Produk Asing, 'Benci' Tapi Cinta?


"Produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemendag secara virtual, Kamis (4/3).

Usut punya usut, pernyataan tersebut adalah ungkapan kecewa Jokowi merespons market place yang lebih banyak menawarkan produk-produk impor ketimbang produk UMKM Indonesia. Bahkan, platform asli Indonesia pun lebih banyak menawarkan barang-barang impor.

Sontak, pernyataan Jokowi itu tidak hanya mendapatkan sorotan dari media nasional saja, tetapi juga media asing. Sejumlah media asing seperti Reuters asal Inggris, Intellasia.net dari Asia Timur, kantor berita Singapura Channel News Asia, dan Mainichi.jp dari Jepang menyoroti ucapan Jokowi.

Semestinya, seruan semacam itu harus dimulai dari pemerintah sendiri. Pemerintah harus bisa mewujudkan keberpihakan pada produk dalam negeri melalui kebijakan yang diambil. 

Meski bisa ditafsirkan positif, namun spontanitas pernyataan tersebut lebih banyak dinilai berlebihan dan kontradiktif dengan kebijakan yang ada. Terbaru, usai kampanye "benci produk asing", pemerintah kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta ton di tengah prakiraan lonjakan panen. Tak dipungkiri, hal ini dimulai sejak Indonesia masuk dalam Agreement on Agriculture (AoA) World Trade Organization (WTO) pada 1995. Seketika itu juga, sektor pertanian berada dalam cengkeraman rezim multilateral melalui kesepakatan liberalisasi pertanian. Banjir impor menjadi fenomena tahunan, seperti banjir ibu kota.

Belum lagi data-data produk impor Indonesia menunjukkan prestasi yang wah dari waktu ke waktu. Menurut data pemerintah, andil dari impor tertinggi masih diraih oleh impor bahan baku/penolong yang mencapai 74,39 persen dari total impor. Disusul impor barang modal 14,93 persen dan impor barang konsumsi 10,68 persen. Melihat besarnya angka impor, sangat mustahil kita tiba-tiba menyudahi impor. Apalagi produk domestik tidak berkutik di kancah pasar bebas. Kalah bersaing, baik harga maupun kualitasnya.

Jadi, tidak berlebihan kiranya diksi "benci" produk asing itu merupakan statement yang mengisyaratkan kegagalan pemerintah dalam mengelola politik ekonominya.

Benci produk asing, tapi kok impor pangan? Ini sesuatu yang lucu. Tidak perlu membenci produk asing, tetapi lebih baik fokus meningkatkan daya saing.

Di sini peran pemerintah adalah membantu dan melindungi produsen pangan atau produk pertanian/perikanan/peternakan lokal untuk dapat mengekspor produksi mereka. Hal ini jauh lebih realistis dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam negeri. Secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal ini dapat ditempuh melalui perubahan paradigma politik ekonomi negara. Selama ini, pemerintah mengadopsi paradigma kapitalisme liberal. Tak heran, fungsinya hanya sebagai regulator dan fasilitator korporasi, bukan pelayan rakyat. 

Lemahnya sikap pemerintah terhadap komoditas pangan asing yang masuk pasar domestik telah memosisikan Indonesia sebagai net-importer, khususnya untuk komoditas beras. Komoditas pertanian dan komoditas lain yang menjadi hajat rakyat, dikelola oleh swasta bahkan asing dengan mekanisme pasar. 

Regulasi yang dibuat pemerintah pun lebih sering bersifat korporasi friendly. Seperti yang tercantum dalam AoA tersebut. Banyak dampak negatif terhadap kelangsungan hidup para petani di negara-negara berkembang, khususnya yang tidak mampu bersaing langsung dengan produk impor tanpa uluran tangan dari pemerintah.

Itulah secuil fakta, bagaimana karakteristik aturan kapitalistik liberal begitu rumit dan memperdaya sehingga lebih menguntungkan negara maju, dan di sisi lain mengancam kebijakan sektor pangan negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Liberalisasi ekonomi mengunggulkan produk impor di atas produk lokal, tak terkecuali sektor pangan. Para kapitalis semakin menguasai pertanian Indonesia dan menguntungkan para importir atas dasar mekanisme pasar.

Sementara, banyak petani dirugikan dan semakin dimiskinkan tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Terlebih dengan adanya peningkatan impor, jelas mengancam ketahanan pangan suatu negara.

Lantas bagaimana publik optimis bahwa dengan diksi "benci" produk asing mampu membangun kemandirian ekonomi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rasanya sangat mustahil, selama kebijakan politik ekonomi negeri ini masih mengadopsi kapitalisme liberal. 

Lain cerita jika pemerintah mengadopsi Islam sebagai landasan politik ekonominya. Islam tidak anti impor tidak pula anti produk asing. Islam mengatur perdagangan secara adil, termasuk soal impor ekspor.

Status produk atau komoditas akan bergantung pada pemiliknya, apakah dia warga negara Islam (khilafah) ataukah warga negara asing. Setiap warga negara khilafah baik Muslim maupun non Muslim, boleh melakukan perdagangan di dalam negeri dan akan mendapatkan perlindungan dari negara. Islam mensyaratkan mereka agar berdagang sesuai dengan syariat Islam. Islam melarang melakukan penimbunan, penipuan, menjual barang haram dan hal-hal terlarang lainnya.

Siapapun pedagang dari negara Islam boleh melakukan ekspor impor tanpa perlu surat izin. Namun, jika ada komoditas yang akan menimbulkan dampak negatif, maka hanya komoditas inilah yang akan dilarang sedangkan aktivitas ekspor impor secara umum boleh dilakukan.

Apabila ada negara yang sedang terlibat perang dengan khilafah, maka warga negara khilafah tidak boleh melakukan hubungan dagang dengan negara tersebut. Karena eskpor dan impor hanya akan memperkuat mereka.

Pedagang warga negara Islam juga terbebas dari bea cukai atas komoditas apa aja, baik komoditas impor maupun ekspor. Berbeda dengan pedagang asing yang hendak mengekspor komoditas mereka ke dalam negeri khilafah. Mereka akan dikenai cukai sesuai kebijakan khalifah. 

Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap pedagang domestik dan tentu saja membuat pedagang merasa senang. Berbeda dengan sistem sekarang, banyak biaya yang harus ditanggung pedagang yang hendak melakukan ekspor maupun impor.

Dari sini dapat dilihat, sekadar diksi benci bukanlah jurus ampuh untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri dan meningkatkan daya jual produk lokal. Namun, dibutuhkan upaya perubahan sistemik paradigmatik politik ekonomi agar bangsa ini bisa keluar dari kungkungan kapitalisme global. Dengan mengadopsi Islam dalam seluruh aspek kehidupan, bangsa ini akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh: Pipit Agustin
(Koordinator JEJAK)

Posting Komentar

0 Komentar