Prostitusi Anak Kian Marak, Kita Butuh Negara Pelindung Rakyat


Prostitusi anak kian marak. Begitulah kondisi yang terjadi saat ini karena semakin banyak kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur (di bawah 17 tahun). Bahkan kasusnya semakin meningkat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan kasus prostitusi anak tengah marak di beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Di Pontianak, kata dia, terdapat 79 anak terlibat kasus prostitusi, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Data ini didapatkan dari hasil 14 kali penertiban yang dilakukan Kepolisian sejak Juli 2020. 

Seperti yang diberitakan metro.tempo.co (4/2/2021), di Jakarta, Operasi Yustisi Polsek Cempaka Putih mengungkap dugaan 47 anak dalam jaringan prostitusi di Apartemen Green Pramuka Jakarta. Di Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur, 36 anak menjadi korban prostitusi dalam kasus yang ditangani kepolisian (Februari). Hasil tabulasi data pengawasan KPAI mencatat terdapat 149 kasus sampai dengan 31 Desember 2020.

Baru-baru ini, kasus prostitusi anak terjadi lagi. Kali ini melibatkan artis Cynthiara Alona, karena jaringan prostitusinya terjadi di Hotel Alona miliknya. Sebagaimana yang dilansir www.cnnindonesia.com (19/03/2021), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya mengatakan bahwa korban ada 15 orang, semuanya anak di bawah umur, rata-rata umur 14 sampai 16 tahun. 

Prostitusi anak ini menyebabkan kemarahan warga. Kejadian ini diungkapkan oleh salah seorang warga yang bekerja menjadi tukang bangunan dan tukang kebun di sana. Sudah 2 tahun ia memendam amarah dan ingin mengajak warga yang lain untuk melakukan penggerebekan. Bahkan, RT setempat sudah mendatangi pihak hotel dan meminta menghentikan kegiatan prostitusi tersebut, namun pihak hotel tidak meladeninya. 

Warga yang resah dan marah atas aktivitas prostitusi ini bukan hanya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban, namun karena tindakan zina yang dilakukan di lingkungan mereka. Ketidakpedulian pihak hotel membuktikan amarah warga tidak bisa menghentikan kemaksiatan yang terjadi. Maraknya kasus prostitusi anak ini juga membuktikan  pemerintah abai terhadap keselamatan anak-anak kita dari eksploitasi dan prostitusi. 

Keberadaan KPAI pun tidak bisa menjamin generasi kita terlindungi dari tindakan prostitusi. Ketua KPAI Susanto mengatakan penting jadi perhatian untuk pemerintah daerah agar dapat meningkatkan lagi perlindungan anak, sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban prostitusi secara online dan offline.  Sebagaimana yang disampaikan dalam laman www.pikiran-rakyat.com (19/03/2021).

Sungguh, prostitusi anak yang kian marak ini bukanlah prestasi yang membanggakan namun kemunduran yang sangat tajam menimpa generasi kita. Lalu, bagaimana nasib anak-anak kita kelak jika kita diurus oleh pemerintah yang seperti ini? Negara yang menerapkan sistem kebebasan berperilaku sehingga orang bebas untuk berzina. Oleh karenanya, prostitusi anak kian marak, kita butuh negara pelindung rakyat.

Sejatinya, keberadaan negara/pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa menjadi pelindung bagi rakyatnya, termasuk anak-anak. Kasus prostitusi anak tidak akan terjadi jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar yaitu sesuai dengan hukum syara'. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Bahkan pemerintah juga yang menjadi pelindung bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda: ”Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lainnya).

Islam sudah memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan prostitusi ini. Dalam Islam,  masalah ini bagian dari perzinaan. Orang yang berzina belum menikah, mendapat sanksi dengan didera cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. 

Seperti dalam  firman Allah SWT, Al-Qur’an Surah an-Nur ayat 2 yang artinya, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disanksikan kumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Sedangkan bagi seseorang yang sudah menikah melakukan zina, maka sanksinya dihukum dan dirajam. Hal ini juga disebutkan dalam banyak hadits antara lain, Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah diriku, ambillah diriku sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain mereka yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah hukumnya dera 100 kali dan rajam.”

Sanksi yang tegas di dalam Islam pastinya akan membuat jera sekaligus ampunan dari Allah SWT. Orang-orang yang menjadi mucikari pun akan dihukum dengan hukuman yang berat karena telah memfasilitasi perzinaan. Dengan sanksi yang tegas ini pula, generasi kita bisa aman dari prostitusi. Penerapan aturan ini tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penerapan Islam secara totalitas. Hanya negara Islamlah yang bisa menjamin terlaksanya aturan Allah SWT secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Nazilatul Qodariyah, S.Pd., Pemerhati Generasi dan Umat

Posting Komentar

0 Komentar