Pengamat Hukum: Kita tidak bisa Berharap kepada Hukum di Negeri Ini terkait Pemberantasan Korupsi



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pengawasan korupsi di tengah pandemi, Pengamat Hukum Dr. Muhammad Sjaiful, S.H.,M.H menyatakan, tidak bisa berharap kepada hukum di negeri ini terkait pemberantasan korupsi.

“Kita tidak bisa berharap (kepada hukum), apalagi untuk pemberantasan korupsi di negara ini, tidak bisa kita berharap,” tuturnya, dalam acara Islamic Lawyer Forum Jawa Timur: Menyoal Pengawasan Pandemi Di Tengah Pandemi, Sabtu (20/3/2021) di YouTube Pusat Kajian Dan Analisis Data.

Menurutnya, dengan menggunakan kacamata teoritis para pakar Barat, ada tiga hal yang menyebabkan hukum itu terpuruk. Yang pertama, produk hukum itu sendiri produknya yang dihasilkan untuk diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, yang kedua, struktur hukum, yang dimaksud di sini adalah aparat penegak hukum lemah. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Sjaiful, korupsi seperti fenomena gunung es tampak di atas permukaan ada kasus besar, seperti mantan Menteri Sosial kemarin Julian batubara, tapi di bawahnya itu korupsi sebenarnya masih masif terjadi di negara ini.

“Kalau struktur aparat penegak hukum yang mulia Hakim Jaksa atau juga advokat nya sendiri atau polisinya terlibat dalam kejahatan penegakan hukum atau yang dulu dikenal dengan istilah mafia peradilan Hakim terima sogok (suap)," ujarnya. 

"Jaksa kedapatan oleh KPK banyak lah ya, kasus-kasus yang pernah kita saksikan kalau struktur aparat penegak hukum itu yang demikian itu ya susah kita untuk memastikan adanya pemberantasan pemberantasan tindak pidana,” imbuhnya.

Menurut Sjaiful, dirinya pernah menulis di salah satu media massa nasional, menganggap bahwa persoalan korupsi itu ada benang merah yang tidak bisa dipungkiri pengaruhnya terkait dengan oligarki politik.

“Yang saya maksud ini tulisan saya itu oligarki politik yang para politisi atau para penguasa itu berkumpul-kumpul yang tidak lain adalah untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi, akhirnya mereka membuat semacam rantai oligarki,” ujarnya

“Saya ingin menyampaikan bahwa oligarki yang demikian itu rantai atau jaring-jaring kekuasaannya saling berkolaborasi dan berkonspirasi ini memang sangat sulit apalagi dalam logika yang ada dalam sistem pemerintahan ini logika yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, pejabat sekarang baik itu legislatif maupun di tingkat eksekutif, ketika menduduki suatu jabatan atau kekuasaan. Dapat ia katakan, legislatif, ketika mereka menjadi anggota legislator baik di tingkat provinsi tingkat pusat di tingkat kabupaten atau kota, mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak apalagi harus membeli mahar politik.

Ia menegaskan, hukum itu sejatinya merupakan produk politik. "Kenapa demikian coba kita lihat, ketika undang-undang ini akan diterbitkan atau diberlakukan pada tahap perancangan undang-undang itukan harus melalui lobi-lobi politik partisipan politik atau politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat," bebernya.

Ia menilai, hukum di negeri ini adalah produk kekuasaan. "Nah, tentu ketika mereka berkompromi dalam membuat rancangan undang-undang pasti ada kepentingan kepentingan politik itu tidak mungkin. Bahwa hukum itu sejatinya merupakan sebuah produk politik atau produk kekuasaan,” tandasnya. [] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar