PP Ciptaker, Buah Sistem Kapitalistik, Kemana Arah Pemerintahan?

Gonjang ganjing PP ciptaker tentang pengolahan limbah batu bara yang telah diteken oleh Presiden Jokowi, membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, kemanakah arah kebijakan pemerintah saat ini? 

Dikutip dari Katadata.co.id (12/03/2021), pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam ketentuan baru, jenis limbah yang dikeluarkan dari kategori limbah B3 itu adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Limbah ini merupakan jenis limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.

Dikutip dari detik.com (12/03/2021), ICEL mengingatkan bahwa dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 bisa memicu resiko pencemaran. Abu batubara bisa dimanfaatkan tanpa diketahui potensi pencemarannya. ICEL juga menyoroti ancaman kesehatan bagi warga yang dekat dengan PLTU yang tidak mengelola FABA. FABA bisa berbahaya bagi kesehatan karena beracun.

Dengan kebijakan ini tentu dapat kita pahami bahwa pemerintah semakin memanjakan para pemilik korporasi dengan mengabaikan penanganan limbah. Tentunya hal ini berdampak pada kesehatan umat. Tidak mengagetkan rupanya mengingat sudah dari lama kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini selalu berpusat demi keuntungan korporasi, lantas kita sadari bahwa adanya pemerintahan hanya sebagai regulator bagi kepentingan pemilik modal saja.

Kebijakan kapitalistik semakin membebaskan korporasi dari tanggung jawab pengolahan limbah, mengalihkan ke beban biaya negara. Selain itu dapat dipastikan membahayakan rakyat serta merusak lingkungan. Sistem yang berporos kepada materi pun semakin memperparah keadaan, sistem batil yang hanya memikirkan untung dan rugi. Tentunya pemilik modallah yang akan semakin diuntungkan dan rakyatlah yang semakin menderita, dilihat dari sisi mahalnya sistem batil ini semakin menunjang adanya politik kepentingan.

Bila kita sadari, hal ini sangat berbanding terbalik dengan pemerintahan sesuai syariat Islam secara kaffah. Pertama, penerapan syariat Islam secara kaffah akan memunculkan pemimpin- pemimpin yang amanah, yang takut akan Allah dan hanya tunduk kepada perintah Allah, karena ketundukan iman inilah yang akhirnya mendorong pemimpin benar-benar mengurus umat, seperti dalam hadis “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). 

Maka sesungguhnya para imam (pemimpin) akan benar-benar bertanggung jawab kepada rakyatnya semata-mata demi menggapai rida Allah. Dapat dipastikan pemimpin akan berdiri tegak demi kepentingan umat bukan hal lain.

Kemudian yang kedua,

 اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad). 

Kaum Muslim berserikat dalam 3 perkara diatas yaitu dimaksudkan bahwa dunia ini diciptakan sesungguhnya untuk kemashlahatan umat, maka dari sini tidak benar bahwa alam bisa diprivatisasi demi kepentingan sepihak maupun organisasi tertentu. Dari sini tidak akan pernah muncul politik kepentingan yang akan membuat umat menderita.

Dan yang ketiga, nyawa umat sangat berharga dalam pandangan Islam. Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani). 

Begitu mulianya dan berharganya nyawa seorang manusia di hadapan Allah, maka tentu dengan adanya hal ini seorang pemimpin yang mengikuti syariat Islam tidak akan berani ataupun mencoba untuk membahayakan bahkan satu nyawa sekalipun.

Dalam sebuah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, seorang pemimpin memiliki beban berat yang sejatinya hanya akan terlaksana dengan syariat Allah dan pemimpin akan memikul tanggung jawabnya dengan orientasi hingga akhirat. Sebagimana pada pemerintahan khalifah Umar. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab RA suatu kali pernah bertutur, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’."

MasyaaAllah, bukankah sungguh luar biasa kepemimpinan khalifah dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, bahkan seekor keledai pun tidak luput dari naungannya, apalagi nyawa manusia? Dengan demikian sudah semakin meyakinkan kita untuk tinggalkan sistem kufur ini dan segera beralih kepada sistem yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, karena ini adalah satu-satunya sistem yang adil dan turun dari Sang Pencipta Allah SWT, dan hanya Sang Pencipta Allah SWT yang mampu mengetahui kebutuhan hambaNya. Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Wahyu Indah Setyaningrum
(Aktivis Dakwah) 

Posting Komentar

0 Komentar