PP Ciptaker Merusak Alam dan Warga, Bukti Abainya Negara

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru tentang limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Jenis limbah yang dikeluarkan dari kategori Limbah B3 diantaranya Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau jenis limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi (katadata.co.id, 12/3/2021).

Penghapusan FABA dari jenis limbah B3 ini terlampir dalam lampiran XIV. Pengesahan PP tersebut merupakan konsekuensi diterapkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 2/2/2021 untuk menggantikan PP 101/2014 yang mengategorikan limbah batu bara sebagai Limbah B3. 

Menanggapi hal ini, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar menuturkan Dampak UU Ciptaker terhadap lingkungan cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, dengan prosedur amdal yang eksisting dan relatif ketat saja banyak terjadi pencemaran lingkungan. Apalagi jika dipermudah seperti yang tercantum di dalam UU Ciptaker (mediaindonesia.com, 07/10/2021).

Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia Tarsoen Waryono menyampaikan bahwa dampak negatif limbah FABA bisa menyebabkan gatal pada kulit manusia, serta berbahaya terhadap organ pernapasan jika terhirup. Sebab, salah satu jenis limbah FABA berbentuk partikel debu halus. Tarsoen pun menganggap bahwa pemerintah tidak etis menjadikan limbah yang mematikan ini menjadi kategori limbah tidak berbahaya (cnnindonesia.com, 17/3/2021).

Inilah bukti penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang hanya mementingkan para korporasi dan merugikan rakyat. Sementara negara hanya bergerak sebagai regulator yang memuluskan kepentingan korporasi dengan menerbitkan paket kebijakan yang menzalimi umat.

Lihat saja bagaimana bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan yang disebabkan pembakaran hutan, warga sekitar PLTU Palu menderita sakit paru-paru disebabkan penambangan batu bara. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa asap batu bara membunuh 10,2 juta orang per tahun (florestgest.com).

Tidak cukup di situ, ternyata tidak hanya rakyat yang menderita, alam pun juga ikut porak-poranda dan alam menjerit kesakitan. Limbah industri yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan, sungai tercemari dan udara pun pekat dengan abu. Tak ketinggalan dengan hewan-hewan yang tak dapat hidup dalam ketenangan karena udara sejuknya telah dirampas. Alhasil, kampanye pelestarian lingkungan hanya omong kosong. 

Namun, kondisi tersebut berbeda jika sistem Islam diterapkan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Mengatur masyarakat, termasuk urusan membangun industri dan pengelolaan limbahnya yang 180 derajat berbeda dengan sistem ala kapitalis. 

Islam telah menempatkan tanggungjawab mengurusi, melindungi rakyat dan lingkungan termasuk pengelolaan industri ada di tangan penguasa. Sebagaimana sabda Rasullulah saw: "Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus." (HR. Bukhari dan Ahmad).

Rakyat dan lingkungan sangat erat hubungannya, karena keselamatan rakyat sangat erat kaitannya dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Karena itu negara juga bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang sehat dan baik bagi rakyatnya serta menghindarkan rakyatnya dari kerusakan lingkungan termasuk akibat limbah industri yang tidak dikelola dengan baik.

Tidak hanya itu, negara juga wajib merawat lingkungan yang berkaitan dengan daratan, lautan dan udara. Karena ketidakseimbangan dalam pengelolaan lingkungan akan menimbulkan dampak buruk khususnya bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al A’raf ayat 56, yang artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al A’raf: 56)

Sungguh selama sistem demokrasi kapitalisme masih diterapkan, rakyat dan lingkungan akan terus menjadi korban para penguasa yang berdasi. Solusi yang ditawarkan pun hanya akan menghadirkan mudarat bagi negeri. Jadi, tak ada alternatif lain selain segera menggantinya dengan sistem khilafah, agar umat kembali menemui kehidupan fitrahnya. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Zulaikha
(Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslim) 

Posting Komentar

0 Komentar