Rasio Pajak Dinaikkan, Impor Pangan Lagi?


Pajak dan impor. Bukan hanya dua kata yang tak asing di telinga. Tapi dua kebijakan pemerintah tersebut menuai kontroversi beberapa hari terakhir. Menanggapi hasil survey OECD, bahwa rasio pajak Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD, Menkeu Sri Mulyani berkomitmen menaikkan rasio pajak. Dengan cara memperluas dan memperdalam basis pajak. Juga meningkatkan tarif pajak seperti properti dan tembakau (detik.com, 18/03/2021).

Kenaikan pajak ini juga tak lepas dari evaluasi pemerintah terkait defisit APBN. Lantaran penerimaan pajak yang minus dan peningkatan pembiayaan utang pada awal tahun 2021. Artinya pemerintah sebenarnya kejar setoran menyelamatkan APBN yang sakit agar terlihat sehat dan kuat. Kebijakan lain yang membuat dada semakin sesak adalah impor. Habis impor beras 1 juta ton, terbitlah impor garam 3 juta ton. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rapat koordinasi terbatas bersama beberapa menteri (www. detik.com, 18/03/2021). 

Dalihnya sama yaitu neraca stok produksi garam nasional yang kurang. Padahal realitasnya, Bulog menjerit karena stok beras 2018 masih ada di gudang. Bahkan Bulog kewalahan menyalurkan beras di gudang. Pun sama dengan garam. Realitasnya stok garam menumpuk di sejumlah sentra produksi. Seperti Jawa timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. 


Kebijakan Berulang, Rakyat Jadi Korban

Ya kenaikan pajak dan impor saat stok melimpah dalam negeri adalah rutinitas kebijakan pemerintah. Walaupun sudah sering kebijakan tersebut dikritik karena terbukti menyengsarakan dan merugikan, tapi tetap saja tak berhenti diberlakukan.

Tak pelak lagi, kebijakan kejar setoran ini, rakyatlah yang kena imbasnya. Pandemi Covid-19 sudah memukul perekonomian rakyat. Ditambah dengan lilitan sejuta pajak, makin diperaslah keringat rakyat yang mulai mengering. 

Pun sama dengan kebijakan impor. Bulog menjerit, petani pun tak kalah menjeritnya. Nasib petani kian terpuruk. Karena impor beras dan garam dilakukan saat petani mau panen raya. Harga anjlok di pasaran, dan pemerintah enggan menyerap produk hasil petani. Miris!

Indikasi adanya peran mafia impor pangan pun tak bisa dipungkiri. Hal itu dikemukakan oleh Iwan Nurdin, ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria (sindonews, 09/03/2021). Para mafia ini bermain dalam harga dan stok sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sayangnya pemerintah tutup mata terkait hal ini. Bahkan sulit sekali untuk para mafia ini dijerat hukum. Padahal sudah sangat jelas merugikan negara dan rakyat.

Mafia ini tak lain para pemilik modal yang memiliki pengaruh kepada lingkaran kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lebih berpihak dan tunduk kepada segelintir pemilik kapital. Tanpa memperdulikan nasib rakyat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengurusnya. 


Sistem Kapitalisme Sekuler Menjadi Akar Masalah

Kebijakan pajak sentra pendapatan dan ketergantungan impor adalah konsekuensi bagi negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Paham kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme, menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah atau aset strategis lainnya bukan di tangan negara. Tapi diserahkan pengelolaannya kepada swasta lokal dan asing 

Visinya tentu saja hanya untuk kepentingan bisnis (komersialisasi), yang berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya. Negara hanya berperan sebagai regulator. Negara pun hanya mendapat jatah yang tak sepadan. Terbukti dalam struktur APBN 2020 SDA hanya menyumbang pendapatan negara sebesar 160,4 triliun. Hanya 7,18 % dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Ironis!

Padahal pembiayaan pengeluaran negara tak akan pernah tercukupi hanya dengan mengandalkan jatah tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan denyut kehidupan negara, mau tak mau harus ada sumber pendapatan lain. Maka pajak akhirnya dijadikan sumber utama dan pertama dalam pendapatan negara. Padahal seharusnya dari pengelolaan SDA oleh negara secara optimal dapat menjadikan rakyat makmur dan sejahtera.

Sehingga tidak menggantungkan pendapatan pada pajak yang membuat rakyat sengsara. Pun sama dengan impor. Urusan pangan yang vital, pengelolaannya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal inilah yang membuka kesempatan para mafia masuk dan bermain di dalamnya. Apalagi impor memang ladang materi bagi mereka. 

Sekali lagi pemerintah hanya sebagai regulator. Kemandirian pangan dalam negeri ditempatkan di yang urusan kesekian fan tidak akan menjadi prioritas utama. Yang terpenting pertumbuhan ekonomi positif tanpa memikirkan kewajiban pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat. 


Butuh Sistem Islam Kaffah

Negara yang tergantung pajak dan impor, hakikatnya adalah negara sakit. Apabila dibiarkan, akan jadi bom waktu yang merobohkan bangunannya. Penerapan syariat Islam kaffah adalah obat penawarnya. Karena Islam sebagai aqidah siyasiyah memiliki seperangkat aturan yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Termasuk aturan dalam ekonomi. 

Dalam Islam pendapatan utama negara ditetapkan dari pendapatan kepemilikan negara dan umum. Kepemilikan negara diperoleh dari harta fa’i, ghanimah, jizyah, kharaj, ‘usyur, khumus, rikaz dan zakat. Kepemilikan umum diperoleh dari air (laut, sungai, danau, rawa dan lain sebagainya); padang (termasuk isi perut bumi yang mengandung berbagai SDA) dan api (sumber energi panas bumi, gas, tenaga surya, api menyala dan lain sebagainya). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api."

Syariat Islam memberikan kekuasaan pada negara untuk mengelola harta kepemilikan umum dan negara. Diharamkan pengelolaannya diserahkan kepada individu apalagi asing. Pengelolaan oleh negara bervisi melayani kebutuhan rakyat. Artinya dibelanjakan untuk urusan rakyat dan negara dalam rangka mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Islam kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok. Di pundak negaralah pemenuhan kebutuhan pangan per kepala rakyat secara menyeluruh. Negara menjamin ketersediaan pangan dengan melakukan politik pertanian, pertanahan, pengelolaan ekspor impor sesuai syariat Islam. Negara berkuasa penuh atas produksi dan stok pangan. Tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Sehingga berdampak pada stabilitas harga. Negara wajib mewujudkan swasembada pangan agar kemandirian pangan dalam negeri terwujud. Sehingga ketergantungan pada asing yang beresiko dijajah secara ekonomi dan politik, dapat dihindarkan. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh: Desti Ritdamaya, Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar