Prahara Demokrat, Advokat Muslim: Kembalilah kepada Sistem Islam



TintaSiyasi.com-- Menyikapi prahara yang terjadi di tubuh Partai Demokrat (PD), Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, mengajak umat kembali kepada sistem Islam yang memberi kemaslahatan serta menjamin politik bermartabat. 

"Saya ingin mengajak umat ini kembali ke sistem nilai yang tidak bisa diotak-atik oleh para petualang kekuasaan. Yang benar–benar akan memberikan kemaslahatan dan menjamin politik bermartabat. Itulah sistem Islam," tuturnya dalam Agenda Focus Group Discussion (FGD) ke-22: Prahara Demokrat, Kekuasaan atau Kemuliaan? di kanal Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Ahad (14/3/2021).

Menurutnya, sistem Islam menempatkan syariat sebagai landasan hukum dan aturan, manusia sebagai pelaksana hukum. "Kedaulatan di tangan syariat, kedaulatan li syar’i. Dengan asas kedaulatan syar’i, tidak ada lagi yang bisa mengubah kekuatan politik apa pun. Tidak bisa mengubah yang halal menjadi haram, yang haram jadi halal," paparnya. 

Selanjutnya ia menilai, kita membutuhkan visi ketatanegaraan yang benar-benar menjadikan nilai hukum tidak bisa dikangkangi para pemilik modal. Ia meyakini, hal itu hanya ada dalam sistem Islam.  

"Tapi dalam sistem demokrasi bisa, karena hukum adalah produk politik tergantung penguasa yang berkuasa. Tentu yang berkuasa saat inilah mereka yang menzalimi. Dan untuk melegitimasi kezalimannya, mereka mengeluarkan produk hukum sebagai sandaran pembenar dari tindakan tadi,” bebernya.

Ia mengingatkan, merusak partai lain itu dalam Islam jelas haram. Pun tidak ada kekuatan politik yang bisa melegalisasi proses itu. 

Ia menerangkan, kasus yang dihadapi oleh PD bisa disebut dengan istilah destruktifikasi partai politik. Menurutnya, cara untuk merusak partai politik adalah dengan caranya Moeldoko. Namun ia menilai, ketika PD diambil alih oleh Moeldoko maka tidak akan berkembang dan elektabilitasnya akan hancur. 

"Kita tidak bisa memisahkan partai politik dengan figur orang di dalamnya. Kalau kita bicara partai Gerindra itu pasti Prabowo. Gerindra tanpa Prabowo bukan partai Gerindra. Bicara partai PDIP itu Megawati. PDIP tanpa Megawati bukan partai PDIP. Kalau kita bicara partai Demokrat ya SBY. Terlepas suka dan tidak suka, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dan jaminan elektabilitas PD," ujarnya.

Ia menyinggung, bahwa hal ini bukanlah sekadar kasus KSP Moeldoko dan KLB abal-abal. Tetapi ada kekuatan peran istana di balik semua ini yang tidak membubarkan KLB tersebut. Bahkan istana bungkam tak ada pergerakan.

Ia mengungkapkan, mestinya partai politik memiliki kedaulatan. Namun, secara substansial, yang berdaulat adalah pemilik modal, oligarki. 

"Karena mereka bisa menyetir partai politik. Kecil bagi para pemilik modal mengeluarkan uang untuk sebelas partai dengan 110 triliun. Dan ini bukan fifty-fifty, tapi seratus persen diambil alih kekuasaan," pungkasnya. [] Fatrah Dwik Cantika Sujitno

Posting Komentar

0 Komentar