Miras Mengundang Azab

Sekularisme di negeri ini kian sempurna saja. Bagaimana tidak, negeri yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia nyata-nyata melegalkan minuman keras (miras) untuk diproduksi dan dikonsumsi, bahkan diperjualbelikan secara bebas dengan alasan miras adalah komoditas ekonomis tinggi.

Pada 2 Februari 2021 lalu, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Pepres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Salah satu hal yang dibahas dalam Perpres tersebut adalah investasi miras. Dengan kata lain, lewat Perpres tersebut, miras dilegislasi di negeri ini secara terbuka, khususnya untuk kepentingan industri. Walaupun akhirnya beberapa lampiran dicabut tapi bukan berarti Perpres ini seluruhnya dihapuskan.

Meski dinyatakan bahwa pelegislasian ini bersyarat, yakni dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan lokal, artinya investasi miras hanya dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang di dalamnya miras telah membudaya, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur,  Sulawesi Utara dan Papua. Namun tetap saja negara melegalkan sesuatu yang telah nyata keharamannya dalam Islam.

Mirisnya, legalisasi miras ini dilanjutkan di program legislasi nasional (Prolegnas) dengan masuknya RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) dalam Prolegnas 2021. Bagi sebagian kepentingan menjadi harapan baru dalam upaya besar bangsa ini mengatur produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) yang sejak Indonesia merdeka sama sekali belum diatur oleh sebuah regulasi setingkat undang-undang (UU) yang berlaku secara nasional. Kendati demikian, larangan minuman beralkohol tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Aturan ini nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut anggota dewan, kehadiran UU yang mengatur soal miras bukan hanya sudah menjadi kebutuhan tetapi juga sudah sangat mendesak. Regulasi dalam bentuk UU yang aturan di dalamnya harus tegas dan komprehensif bisa menjadi salah satu solusi kompleksitas persoalan miras yang selama puluhan tahun tidak pernah terurai. Bukan membuat aturan untuk meniadakan  minuman keras sama sekali. 

Sungguh memprihatinkan, ketika sekularisme bergandengan dengan kekuatan demokrasi-kapitalisme. Demokrasi membuat aturan manusia yang menghalalkan segala cara atas nama kebebasan berpendapat tanpa peran agama. Aturan agama ditabrak demi mendongkrak perekonomian negara. Alasannya adalah minuman keras salah satu komoditas ekonomi tinggi.

Wajar saja jika kemudian Perpres ini menuai kritik, khususnya dari kalangan umat Islam. Dan  RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) masih dalam tarik menarik kepentingan. Sehingga legalisasi miras terus dilanjutkan.

Padahal dalam Islam, miras atau khamr  diharamkan secara mutlak zatnya. Keharamannya tersebut sangat tegas disampaikan dalam nash-nash syara, diantaranya firman Allah Swt:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (QS. Al-Baqarah: 219).

Keharaman khamr bersifat mutlak, meski dikonsumsinya hanya sedikit dan tidak sampai memabukkan. Bahkan laknat Allah atas miras ini bukan hanya bagi peminumnya, tapi juga bagi pembuatnya dan orang-orang yang terlibat dengannya. Rasulullah Saw bersabda:

"Khamr itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya." (Diriwayatkan oleh Ahmad (2/25,71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 44,58), Abu Dawud (3674)).

Efek samping dari mengonsumsi miras ini juga sangat nyata keburukannya. Banyak orang membunuh dan memerkosa karena mabuk akibat miras. Banyak juga orang yang meninggal akibat over dosis miras. Bahkan banyak orang yang mencelakakan orang lain juga akibat miras, seperti kasus tabrakan maut di Tugu Tani beberapa tahun silam.

Oleh karenanya, mengonsumsi miras tidaklah ada kebaikannya apa-apa kecuali merusak kesehatan dan melemahkan akal. Itulah mengapa Islam melarang keras, karena miras (khamr) hanya akan mendatangkan dharar (bahaya) bagi manusia. Dengan demikian, melegalisasi miras sama saja dengan melegalisasi azab Allah SWT atas negeri ini. Mengapa? Sebab negara telah membenarkan apa yang diharamkan oleh Sang Maha Pencipta.

Oleh karena itu tidaklah layak bagi negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini melegislasi miras hanya demi kepentingan ekonomi. Bukankah sama saja itu pengundang azab Allah?

Bagaimana cara agar miras tidak mengundang azab Allah?  Hanya satu caranya adalah membuang demokrasi sebagai biang kerok legalisasi miras di negeri ini. Mengembalikan aturan kepada Sang pembuat Hukum, Allah SWT.

Saatnya kita kembali pada fitrah penciptaan kita sebagai seorang hamba, yakni tunduk pada aturan penciptanya. Bukan menghamba pada dunia yang sementara. Inilah yang akan diakomodasi oleh Khilafah Islamiyah sebagai institusi penerap syariat Islam, yakni menjaga rakyat di bawahnya agar tetap berada dalam koridor ridha Ilahi dan menutup pintu-pintu azab Allah SWT. Maka khilafah tak akan melegalkan jual beli sesuatu yang haram demi menggenjot perekonomian. Sebaliknya khilafah hanya akan melegislasi sesuatu yang halal dan thayyib, sehingga perekonomian pun tumbuh dalam dekapan ridha Allah SWT. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Alien Fumia Maria

Posting Komentar

0 Komentar