PP Turunan UU Cipta Kerja, Direktur PKAD: Menimbulkan Persoalan Ibarat Lingkaran Setan



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Pembahasan Peraturan Pemerintah Turunan UU Cipta Kerja, Direktur Pusat Kajian Analisis Data (PKAD) Slamet Sugianto menyatakan, PP tersebut berpotensi menimbulkan pesoalan ibarat lingkaran setan.

“Menimbulkan persoalan yang tidak pernah ada ujung penyelesaiannya ibarat lingkaran setan yang tidak pernah bisa terwujud,” tuturnya, dalam acara Mimbar Aspirasi Buruh: Bahaya Pembahasan PP Turunan UU Cipta Kerja Tanpa Dikawal Rakyat, Ahad (14/3/2021) di YouTube SPBRS (Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga).

Ia mempertanyakan, apakah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu benar-benar sesuai dengan apa yang terus dipropagandakan oleh pemerintah sekarang? Yaitu, untuk mengantisipasi masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan problem ekonomi. 

Menurutnya, justru problem yang krusial adalah berkaitan dengan persoalan korupsi, berkaitan dengan akses permodalan yang di diharapkan oleh terutama masyarakat, kemudahan di dalam mengakses kesempatan bekerja dan sebagainya.

“Persoalan yang berkaitan dengan eksistensi undang-undang Omnibus Law yang dulu sudah digugat oleh banyak kalangan terutama teman-teman Serikat Pekerja dan tuntutannya jelas sejak awal ini dibicarakan dan menimbulkan kontroversi di antara publik bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta kerja dengan segala keberadaannya harus dibatalkan kan begitu,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan undang-undang omnibus Law Cipta kerja ini, sebetulnya inisiasi dari eksekutif.

“Kemudian disahkan itu kan diharapkan nanti presiden bisa mengeluarkan semacam executive review gitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) pengganti undang-undang sesuai dengan otoritas kewenangan presiden. Tapi ternyata ya kita juga bisa memprediksikan karena ini mau inisiasi eksekutif, yang dilakukan oleh presiden baru kemudian jadilah sekarang ini disahkan,” ujarnya.

“Pertanyaannya sekarang adalah sebetulnya, adakah ruang partisipasi publik dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP)? Setahu saya kalau dalam proses penyusunan Prodak perundang-undangan itu ada ruang untuk partisipasi publik yang direpresentasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, hal yang penting sangat krusial di dalam penyusunan undang perundang-undangan adalah keterlibatan publik artinya undang-undang itu harus benar-benar bisa diuji publik. “Kan undang-undang itu untuk siapa sebetulnya? Kalau ini dipaksakan disahkan, sementara proses dinamika protes tuntutan publik itu demikian masif dilakukan, sekarang publik malah menanyakan urgensi keberadaan UU Omnibus Law sesungguhnya untuk kepentingan siapa?" tegasnya.

Ia pun menilai, persoalan buruh hari ini bukan hanya persoalan berdiri sendiri yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan tapi juga menyangkut persoalan Bagaimana negara hadir untuk bisa memberikan tata kelola berkaitan dengan kebijakan ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, iklim investasi dan lain sebagainya yang sebetulnya harusnya sebagaimana amanat konstitusi,

“Ini berakar dari sebuah basis nilai-nilai sekarang dianut sebagai referensi seluruh kebijakan yang ada sekarang ini yakni kapitalisme liberal hingga kemudian berdampak kepada seluruh aturan-aturan yang sekarang ini,” ujarnya.

Menurutnya, Islam juga mengatur persoalan yang terjadi saat ini dan negara sepenuhnya bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lepas dari segala bentuk ketergantungan.

“Ini adalah satu persoalan yang menurut saya harus dihadirkan sebagai satu bentuk perubahan paradigma negara tentang tata kelola negara dalam kebijakan yang lebih komprehensif tidak hanya sekadar melakukan pendekatan yang sifatnya sektoral bagian-bagian dalam ruang lingkup kebijakan Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurutnya, yang perlu dihadirkan adalah kebijakan yang menyeluruh yang negara hadir dan Islam telah memberikan contohnya. "Bagaimana Islam nilai-nilainya itu bisa terealisasi dan berbagai produk produk kebijakan, sehingga kemudian bisa merealisasikan kemaslahatan rakyat dan umat,” tandasnya. [] Aslan La Aslamu

Posting Komentar

0 Komentar