Menyoal Produktivitas Ekonomi, Direktur eLSEI: Tentu Kembali kepada Syariat Islam



TintaSiyasi.com-- Membahas persoalan produktivitas ekonomi nasional, Direktur Lingkar Studi Ekonomi Ideologis (eLSEI) Arif Firmansyah, S.E., M.M. mengatakan, tentu kembali kepada syariat Islam.

"Kami memberi masukan kepada pemerintah bagaimana mengatasi produktivitas ekonomi nasional tentu kembali kepada syariat Islam," ujarnya dalam Kabar Malam: Jokowi Benci Produk-Produk Luar Negeri, Serius? di kanal YouTube Fokus Khilafah, Selasa (09/03/2021).

Ia menjelaskan langkah-langkah syariat Islam dalam meningkatkan produktivitas nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah sebagai modal untuk kembali ke sektor (industri) strategisnya dan menjadi tulang punggung nasional menopang industri konsumtif.

Ia menjelaskan, industri strategis seperti Krakatau Steel, PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan Pertamina harus dikuatkan agar bisa menopang industri yang konsumtif. Dalam Islam, industri strategis tidak boleh dibiarkan mati suri atau bahkan sudah diakuisisi, sebagian sahamnya sudah dibeli oleh privat/swasta. 

Lanjutnya, industri strategis tersebut akan menghasilkan capital goods (barang-barang modal) yang berguna untuk membangun industri yang menghasilkan produk-produk konsumtif dalam negeri. Sehingga ketahanan pangan, ketahanan industri, dan ketahanan kesehatan dapat diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

"Semua industrinya itu betul-betul bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan," ujarnya.

Arif juga mengatakan ada empat solusi praktis yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Pertama, memperhatikan biaya produksi dan distribusi. 

"Penting bagi pemerintah/pengambil kebijakan untuk memperhatikan biaya produksi dan distribusi, yang lazimnya dibutuhkan dalam produksi barang," ujarnya.

Kedua, perlu dibuat pemetaan komoditas unggulan tiap wilayah di Indonesia. Dengan data yang valid dan akurat, barulah pemerintah bisa menjadi mediator untuk menyalurkan barang-barang yang menjadi unggulan ke setiap wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga kebutuhan nasional bisa terpenuhi.

Ketiga, perlu menggenjot produksi dalam negeri itu berdasarkan data pemetaan komoditas nasional tadi. Sehingga tidak asal memproduksi. 

Keempat, perbaikan insfrastruktur publik untuk mempermudah distribusi. "Sehingga memudahkan, khususnya produsen untuk menyalurkan barangnya dengan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya. [] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar