Peneliti Indef Nilai Kebijakan Impor Beras Itu Paradoks



TintaSiyasi.com-- Tanggapi rencana impor satu juta ton beras oleh pemerintah Indonesia, Peneliti Indef Dr. Rizal Taufikurrahman mengatakan, bahwa kebijakan itu paradoks.

"Saya bisa katakan bahwa kebijakan ini paradoks," tegasnya dalam (Live) Diskusi Online Media Umat: Menguak Karut Marut Politik Perberasan, Ahad (21/03/21), di kanal Youtube Media Umat.

Ia heran, mengapa di saat produksi dinyatakan surplus, tiba-tiba pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal menurutnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahannya yang luas.

"Agak aneh memang, kebijakan ini tiba-tiba harus dilakukan. Bahkan menteri pertanian yang notabene penjaga dari produksi dari sisi hulu itu menyatakan bahwa surplus," herannya.

Ia memandang, membanjirnya produk beras di sektor domestik, semestinya diserap pemerintah. "Tapi ini kan agak tidak relevan kebijakan ini. Ya boleh impor, tapi pada saat memang paceklik, kemudian kita dari neraca pangan juga terjadi defisit. Dan itu jauh lebih efektif," tegasnya.

Sehingga ia mempertanyakan sikap menteri perdagangan yang tetap melakukan impor beras. "Dan menteri perdagangan tetap akan melakukan importasi satu juta ton ini. Nah untuk apa satu juta ton ini?" tanyanya.

Mengarah ke Kartel

Ia menilai, dengan kebijakan paradoks itu, mengakibatkan pergeseran struktur pasar yang cenderung mengarah ke kartel. "Di situ bersepakat para pengusaha dan pelaku perberasan ini untuk mempengaruhi kebijakan," ungkapnya.

Sama halnya dengan mekanisme pasar, yang menurutnya, tidak lagi memakai persaingan sempurna yang sesuai dengan perilaku pasar pada umumnya. "Apalagi kalau kita ingat, bahwa oligarki di Indonesia ini dalam mempengaruhi setiap kebijakan itu sangat dirasakan," tambahnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, kebijakan impor pangan di saat panen raya bisa mengakibatkan turunnya harga jual dari petani dan kendala terciptanya nilai tambah atau GDP (Gross Domestic Product) sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. "Alih-alih ingin mendorong kesejahteraan petani, justru ini sebaliknya," tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah menghentikan rencana impor beras. Dan fokus pada peningkatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi di tengah pandemi saat ini. "Kalau kita bicara program pemerintah misalnya, untuk kembali me-refocusing pertumbuhan atau perbaikan ekonomi itu dari desa. Apalagi ditunjang oleh dana desa. Mestinya kan ke situ," pungkasnya.[] Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar