Parpol dalam Praktik Demokrasi, Banyak Drama dan Gagal Membangun Kebangkitan Hakiki


Tak hanya tayangan Korea yang mampu menampilkan drama rupanya. Dalam tubuh parpol pun hal ini bisa terjadi. Diawali dengan gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret lalu. Drama terjadi karena para elite internal partai berebut kepemimpinan. Drama ini menjadi antiklimaks saat hasil KLB tersebut memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

Drama tak berhenti di situ saja. Antiklimaks ditunjukkan dengan adanya pertentangan dari DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Apa yang terjadi? "The Real Drama" aksi baku hantam antara kedua kubu hingga menyebabkan beberapa orang cedera fisik.

Terjadilah dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat. Kubu Moeldoko meyakini hasil KLB Demokrat di Deli Serdang itu akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak mengesahkan. Lantaran KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partainya. (nasional.tempo.co, 7/3/2021)


Parpol dalam Praktik Demokrasi

Fenomena perebutan kekuasaan dalam internal partai adalah hal yang sering terjadi dalam sistem demokrasi. Karena dalam demokrasi, urusan politik adalah pertarungan kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu. Politik menjadi tujuan. Dalam sistem ini, demokrasi tidak ada entitas sosial politik yang sangat solid, utuh dan bersatu padu. Tak akan ada kawan dan lawan sejati, kepentinganlah yang akan abadi.

Sama seperti parpol lainnya. Partai Demokrat yang merupakan salah satu entitas politik seperti bangunan megah dan kokoh. Sesama kader terlihat kompak dan satu suara karena berada dalam satu kelompok partai yang sama. Namun, ini hanya penampakan bungkus kemasannya saja dan tidak berlangsung lama. Suatu saat bisa timbul pertentangan bila terjadi perbedaan kepentingan dalam internal partai. Hal semacam ini bisa terjadi karena ikatan yang dibangun dan dibentuk pada kader adalah ikatan golongan/kelompok.

Ikatan golongan/kelompok akan senantiasa menimbulkan perpecahan internal apabila tidak disibukkan dengan berbagai perselisihan yang datang dari luar (dari pihak eksternal partai). Terbukti dengan melihat yang terjadi hari ini terhadap Partai Demokrat. Dualisme kepemimpinan terjadi. Menyeret pihak eksternal yang berasal dari pemerintah, Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dalam praktik demokrasi hal seperti ini dianggap lumrah. Sudah menjadi hal yang wajib bahwa dalam individu atau sekelompok individu yang bersatu karena memiliki satu kepentingan yang sama memiliki pemikiran yang bersifat pragmatis. Tujuannya adalah bagaimana caranya agar bisa berkuasa atau mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan harus dipandang dalam kerangka dan tujuan yang nyata, bagaimana menguasai dan merawat kekuasaan selanggeng mungkin, tanpa peduli mana kawan, mana lawan.


Mengapa Negara Diam Saja?

Setelah KLB menginisiasi Moeldoko sebagai Ketum PD yang baru, Menko Polhukam Mahfud MD merespons hal tersbut. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa campur tangan dalam permasalahan internal Partai Demokrat. Mahfud bersandar pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Banyak pihak yang mengklaim kasus KLB adalah bentuk kudeta kepemimpinan. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah perampokan kekuasaan parpol. Berdalih kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu pilar demokrasi, menjadikan penguasa seolah lepas tangan dan tak terlibat dalam masalah ini.

Menanggapi kisruh ini, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin juga ikut berkomentar. Menurutnya, apa yang dilakukan Moeldoko dan para pendukungnya telah mendapatkan restu dari penguasa. Hal ini ia sampaikan dari tindakan diam para jajaran Istana Kepresidenan. Padahal, Moeldoko sendiri adalah salah satu pejabat tinggi negara yang juga bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Selain itu, mengambil alih posisi kepengurusan partai yang secara resmi sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM merupakan tindakan inkonstitusional. (cnnindonesia.com, 7/3/2021)

Pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat ini tak lain tujuannya adalah untuk pelanggengan kekuasaan pemerintah. Demokrat yang selama ini menjadi oposisi pemerintah berusaha untuk ditaklukkan agar bergabung ikut dalam barisan pemerintah. Tentu saja upaya ini dilakukan agar berbagai kebijakan yang dirancang oleh penguasa bisa mudah terealisasi di parlemen dan tak ada penolakan yang berarti, termasuk wacana amendemen UUD mengenai penambahan masa jabatan presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode. Tidak ada yang tahu pasti rencana rezim yang berlindung di bawah naungan demokrasi ini.

Dalam praktik demokrasi, partai-partai politik akan dipenuhi para politisi yang berwatak demikian. Sistem politik menjadi amat mudah dimainkan oleh mereka yang penuh dengan tipu muslihat, licik, dusta dan rela kehilangan urat malu hanya demi kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi, jangankan mengkudeta kepemimpinan partai politik, Tuhan saja pun bisa dikudeta. Kelahirannya berasal akidah sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan, pemisahan agama dari negara, dan pemisahan agama dari politik). Prinsip utamanya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, melalui wakilnya di parlemen dibuatlah hukum untuk mengatur kehidupan menggantikan hukum-hukum Allah. 

Setiap keputusan ditetapkan melalui suara terbanyak, bahkan bila itu melanggar perintah dan larangan Allah sebagai Sang Pengatur kehidupan sekali pun. Maka tak heran dalam sistem ini yang dicari adalah dukungan suara mayoritas, meskipun yang akan dituju adalah sesuatu yang merugikan masyarakat dan melanggar syariat.


Parpol dalam Sistem Pemerintahan Islam

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110)

Untuk merealisasikan sematan "umat terbaik" yang diberikan oleh Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 110 tersebut, maka diperlukan sebuah jamaah atau partai di tengah-tengah umat muslim untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. 

Bila dalam demokrasi yang menjadi tujuan utama parpol adalah politik dan kekuasaan, dalam sistem pemerintahan Islam tugas dan misi parpol adalah untuk menyerukan Islam agar mengimani Allah dan tunduk pada semua aturan-aturan-Nya secara kafah. Parpol juga berfungsi untuk menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, baik dilakukan oleh masyarakat ataupun negara.

Ikatan hubungan para anggotanya dibangun dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan akidah. Ikatan akidah ini yang menjadi qiyadah fikriyah (kaidah berpikir) yang akan mengikat para anggotanya. Menjadikan hukum syara' sebagai parameter atau standar perbuatan, bukan sikap pragmatis yang melahirkan kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Seorang kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam juga selalu memonitoring aktivitas parpol di negaranya. Tidak boleh ada parpol yang menjadikan ideologi lain sebagainya landasannya. Bila ada yang melanggar hukum-hukum Allah atau tujuan sebuah parpol bukan untuk Islam, maka seorang kepala negara tidak akan tinggal diam. Orang-orang tamak, licik, dan haus kekuasaan akan diambil tindakan tegas. Tidak akan pernah ada cerita drama dalam aktivitas parpol, apalagi sampai terjadi baku hantam dan perkelahian sesama anggota hanya demi memperebutkan kue-kue kekuasaan.

Parpol dalam sistem Islam aktivitasnya ialah dakwah, menjaga sistem kehidupan Islam, memastikan hukum-hukum Allah ditegakkan. Parpol akan merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai partai yang menentang kebijakan penguasa ataupun berkolaborasi dengan penguasa untuk mengamankan kekuasaannya. Seperti inilah kiranya gambaran parpol dan aktivitasnya dalam sebuah institusi Islam.


Kembali kepada Sistem Islam 

Mengapa harus Islam yang menjadi napas perjuangan sebuah parpol? Sebab kegagalan-kegagalan parpol dalam praktik sistem demokrasi sudah terlalu gamblang. Menjadikan musuh-musuh Islam sebagai kawan dan menjadikan umat Islam sendiri sebagai lawan. 

Akibat dari ketiadaan kesadaran politik masyarakat dalam sistem demokrasi ini membuat umat buta politik, tak mampu melakukan check and balance pada penguasa, tak mampu melakukan kontrol atas kebijakan negara, mengoreksi atau mengubahnya dengan perkataan dan tindakan. Hal ini karena tidak adanya parpol yang mampu menjadi memimpin rakyat untuk menjadi pengawas negara.

Apalagi yang mau diharapkan pada selain Islam sebagai satu-satunya jalan kebangkitan hakiki bagi umat? Islam adalah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu untuk kebangkitan Islam yang akan mengantarkan  manusia pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Retno Purwaningtias, S.IP 
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar