Pakar Ekonomi Islam: Tidak Semua Aset Negara Boleh Diinvestasikan kepada Swasta



TintaSiyasi.com-- Merespons dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pakar Ekonomi Islam Dwi Condro Triono, Ph. D., menyatakan, dalam Islam, tidak semua aset-aset negara boleh diinvestasikan kepada swasta. 

“Dalam pandangan ekonomi Islam ternyata ini kaitannya dengan aset-aset negara. Kita harus tahu bahwa di dalam Islam tidak semua aset-aset negara itu boleh di-syirkah-kan (diinvestasikan) kepada pihak swasta,” paparnya dalam acara Islamic Entrepreneur Forum (LEF) Edisi ke-10: LPI INA, Solusi Pembangunan Atau Ancaman Masa Depan? Ahad (21/03/2021) di YouTube Assalim TV.

Ia mengatakan, bentuk akad transaksi menarik suatu dana, kemungkinannya hanya ada dua, yaitu utang atau investasi. 

Pertama, menarik dana dari luar negeri ataupun dalam negeri. Maka harus dijawab dulu, ini akad apa. Kalau akadnya utang (qordh) boleh saja, maka berlaku hukum utang piutang yang sangat ketat di dalam Islam. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada manfaat yang muncul dari utang piutang. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ artinya, setiap utang piutang yang mengahasilkan manfaat adalah riba,” urainya.

Kedua, investasi. Kalau investasi Islam juga punya aturan. Investasi dalam Islam disebut syirkah. Syirkah secara bahasa, خلط المصريين فصاعدا بحيث لا يتميز الوحد عن الخروج . Jadi, yang disebut investasi secara bahasa yaitu mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga sedemikian rupa satu dengan lainnya sulit dipisahkan (kepemilikan Bersama). Di dalam Islam, syirkah itu boleh, investasi boleh. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku,” bebernya. 

Ia mengungkapkan, berdasar dalil syar'i, ada tiga jenis kekayaan negara. Pertama, milkiyah fardhiyah (kepemilikan individu), artinya kekayaan tersebut boleh dimiliki dan dikuasai individu. Kedua, milkiyah ‘ammah (kepemilikan umum), artinya kekayaan tersebut boleh dimiliki dan dikuasai umum atau rakyat. Ketiga, milkiyah daulah (kepemilikan negara), yaitu, kekayaan yang dimiliki dan dikuasai negara. 


Nah, yang harus hati-hati dan paling berbahaya mendapatkan warning yang sangat keras adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu tidak boleh disentuh dikuasai dimiliki oleh swasta atau individu. Negara saja tidak boleh. Kepemilikan umum ini menyangkut kebutuhan umum, dalam jumlah besar, dan sifat pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu,” tegasnya.

“Oleh karena itu, boleh saja berinvestasi (ber-syirkah) tetapi tidak boleh masuk area kepemilikan umum dan negara. (Bisa) menjual negara kepada asing. Tidak boleh itu. Berinvestasi di bidang itu tidak boleh. Kalau masih mau nurut sama rasul,” tuturnya.


Pembiayaan Pembangunan Negara di dalam Sistem Islam

“Terus, bagaimana ketika harus mengelola kepemilikan (kekayaan) kalau kekurangan dana? (Maka) harus dipilah lagi. BUMN itu mengelola kepemilikan umum, negara, atau yang boleh dimiliki oleh swasta. Kalau kepemilikan umum, maka harus ada subsidi silang,” ujarnya.

Ia mengatakan, kepemilikan umum yang bisa diberikan pada rakyat secara langsung, seperti BBM, listrik, minyak, dan gas. Tapi ada yang tidak bisa diberikan langsung, seperti biji besi. Rakyat harus makan besi maka harus ada added value (menaikkan nilai tambahnya), misalnya menjadi produk mobil, kemudian dijual, dan hasilnya untuk subsidi silang di dalam pengelolaan BUMN milik umum.

Ia menjelaskan, BUMN ada kepemilikan negara juga. Menurutnya, kepemilikan negara itu kalau di dalam fikih Islam sumber-sumbernya ada ghanimah, fai, jizyah, kharaj, dan sebagainya. Yang terakhir ia katakan, itu pajak, pajak akan diambil kalau sampai kondisi darurat, negara baru boleh menarik pajak. "(Punya) sumber yang sangat besar. Lah kok malah ngemis utang-utang ke luar negeri. Justru, kekayaan alam kita diserahkan kepada asing. Aneh gitu lho. Itu kayak kita berumah tangga kaya raya tapi ngemis,” pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar