Petambak Garam Geram Pemerintah Impor Garam


Gigit jari lagi. Mau berteriak kepada siapa? Mau mengeluh bagaimana? Rakyat kecil tentu suaranya juga kecil. Inilah yang dirasakan petambak garam saat ini. Bagaimana tidak, ditengah hari-hari berat wabah pandemi yang berimbas pada tercekiknya ekonomi, petambak garam terancam merugi. Sungguh miris, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengumumkan akan kembali mengimpor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Hal ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. “Inilah yang sekarang menjadi permasalahannya, garam boleh sama asinnya tetapi kualitasnya berbeda” sumbar Lutfi, seperti dikutip dari (money.kompas.com).

Hal ini dihubungkan dengan garam yang beredar dalam dunia industri. Mendag mencontohkan dengan industri mie instan. Sebagaimana industri mie instan yang biaya produksi garamnya sendiri per bungkus ialah Rp. 2, akan menghasilkan kualitas jelek jika menggunakan garam lokal. Disebabkan berbedanya kualitas garam lokal dan garam impor. Sehingga Mendag merasa perlu mengimpor garam agar kualitas garam yang digunakan untuk industri tetap terjaga.

Sungguh alasan yang mengherankan. Lalu selama ini apakah garam yang digunakan dalam dunia industri tersebut? Jika menggunakan garam lokal, lalu apakah artinya selama ini produksi industri telah menghasilkan produk gagal? Atau apakah bila garam yang selama ini sudah menggunakan garam impor? Lalu jika demikian, apa yang membuat pemerintah merasa terdesak dalam meningkatkan jumlah impor menjadi 3 juta ton dalam tahun ini? Bahkan tahun lalu saja, RI telah mengimpor garam sebanyak 2,9 juta ton.

Pertanyaannya? Jika terdapat pada masalah kualitas garam lokal. Lalu apakah waktu setahun tidak cukup dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan menggenjot kualitas garam lokal itu sendiri. Dan bukannya menyalahkan petambak garam atas peran pemerintah dalam mengurus rakyatnya yang diabaikan. Baik tidaknya kualitas garam lokal seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai impor garam akan semakin membuat petambak terpuruk karena harga garam ditingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor.

Permasalahan utama dari petambak garam ialah keterbatasan modal, lemahnya penguasaan teknologi, hingga lemahnya posisi tawar dalam pemasaran. Jika permasalahan-permasalahan ini tidak segera ditindak lanjuti, maka nasib petambak garam akan berada diujung tombak. Kalah persaingan dengan garam impor. Sampai kemungkinan petambak garam akan memilih untuk mencari mata pencaharian lain dan tidak akan ada lagi yang memproduksi garam lokal. Ini yang terjadi tatkala sistem ekonomi neoliberal diterapkan seperti saat ini.

Sementara dalam Islam, ekonomi berasaskan akidah Islam dan syariat memastikan khilafah akan menjamin kecukupan ekonomi rakyatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw, “Imam (khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhori).

Berdasarkan hadis tersebut, maka Islam menjamin kepemimpinan amanah yang akan dijalankan oleh seorang khalifah, karena itulah fungsi utama dari kekhilafahan itu sendiri. Sehingga jika khalifah tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kepengurusan rakyat, maka ia akan digantikan oleh khalifah yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, penerapan sistem Islam merupakan satu-satunya solusi bagi segenap umat manusia dan juga petambak garam.

Berhubungan dengan tambak garam, menurut konsep hukum Islam, khalifah akan memperhatikan aspek produksi dan distribusinya. Khalifah akan mendukung penuh terhadap upaya mengelola tambak. Akan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh petambak garam. Semisal infrastruktur penunjang, modal, teknologi dan sebagainya untuk memaksimalkan pengelolaan tambak. 

Dalam pemasarannya pun, khalifah akan menjamin tawar menawar secara adil. Pemerintahan khilafah akan hadir dalam bentuk pengawasan. Kebijakan khilafah dalam hal ini adalah dengan tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i dan menghilangkan pungutan pajak barang. 

Pengawasan juga dilakukan kepada penjual dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, dan sebagainya. Disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam. Khilafah akan menghapus pasar komoditas yang juga menyebabkan kecurangan dalam pembentukan harga. Dengan pengaturan seperti ini tentu petambak garam akan hidup sejahtera dibawah naungan khilafah. InsyaaAllah. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Oleh: Andita Mayang Sina


Sumber:
[1] https://money.kompas.com/read/2021/03/19/210200526/ini-alasan-pemerintah-putuskan-impor-garam-3-juta-ton?page=all
[2] https://www.muslimahnews.com/2020/07/04/derita-petani-dan-kebutuhan-pada-khilafah/

Posting Komentar

0 Komentar