Prof. Suteki: Tercium Tajam Aroma Unlawful Justice Kasus IBHRS



TintaSiyasi.com-- Menanggapi proses persidangan kasus Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IBHRS), Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., menyatakan jangan salahkah jika ada pihak yang mencium tajam aroma unlawful justice (keadilan yang melanggar hukum). 

“Saya sempat memposting di Facebook, prediksi saya IBHRS tidak akan lepas dari segala tuntutan dan akan dijatuhi pidana lebih dari 4 tahun. Tim Advokasi IBHRS mengajukan eksepsi ‘Mengetuk Pintu Langit Menolak Kezaliman Menegakkan Keadilan.’ Lalu salahkah jika ada pihak yang menduga bahwa aroma unlawful justice dapat tercium tajam dalam proses pemeriksaan perkara IBHRS ini?” ungkapnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (27/03/2021).

Ia menduga, kemungkinan terjadinya trial without truth and justice perkara kerumunan IBHRS jika persidangan dilaksanakan dengan prinsip online trial. Terdakwa dan penasihat hukum IBHRS mengkhawatirkan 'buzzing' warganet dan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini mencabut penetapan sidang online dan menetapkan persidangan offline sehingga IBHRS dapat hadir langsung melakukan pembelaan di hadapan jaksa dan majelis hakim.

“Kendati sudah ada penetapan sidang secara offline, banyak pihak masih mengkhawatirkan soal fairness dalam offline trial ini sehingga proses peradilannya berpotensi terjadi unlawful justice, yakni sebuah peradilan yang justru diwarnai oleh ketidakpatuhan pada hukum (justice against the law). Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan mengingat telah banyak unfairness yang dialami oleh IBHRS terkait dengan dugaan pelanggaran prokes Covid-19 di tiga lokasi, yakni Bandara, Megamendung dan Petamburan,” jelasnya.

Ia memaparkan, beberapa unfairness IBHRS, yaitu penetapan tersangka tanpa melalui pemeriksaan pendahuluan; penahanan tersangka tanpa pemeriksaan hingga substansi pokok perkara; pembunuhan atas enam laskar secara unlawful killing (pembunuhan di luar hukum); penutupan rekening pribadi dan organisasi Front Pembela Islam (FPI); pemaksaan sidang online yang diskriminatif; pemeriksaan di pengadilan yang tidak sesuai dengan locus delicti (tempat tindak pidana); penjeratan pasal-pasal berlapis (pukat harimau), khususnya Pasal 160, 216 KUHP, UU Kesehatan, dll yang tidak proporsional; penghadangan pengacara untuk masuk ke ruang sidang; ada potensi nebis in idem atas perkara yg sudah didenda 50 juta rupiah; dan pembubaran ormas FPI yang dilakukan oleh pemerintah terkesan tidak adil.

Iapun membeberkan, pasal yang menjerat IBHRS dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan, Megamendung dan Bandara diantaranya: pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau; pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau; pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau; pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

“Jika melihat luasnya dan berlapisnya pasal yang menjerat IBHRS, tampaknya sulit sekali berkelit, menghindar apalagi lepas darinya,” katanya.


Unfairness Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia

Ia menjelaskan, unfairness yang menerpa IBHRS beserta organisasinya ternyata belum berhenti sampai 10 jenis di atas. Disinyalir Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2021 yang intinya, ia jelaskan, melarang stasiun TV di Indonesia untuk mengundang atau memberi kesempatan dakwah kepada eks anggota 'ormas terlarang', yakni FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila," urainya.

Ia mengatakan, kata FPI dan HTI tidak tercantum secara langsung dalam SE KPI. Namun, berdasarkan keterangan dari pers CNN, yang dimaksud ormas terlarang itu mencakup FPI dan HTI. Ia menduga, KPI benar-benar sudah menjadi corong tindakan pemerintah yang dinilainya unfairness. 

“Terus terang hati saya perih menyaksikan style penegakan hukum di Indonesia ini yang mengutamakan tindakan memukul daripada merangkul terhadap ormas-ormas dan atau orang yang dinilai berseberangan dan mengkritisi pemerintah. Sebuah elegi hukum dipertontonkan oleh para penegak hukum di negara yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Cacat hukum dalam memproduksi keputusan hukum tidak dapat dihindari," terangnya.

Ia menilai, Surat Edaran KPI offside dan berpotensi memjadi jalan bagi rezim memberangus kelompok-kelompok yang dinggap radikal, ekstremis serta berseberangan paham dengan rezim penguasa. "Quo vadis penegakan hukum dan HAM di Indonesia? Unlawful justice adalah pintu masuk elegi kehancuran penegakan hukum dan HAM di negeri ini,” pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar