Pemimpin Amanah Taat Syariah


Polemik terkait jabatan presiden 3 periode masih menjadi trending topik. Senin, 15 Maret presiden Jokowi telah merespon isu tersebut. Dengan menyatakan tidak berniat dan berminat dengan jabatan 3 periode.

Jokowi menyebut tidak ada lagi hal yang harus dia sikapi dalam isu tiga periode jabatan presiden. Sikapnya disebut masih terus sejalan dengan konstitusi. "Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan di masa pandemi ini mestinya seluruh pihak mencegah kegaduhan. "Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," katanya (CNN Indonesia, 15/3/2021).

Respon tersebut ternyata tidak cukup membawa publik puas. Bahkan denyut-denyut ketidakpercayaan atas respon tersebut masih cukup terasa. Tentu kondisi ini bisa dimaklumi, mengingat beberapa kali bahkan bisa dikatakan sering, ucapan presiden tidak konsisten. 

Hal terdekat saja soal seruan membenci produk luar negeri. Namun sebaliknya,  rencana kebijakan impor masih terus bergulir. Bahkan pemerintah telah merencanakan impor beras 1 juta ton. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kinerja rezim pun kian tinggi. 

Kondisi seperti ini tentu tidak bagus dalam roda kehidupan bernegara. Bahkan, jika presiden sendiri bilang jangan buat kegaduhan soal isu 3 periode karena negara sedang fokus menangani pandemi pun sulit dipercaya publik. Mengingat kinerja rezim yang tidak menampakkan keseriusan dalam masalah ini. Justru yang ada dana bansos pun dikorupsi oleh oknum pemerintah yang notabene berasal dari partai terbesar pengusung penguasa. 

Karenanya tiada jalan lain untuk mengembalikan marwah pemimpin, maupun hubungan baik antara rakyat dan pemimpin yaitu dengan mengembalikan pada asas yang melandasi sistem kenegaraan negeri ini. 

Negera dengan sistem kapitalisme demokrasi mustahil menghasilkan kinerja pemimpin yang adil dan amanah sebagaimana aturan Allah, Sang Maha Pencipta dan Pemilik manusia, kehidupan, alam semesta beserta isinya. 

Sistem kapitalisme hanya akan menjadikan pemimpin bergerak sebagai regulator (pengatur) bukan "periayah" yang memiliki tanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Pemimpin dalam negara kapitalisme demokrasi menjadikan kinerjanya berkiblat pada kepentingan kooperasi. Sedang rakyat justru dibiarkan begitu saja mengurusi tiap kebutuhannya sendiri. 

Jika sistem ini terus dipertahankan mustahil kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan bisa secara penuh dirasakan rakyat. Yang ada justru kegaduhan demi kegaduhan, kesempitan demi kesempitan yang terus membelenggu. Kondisi ini terbukti, dari berbagai negara yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi sampai saat ini tidak ada satu pun yang melahirkan sebuah tatatan kehidupan negara yang berkah dan sejahtera. Problem sosial, ekonomi,  keamanan dan kepastian akan terus ada. Contoh nyata saat ini, sekelas negara adidaya AS pun tidak ada tanda sukses menangani pandemi. Maka jika benar-benar ingin terbebas dari kegaduhan maka butuh meninggalkan sistem kapitalisme demokrasi biang kegaduhan.

Terapkan syariah dalam sebuah sistem Islam secara amanah pasti mendatangkan keberkahan. Dan kegaduhan akan pergi dari negeri ini.

Memang, kondisi ini tentu tak mudah membalik tangan. Butuh kesadaran seluruh berbagai komponen bangsa khususnya umat Islam dan "ahli kuwah" semisal para tokoh, ulama, intelektual dan militer untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi perubahan yang jelas. Yaitu perubahan menuju sistem berkah (Islam).

Panduan syariah Allah akan mengantarkan pemimpin untuk berusaha keras bersikap amanah sesuai dengan mandat dan amanah dari rakyat. 

Sebaliknya, jika terjadi ketidakamanan dalam kinerja penguasa akan mudah untuk dikontrol dan dievaluasi baik oleh majelis umat (perwakilan umat) atau masyarakat secara langsung. Jika telah nyata dimuhasabahi berulangkali, namun tetap. Maka amanah kepemimpinan layak dicabut kembali setiap saat. 

Bahkan di dalam sistem Islam memang tidak ada batasan khusus masa jabatan bagi pemimpin (khalifah). Selama ia amanah sesuai syariat maka bisa terus memimpin. Kecuali jika telah melakukan kemaksiatan nyata yang bertentangan dengan syariat. 

Adapun hubungan penguasa dan rakyat adalah hubungan saling mencintai dan mendoakan sebagaimana sabda Rasulullah,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذينَ تُحِبُّونهُم ويُحبُّونكُم، وتُصَلُّونَ علَيْهِم ويُصَلُّونَ علَيْكُمْ
وشِرَارُ أَئمَّتِكُم الَّذينَ تُبْغِضُونَهُم ويُبْغِضُونَكُمْ، وتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ 
 
''Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.'' (HR Muslim).

Dan hubungan pemimpin yang demikian akan lahir dari sebuah tanah sistem shahih (khilafah) yang menerapkan syariat Allah secara kaffah. Semoga atas izin Allah segera terwujud. Allahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Yuyun Rumiwati

Posting Komentar

0 Komentar