PGI Surati Kemenag, Ketua LBH Pelita Umat: Ada Upaya Sekularisasi Masyarakat Muslim



TintaSiyasi.com-- Menyoal surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kepada Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. menduga kuat, adanya upaya sekularisasi terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.

"Yaitu, saat ini saya patut menduga kuat adanya upaya sekularisasi terhadap masyarakat Muslim di Indonesia," ujarnya dalam Islamic Lawyer Forum (ILF) Ke-30 dengan tema PGI Mempersoalkan Pendidikan Agama Islam, Potensi Langgar Hukum? di kanal Youtube LBH Pelita Umat, Kamis (25/3/2021).

Ia mengatakan tidak bisa menyalahkan pihak PGI kenapa sampai berani menyurati Kemenag. Sebab sekularisasi yang semakin deras di Indonesia menyebabkan umat Islam yang berpaham sekuler berani "membuat koreksi" terhadap agamanya sendiri. Menurutnya hal seperti itulah yang mendorong PGI berani untuk melakukan koreksi terhadap pendidikan ajaran Islam.

Lebih lanjut Ia jelaskan mengenai sekularisasi di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kalau dulu, ungkapnya, upaya sekularisasi masih pada tataran diskusi, tataran dialektika, dengan tokoh-tokohnya seperti Ulil Abshar Abdalla. Namun saat ini, ia mengatakan, sekularisasi sudah menggunakan pendekatan kekuasaan yang ditopang oleh oknum-oknum pemegang kekuasaan. 

"Itu sebetulnya upaya-upaya sekularisasi yang saya pikir cukup masif yang ditopang oleh oknum pemegang kekuasaan," ujarnya.

Chandra mencontohkan, upaya sekularisasi itu nampak ketika LBH Pelita Umat menangani perkara aktivis dakwah Alimudin Baharsyah di Jakarta, yang dinyatakan bersalah karena mengomentari kejadian Uighur dan menyatakan kata 'kafir' kepada orang-orang China. Dalam persidangan, ia mengungkapkan ada ahli bahasa yang berpendapat bahwa menyebut kata kafir di ruang publik itu tidak diperbolehkan. 

Menurutnya, upaya sekularisasi dengan pendekatan kekuatan semakin kental seperti, terkait isu radikalisme yang sampai saat ini tidak ada definisi konkrit, dan batasan jelas apa itu radikal. Hal itu pun menurutnya, ditopang unsur kekuasaan, seperti SKB khusus para ASN.

"Apa itu radikal? Nah itu disebut misalkan bagi yang kemudian mengkritik, memberikan like, memberikan komentar, like, love, dan sebagainya, yang isinya mengkritik pemerintah atau misalkan dituduh anti UUD 1945, atau anti Pancasila, bahasanya begitu, maka diberikan sanksi. Saya melihat upaya ke arah situ unsur kekuatan cukup kental di belakang," pungkasnya. [] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar