Pengamat Ini Ungkap Simbiosis Mutualisme Pemilik Modal dengan Politisi



TintaSiyasi.com-- Menyoal fungsi partai politik dan realitasnya di dalam sistem demokrasi, Pengamat Politik Internasional Farid Wadjdi mengungkapkan, telah terjadi simbiosis mutualisme antara pemilik modal dengan politisi.

"Kemudian terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme antara para pemilik modal ini dengan para politisi dalam sistem demokrasi," ungkapnya dalam Catatan Peradaban: Parpol Indonesia Dikendalikan Konglomerat? Kamis (18/03/2021), di kanal Youtube Peradaban Islam ID.

Ia menilai, semakin terbukanya kran demokrasi di negeri ini, semakin besar peran para pemilik modal. "Dan itu bisa kita lihat dengan munculnya berbagai undang-undang yang itu berpihak pada pemilik modal," tandasnya.

Ia membeberkan, dua indikasi perpolitikan di sebuah negara telah dikendalikan para pemilik modal. Pertama, jika pihak yang ada di belakang partai politik adalah para konglomerat. Hal itu, ia lihat dari laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menunjukkan, para pemain tambang ternyata ada di dua pihak. "Baik yang ada di kubunya Jokowi ataupun di kubunya Prabowo," tambahnya.

Kedua, sebagian besar kebijakan-kebijakan politik berpihak kepada pemilik modal. "Kebijakan-kebijakan dalam sistem politik yang muncul, itu kan sebagian besar berpihak kepada pemilik modal. Mulai dari undang-undang migas, undang-undang kelistrikan, termasuk yang terakhir ini adalah omnibuslaw," terangnya.

Maka, ia menegaskan, apa yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari usaha para kapitalis membangun habitat politiknya sendiri. "Apa yang terjadi ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme itu, dimana para pemilik modal berusaha membangun habitat politik yang menguntungkan mereka," tegasnya.


Masalah Mendasar

Ia mengungkapkan dalam sistem demokrasi, yang menjadi masalah mendasar adalah ketika kebijakan politik berada di tangan pemilik modal. "Masalah mendasarnya itu kan, kebijakan itu berada di tangan pemilik modal," terangnya.

Ia menilai, kekuatan modal tidak bisa dilepaskan dalam sistem demokrasi. Sehingga para pemilik modal bisa (leluasa) mengendalikan regulasi terkait hukum yang akan diberlakukan.

Ia menampik pendapat, jika di dalam sistem demokrasi, persoalan hukumnya yang dijadikan masalah. "Tapi persoalan, ketika sistem politik (demokrasi) itu memberikan peluang kepada para pemilik modal untuk mendominasi kebijakan-kebijakan untuk kepentingan mereka," jelasnya.

Namun, lanjutnya, hal itu tidak akan terjadi di dalam sistem Islam. "Ini yang tidak akan terjadi kalau kedaulatan itu, misalkan dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan hukum syara, syariat Islam," tegasnya.

Karena, menurut ia, kebijakan-kebijakan yang didasarkan syariat Islam, tidak bisa diintervensi pemilik modal. "Karena dia merujuk kepada sumber yang jelas, yaitu Al Qur'an dan as Sunnah yang kalau itu dilakukan itu akan berguna untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.[] Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar