Nikah Dini tak Boleh Jadi Solusi?

Ironis. Di tengah terpaan konten asmara yang kian liar menyasar segala usia, pernikahan dini terus diserang. Tak tanggung-tanggung, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengklaim pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional (www.cnnindonesia.com, 3/7/2020). 

Tak cukup sampai di situ, upaya untuk mencegah pernikahan dini terus dilakukan. Perubahan usia minimal calon mempelai menjadi 19 tahun, tercantum dalam Undang-undang Perkawinan no. 16 Tahun 2019.  

Namun ketika kasusnya terus meningkat di masa pandemi, perundangan baru ini dianggap tak cukup sakti untuk mencegah pernikahan dini. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan bahwa dispensasi atau keringanan batas minimal usia pernikahan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) harus diusut (www.cnnindonesia.com, 13/2/2021). Adanya dispensasi inilah yang memungkinkan pernikahan dini tetap bisa dilakukan. 

Untuk mengawal pemberian dispensasi tersebut, disusunlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari menjelaskan bahwa RPP tersebut akan mengatur adanya lembaga atau layanan untuk menunda atau bahkan menggagalkan upaya perkawinan anak.

Pernikahan usia anak diyakini membawa banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak untuk ekonomi. Lebih lanjut, Hasto Wardoyo menilainya sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Benarkah pencegahan pernikahan dini akan mampu menghindarkan anak dari keburukan-keburukan tersebut? Lantas bagaimana jika aturan tersebut justru memosisikan agama (baca: syariat Islam) turut andil dalam hal ini? 

Andai pernikahan dini mutlak membawa madarat, pastilah jauh sebelum berbagai upaya pencegahannya saat ini ditempuh, syariat Islam telah mengharamkannya. Namun tidak demikian adanya. 

Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili di dalam kitab al Fiqhu al Islamiyu wa Adillatuhu menyatakan jumhur fuqaha tidak mensyaratkan akal dan baligh bagi terlaksananya pernikahan. Mereka berpendapat pernikahan anak kecil lelaki yang belum baligh dan orang gila sah. Imam empat madzab membolehkan menikahkan anak kecil perempuan. Bahkan mereka memandang peluang adanya maslahat dari amal ini. 

Demikianlah, apa yang dibolehkan oleh syariat sudah semestinya diterima sebagai sebuah kebolehan yang tak boleh dipersoalkan. Meski syariah tetap memerintahkan agar cermat dan memperhatikan aspek kemaslahatan ketika mengambil atau meninggalkan apa yang dibolehkan, namun tidak tepat jika melarang pernikahan dini secara mutlak dengan menggeneralisir semua kasus. 

Hal ini tidak lain merupakan bentuk ketundukan kepada Allah dan RasulNya. Bukankah Allah telah berfirman: 

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 

"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS at-Tahrim [66]: 1). 

Bahkan mengharamkan apa yang halal merupakan kemungkaran sebagaimana menghalalkan yang haram. Rasulullah bersabda: "Siapa yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram." (HR Thabrani). 

Dalam alam sekular yang tak lagi merujuk kepada wahyu, benar-salah, halal-haram, baik-buruk, maslahat-mafsadat, semata-mata diukur dan diklaim berdasar selera dan pertimbangan akal yang sangat terbatas. 

Berkenaan dengan pernikahan dini, tak sedikit orang tua yang mengkhawatirkan kesucian dan keterjagaan akhlak anak-anak mereka hingga menjatuhkan pilihan untuk menikahkan anaknya jauh di bawah usia yang dilegalkan undang-undang. Pilihan sulit ini dipandang lebih ringan konsekuensinya ketimbang jika anak-anaknya tergelincir melakukan zina di tengah iklim pergaulan muda-mudi yang makin liberal. 

Namun dalam timbangan hukum sekular, nikah dini justru terlarang. Sementara itu, faktor-faktor pendorong anak makin dini mengalami pubertas, tanpa dibarengi kedewasaan dalam berpikir dan bertanggungjawab, terus dibiarkan. 

Di sisi yang lain, dampak buruk yang dinisbahkan pada pernikahan dini perlu dicermati lebih lanjut. Kematian ibu dan bayi, gizi buruk pada anak, keluarga miskin serta kekerasan pada anak dan wanita, sejatinya merupakan problem yang dialami oleh banyak pasutri dewasa dan keluarga di negeri ini. Itu semua terjadi akibat pembangunan yang dilakukan bukan berbasis pelayanan bagi rakyat. Diperparah lagi dengan kegagalan mewujudkan pemerataan. Begitulah realita kapitalisme sekularisme. 

Yang dibutuhkan bagi generasi adalah pandangan yang jujur dari kacamata Islam dalam membedah problem keluarga dan generasi, sebagai bagian problem bernegara secara umum. Selanjutnya panduan Islam yang komprehensif dalam mengatur semua bidang kehidupan akan menjadi kunci tuntasnya berbagai masalah tersebut.

Keluarga, masyarakat dan negara yang menerapkan syariat Islam akan mengantarkan generasi mampu memikul tanggung jawab rumah tangga. Di sisi lain, suasana yang membahayakan akhlak dan kesucian generasi akan dicegah. Allahu a'lam.[]

Oleh: Riani Kurniawati

Posting Komentar

0 Komentar