Miras Bikin Miris di Dunia Kapitalisme


Baru-baru ini, masyarakat dibuat geger dengan adanya pengesahan Perpres soal perizinan investasi minuman keras alias Miras. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di sini, diatur juga soal penanaman modal untuk minuman beralkohol. Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hal itu tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, seperti halnya para politikus serta beberapa ormas Islam. Salah satunya pengasuh Pondok Pesantren Kaliwining Jember yang juga Wakil Ketua PP LAZIS NU, Gus Ubaidillah Amin Moch, dilansir dari Kumparan.com (28/02/2021) menurutnya, masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan tentang kebijakan ini, tinggal mengupayakan bagaimana dalam penerapannya kebijakan ini bisa berjalan tepat sasaran, terlebih hasil dari investasi ini menambah pemasukan bagi negara.

Namun di sisi lain ada pula ormas Islam besar lainnya, seperti Muhammadiyah. Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan legalisasi investasi miras tidak hanya pertimbangan ekonominya saja, melainkan juga kesehatan, sosial, dan moral bangsa (DetikNews.com, 3/3/2021).

Senada dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menanggapinya dengan hal serupa. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am menegaskan bahwa MUI tetap berkomitmen untuk menolak legalisasi miras dan mendesak pemerintah untuk segera mencabutnya. 

Tampak seakan masukan-masukan tersebut didengar oleh Presiden Joko Widodo. Senin (2/3) ia mencabut lampiran Perpes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. Ia menegaskan landasan pencabutan Perpres tersebut adalah masukan dari ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah. Juga masukan dari provinsi dan daerah. Meskipun disayangkan, peredaran miras di negeri mayoritas Muslim ini tidak sepenuhnya dilarang.

Ketidaktegasan pemimpin dalam menetapkan suatu hukum, menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah sama sekali tidak berfikir panjang sebelum melakukan tindakan. Meski secara formal, Perpres tersebut disebutkan hanya di 4 provinsi namun terbuka peluang dijalankan di semua tempat dengan ijin kepala daerah. 

Terlepas dari adanya pencabutan investasi tersebut, yang perlu di garis bawahi adalah bahwa, miras sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Pasalnya Mabes Polri mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, ada ratusan kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol yang dikonsumsi pelaku di Indonesia. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan data tersebut menggambarkan terdapat kasus yang memang dilatarbelakangi karena konsumsi alkohol.

"Kalau boleh kami berikan gambaran, memang dalam beberapa kasus tindak pidana ada hal-hal yang memang dilatarbelakangi karena alkohol. Selama tiga tahun terakhir, mulai 2018 sampai 2020 sebanyak 223 kasus," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (CNN Indonesia).

Hal itu menunjukkan bahwa miras masih banyak tersebar di berbagai daerah, sehingga jika investasi miras tetap dilakukan, tentunya produksi miraspun akan bertambah banyak. Sehingga ada potensi untuk meluasnya wilayah persebaran miras. Naudzubillah.

Dengan dalih mengambil keuntungan untuk negara, pemerintah rela untuk menetapkan peraturan yang membolehkan beredarnya miras di wilayah-wilayah tertentu. Alasan pencabutan Perpes tersebut pun bukan karena keharamannya, akan tetapi, adanya desakan dari para ulama. 

Begitulah fakta yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis. Tolak ukur baik dan buruk diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Sistem kapitalis ini menjadikan materi sebagai orientasi utama. Maka wajar jika produksi miras tersebut sangat dilirik oleh para penguasa. Karena hasil dari investasi tersebut sangat besar jika masuk ke pendapatan negara. Padahal produksi miras dalam suatu negara tentunya akan sangat berdampak buruk untuk masyarakat.

Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam (khilafah) tolak ukur baik dan buruk diserahkan pada hukum syara’. Sesuatu yang menurut Islam halal, maka akan baik untuk umat manusia. sedangkan jika sesuatu yang ada dalam hukum syara’ dinyatakan haram, maka pasti akan berdampak buruk bagi masyarakat. Tanpa melihat sesuatu itu bermanfaat ataukah tidak menurut pandangan manusia. 

Maka dari itu, dalam Islam tidak akan ada lagi peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum syara’. Oleh sebab itu, sangat penting adanya penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Himaul Hindam Madina Arifin

Posting Komentar

0 Komentar