Prahara Partai Demokrat hanya Hilir, Politisi Masyumi Reborn Ungkap Persoalan Mendasar



TintaSiyasi.com-- Menanggapi prahara partai Demokrat, politisi Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani mengatakan, prahara tersebut hanya hilir, ada persoalan yang lebih mendasar dan pokok untuk dibicarakan.

“Sebelum masuk ke prahara Partai Demokrat, saya ingin mengajak lebih substansi lagi persoalan ini. Karena menurut saya, persoalan partai Demokrat ini hanya di hilir. Ada persoalan yang lebih mendasar dan lebih pokok yang harus kita bicarakan,” ungkapnya dalam acara Focus Group Discussion Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) #22: Prahara Demokrat, Kekuasaan atau Kemuliaan? Ahad (14/03/2021) di kanal YouTube PKAD.

Ia mengatakan, bahwa baik tidaknya negara ini tergantung pada empat hal, yaitu pertama, sistem politik; kedua, sistem kepartaian; ketiga, sistem pemilu; keempat, sistem oligarki dan dinasti politik. 

Pertama, sistem politik. Ia menilai sistem politik sekarang (demokrasi) semakin jauh dari janji-janji kemerdekaan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Bahkan, lebih liberal daripada Amerika sendiri. Sistem politiknya transaksional. Itu akar persoalan yang harus kita perbaiki terlebih dahulu,” jelasnya.

Kedua, sistem kepartaian. Ia mengatakan dalam konstitusi dan UUD itu memberikan hak privilege yang luar biasa kepada partai politik. Segala pintu kekuasaan harus melalui partai politik. Rasionalisasi jumlah dan perizinan partai politik juga selalu berubah sesuai kepentingan rezim penguasa.

Ketiga, sistem pemilu. Ia menilai sistem pemilu yang ada sekarang sudah sangat tidak demokratis. Pada pemilu legislatif, parliamentary threshold-nya semakin tinggi. Ia menilai hal ini akan semakin mengarah pada kepartaian tunggal. “Saya ingin mengingatkan saja. Ini ada hidden agenda di republik ini yang begitu sistematis, masif, dan terstruktur,” imbuhnya.

Keempat, oligarki semakin menentukan kepemimpinan partai. Mengutip pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, ia mengungkapkan bahwa untuk menjadi ketua umum partai harus ada cukong yang besar dibelakangnya. Dikatakannya juga, bahwa partai politik seperti CV, kerajaan, dan kekuasaan yang turun temurun.

“Bagaimana sikap pemerintah (dengan prahara Demokrat)? (Harusnya) pemerintah sikapnya adalah wasit. Ia tidak boleh intervensi,” pungkasnya. [] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar