Menyoal Amandemen Konstitusi, LBH Pelita Umat: Lumrah! Sepanjang Ada Kesepakatan Politik



TintaSiyasi.com-- Menyikapi isu atau opini atau wacana amandemen konstitusi (UUD 1945), Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H., mengatakaan, hal yang lumrah, sepanjang ada kesepakatan politik.

"Sesungguhnya perubahan bentuk dan sistem pemerintahan sebuah negara termasuk amandemen konstitusi adalah hal yang lumrah, semua dapat terjadi sepanjang ada kesepakatan politik dan/atau kehendak umum yang diciptakan. Dapatkah kita tarik kesimpulan tidak ada yang harga mati?" tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya, apabila isu atau opini atau wacana tersebut terjadi, berarti akan terjadi amandemen UUD 1945 yang ke-lima, setelah sebelumnya telah terjadi 4 (empat) kali amandemen. 

"Terkait amandemen, apakah dapat dinilai sebagai bentuk bahwa tidak ada yang harga mati dalam bernegara? Mengingat apapun dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan politik dan termasuk hukum adalah produk kesepakatan politik," bebernya.

Ia menjelaskan, kalau menggunakan teori kontrak sosial, salah satunya menurut Thomas Hobbes mengemukakan, lahirnya negara adalah dengan adanya kesepakatan untuk membentuk negara. "Maka rakyat menyerahkan semua hak yang mereka miliki sebelumnya secara alamiah (sebelum adanya negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara," tegasnya. 

Ia memaparkan, negara berdiri atas kompromi-kompromi politik antar warga masyarakat dan terkadang realitanya kompromi politik hanya dilakukan oleh elit politik dan terkadang rakyat hanya diminta pada waktu pemilu. 

Berdasarkan teori kontrak sosial, ia mengatakan, apabila rakyat menghendaki adanya perubahan dan/atau dibuat ulang kesepakatan, maka negara dapat saja berubah. "Semisal orang membuat kontrak bisnis, kontrak tersebut dapat saja dibatalkan dan/atau perbaharui. Apakah kontrak sosial tersebut harus mendapatkan persetujuan seluruh rakyat?" tanyanya.

Ia mengutip pendapat Rousseau, kontrak sosial tidak harus melibatkan seluruh rakyat. "Rousseau mengedepankan konsep tentang kehendak umum (volonte generale) untuk dibedakan dari hanya kehendak semua (omnes ut singuli)," jelasnya.

"Kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh jumlah orang yang berkehendak (the quantity of the ‘subjects’), akan tetapi harus tercipta oleh kualitas kehendaknya (the quality of the ‘object’ sought). Bahkan terkadang kehendak hanya diwakili oleh wakil rakyat," imbuhnya.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, ia menemukan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk kenegaraan tanpa meminta persetujuan seluruh rakyat, tetapi cukup dilakukan otoritas kekuasaan. 

Ia mencontohkan, dulu ditemui fakta sejarah, yaitu, dari NKRI menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), kemudian kembali ke NKRI, sedangkan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer, kemudian kembali lagi presidensil.

"Hal ini kemudian ditegaskan adanya perubahan konstitusi misalnya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, sedangkan UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saat ini ada wacana atau isu atau opini amandemen lagi," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas








Posting Komentar

0 Komentar