Peran Kapitalis di Balik Gugatan Pernikahan Anak


Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti menyebutkan bahwa antara Januari-Juni 2020 setidaknya terdapat 33.664 dispensasi usia menikah yang dikabulkan di seluruh wilayah Indonesia (cnnindonesia.com, 13/02/2021). Tingginya angka pernikahan anak ini, mendapat sorotan dari para aktivis feminis gender. Bahkan, ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Nursyahbani Katjasungkana, meminta agar kasus  dispensasi menikah yang diizinkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diusut.

Begitu getolnya para aktivis gender ini menghadang pernikahan anak, sampai-sampai Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan mengawal persoalan dispensasi nikah. RPP ini sudah disetujui masuk dalam Prolegnas tahun 2021 (cnnindonesia.com, 13/02/2021).

RPP yang disusun tersebut nantinya akan mengatur adanya lembaga atau layanan yang bertujuan untuk menunda atau bahkan menggagalkan upaya perkawinan anak. Lembaga tersebut, nantinya akan bekerja pada masa prasidang permohonan dispensasi dan mengawal hasil putusan hakim.

Terdapat berbagai alasan yang disampaikan oleh aktivis gender ketika mereka menggungat persoalan pernikahan anak. Pertama, disebutkan bahwa perempuan yang menikah antara usia 15-19 lebih rentan meninggal karena komplikasi saat hamil dan melahirkan. Kedua, terdapat potensi yang besar terjadinya Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) bagi perempuan yang menikah di bawah 20 tahun. Oleh karena itu, mereka, para aktivis gender berdalih akan mampu menyelamatkan perempuan jika upaya untuk menikah dini dapat digagalkan.


Faktor Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Anak

Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat (gaya.tempo.co, 19/08/2019).

Faktor agama, tradisi dan budaya juga turut menyumbang angka pernikahan dini. Selain itu, kasus hamil di luar nikah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin bertambahnya angka pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat.


Salah Langkah Kaum Feminis Gender

Apabila para aktivis feminis gender benar-benar ingin melindungi dan menyelamatkan perempuan, maka mereka telah salah langkah jika yang mereka lakukan adalah menggugat pernikahan anak. Pasalnya, tingginya resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan bagi perempuan dapat diatasi dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan nutrisi yang seimbang bagi calon ibu. Jadi, angka kematian ibu bisa dikurangi dengan memberikan edukasi yang tepat bagi calon ibu. 

Jika yang dikhawatirkan oleh para aktivis gender adalah adanya KDRT pada perempuan yang menikah di bawah 20 tahun, maka solusinya bukanlah melarang pernikahan anak. Perempuan yang menikah di atas 20 tahun pun juga ada yang mengalami kasus KDRT. Dan tidak jarang, perempuan yang menikah di bawah 20 tahun, rumah tangganya harmonis dan bahagia. Jadi, yang menjadi masalah bagi KDRT ini, sejatinya bukanlah terletak pada usia. Akan tetapi terletak pada pemahaman yang dimiliki oleh pasangan rumah tangga tersebut. Pemberian edukasi yang tepat tentang fungsi, tujuan serta hubungan suami istri dalam berumah tanggalah yang harusnya diberikan untuk mengurangi KDRT, bukan melarang pernikahan anak.

Jika yang diperjuangkan para aktivis gender adalah mengurangi angka pernikahan anak karena faktor kemiskinan, maka solusinya bukanlah melarang pernikahan anak. Akan tetapi, harusnya mereka mencabut akar penyebab para perempuan menjadi miskin, yakni penerapan sistem kapitalisme. Sistem inilah yang telah menyebabkan jurang yang curam antara yang kaya dan yang miskin dan menjadi faktor utama mengapa masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan anak. 

Jika para penggiat gender ingin mengurangi angka pernikahan anak yang disebabkan oleh hamil di luar nikah, maka solusinya bukanlah melarang pernikahan anak. Akan tetapi, solusi yang bisa diberikan adalah menghentikan peredaran media pornografi dan pornoaksi yang memicu hubungan seksual di luar pernikahan. Selain itu, aturan menutup aurat, larangan berkhalwat dan larangan berikhtilat juga harus diterapkan untuk menjaga kemuliaan perempuan.

Selain itu, menyalahkan agama Islam sebagai pendorong tingginya pernikahan anak juga tidak tepat. Sebab, hukum pernikahan anak di Islam adalah mubah, bukan sunnah apalagi wajib. Asalkan, syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, serta tidak ada paksaan bagi kedua calon mempelai. 


Perempuan, Tumbal Bisnis Kapitalis

Gencarnya agenda untuk menggugat pernikahan anak ini, tidak terlepas dari kampanye yang telah dicanangkan oleh Barat. Melalui berbagai macam konvensi dan perjanjian internasional, Barat telah berupaya agar ide kesetaraan gender diadopsi oleh negara-negara yang ada di dunia.

Menurut UN Women, agenda pemberdayaan anak perempuan merupakan investasi yang cerdas agar bisa menggerakkan roda pekonomian. Disebutkan bahwa investasi dalam rangka pemberdayaan anak perempuan, akan mendatangkan keuntungan materi yang nilainya berlipat ganda di masa depan (beijing20.unwomen.org).

Dengan demikian, agenda-agenda pemberdayaan anak perempuan, sejatinya hanyalah alat untuk mendatangkan pundi-pundi materi bagi kaum kapitalis. Mereka para perempuan merupakan sumber tenaga bagi pengolahan bahan baku perusahaan mereka. Selain itu, perempuan yang memiliki penghasilan sendiri juga merupakan pasar yang potensial bagi bisnis kapitalis. 

Agar berbagai agenda pemberdayaan perempuan tadi berhasil, tentu harus ada seperangkat kebijakan yang mendukung agenda tersebut. Salah satunya adalah upaya untuk menghentikan dan melarang pernikahan anak, serta pemberian sanksi bagi yang melanggarnya. Sebab, menurut Bank Dunia, pernikahan anak pada akhirnya akan menghambat perempuan untuk menghasilkan materi (worldbank.org, 08/03/2021). Tentu, hal ini akan berakibat melambatnya roda perekonomian kapitalis. 

Oleh karena itu, akan tergambar bagi kita, mengapa kaum feminis gender getol untuk menggagalkan pernikahan anak dan menyiapkan RPP untuk mengawal dispensasi nikah anak. Padahal, upaya yang dilakukan oleh para kaum feminis gender ini, justru akan menjadikan anak-anak perempuan sebagai tumbal roda perekonomian kapitalis dan mendatangkan keuntungan bagi para kapitalis semata. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Lilik Mutrofin, M.Pd.
(Komunitas Pena Ideologis Mojokerto)

Posting Komentar

0 Komentar