Pengamat Politik Sebut Karut Marut Perberasan Indonesia Akibat Pasar Bebas



TintaSiyasi.com-- Menanggapi karut marutnya politik perberasan di Indonesia, Pengamat Politik Salamudin Daeng mengatakan, hal itu dikarenakan indonesia menggunakan ideologi sistem pasar bebas

"Sebetulnya pokok masalahnya karena perberasan ini menggunakan satu dasar ideologi pasar bebas di Indonesia," ujarnya dalam diskusi Menguak Karut Marut Politik Perberasan di kanal Youtube Media Umat, Ahad (21/3/2021).

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah dalam perberasan dari hulu sampai hilir sudah menggunakan mekanisme pasar bebas. Sehingga tidak ada subsidi, baik insentif langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada petani. 

Ia menambahkan, pemerintah juga tidak memberi proteksi ketika terjadi gejolak harga dan proteksi terhadap serbuan beras impor yang jauh lebih murah. Akibatnya, harga beras dari petani tidak kompetitif di pasaran. Ia mengungkapkan, harga beras vietnam di stock market hanya berkisar antara Rp 4.200,00 per kilogram sampai Rp 4.500,00 per kilogram. Sedangkan harga gabah dari petani berkisar Rp 3.500,00 sampai Rp 3.700,00 per kilogram. Dengan harga gabah yang demikian tinggi ternyata petani tetap merugi.

"Ini kan posisi harga dibandingkan dengan harga yang berlaku di internasional ini sudah tidak lagi kompetitif," tegasnya.

Ia mengatakan, mekanisme pasar bebas yang diambil pemerintah ini akhirnya dimanfaatkan oleh importir yang memiliki akses kepada pengambil kebijakan untuk membidik impor beras dari luar, yang harganya jauh lebih murah. 

Lanjutnya, mekanisme pasar bebas pada komoditas beras tidak dapat diterima akal sehat. Negara lain juga tidak ada yang menyerahkan pertanian mereka kepada pasar bebas. 

Ia menjelaskan bahwa dalam perjanjian internasional, negara diberi keleluasaan untuk melakukan proteksi terhadap komoditas bahan pokok seperti beras. Misalnya, Amerika memberikan berbagai macam subsidi, mulai subsidi dari bawah, dari hulunya, bahkan asuransi akan diberikan kalau terjadi gagal panen. 

Sementara itu, lanjutnya, di Indonesia, pemerintah tidak memberikan apa-apa, sehingga petani harus bertarung bebas dan menyerahkan diri kepada nasib. Petani menjadi sulit untuk membiayai usaha tani berikutnya dan seringkali terjebak utang yang memberatkan untuk membiayai pertanian.

Ia mengatakan, karut marut masalah beras tidak hanya karena pemerintah keliru dalam mengatur politik perberasan, tetapi juga karena tidak memahami konteks perjanjian internasional dan kebijakan nasional dengan baik.

"Dan tidak memahami filosofi agriculture baik dalam konteks perjanjian internasional maupun dalam kebijakan nasional kita," pungkasnya.[] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar