Mengharap Keamanan Kepada Nasionalisme, Memang Bisa?

Indonesia kembali diramaikan oleh kasus kriminal bersenjata. Lokasinya berada di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pada Jumat (12/3/2021) pagi, Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. mereka melakukan penyanderaan terhadap pilot dan tiga penumpang pesawat Susi Air.

Setelah melalui proses negosiasi selama dua jam, pihak KKB mau melepaskan para tahanan dan tidak ada korban jiwa. TNI mengatakan aksi KKB itu dipicu rasa kecewa lantaran tak diberi dana desa oleh kepala kampung setempat. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan KKB tidak berhak mendapatkan dana desa. Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa. “Dana Desa itu untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Bukan untuk KKB atau KSB,” (detikcom, 13/3/2021).

Dari fakta di atas, dapat dipahami sebagai berikut:

Pertama. KKB (Kriminal kriminal bersenjata) yang konon dianggap tidak berbahaya mampu menyekap warga Indonesia dan memiliki senjata. Padahal, di Indonesia itu sendiri peraturan untuk memiliki senjata api bisa dihukum mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Peraturan ini dimuat di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 12 Tahun 1951.

Dilihat dari pasal tersebut seharusnya sudah cukup bisa dibawa ke meja hijau bahkan bisa langsung dihukum mati, hukuman kurungan seumur hidup, atau hukuman maksimal dua puluh tahun. Tetapi negara seolah lamban dalam menangani kasus KKB tersebut. KKB ini dibiarkan bebas beroperasi di teritori masing-masing untuk menunggu penyanderaan warga negara selanjutnya. Jika dibiarkan maka keamanan negara terganggu. Kebalikannya, negara cepat tanggap menangkap “terduga teroris“, apalagi pihak yang terduga adalah orang Islam. Aparat berani menindak secara langsung di tempat dan berhasil mengeksekusi lima orang teroris (merdeka.com)

Kedua, dengan adanya pembiaran kriminal bersenjata tersebut dengan tidak segera menumpas sampai ke akarnya, keamanan warga sipil dan non sipil dikorbankan. Padahal warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan.

Di dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kenapa negara tidak tegas menindak KKB tersebut? Sudah jelas di depan mata bahwa mereka sudah melakukan aksi yang mengancam kemanan negara dan warga negara, yaitu separatisme. Jika memang ingin melindungi Indonesia, maka segeralah untuk menghukum KKB secara tegas. Terlebih untuk menindak KKB sudah ada payung hukumnya.

Hal ini semakin memberi alasan kuat bahwa nasionalisme dan aksi bela negara hanya macan galak di atas kertas, serta menjadi macan ompong di kehidupan yang nyata. Nasionalisme tidak bisa memberikan keamanan bagi warga negara, khususnya warga negara sipil. Di dalam sejarahnya sendiri, nasionalisme itu muncul dari ide barat pada abad ke-18 selama pemberontakan negara-negara Amerika melawan Spanyol atau dengan Revolusi Prancis. Selain itu, di dalam buku berjudul "The Idea Of Nationalism: A Study In Its Origins And Background" yang ditulis oleh filsuf sejarawan Amerika Hans Kohn bahwa nasionalisme muncul pada abad ke-17. Bahkan ada yang berpendapat bahwa nasionalisme sebagai sebuah konsep didirikan dengan kuat pada abad ke-19 (Calhoun, Craig (1993). "Nationalism and Ethnicity").

Menurut syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nidzomul Islam, nasionalisme disebut sebagai ikatan yang lemah, yaitu ikatan yang mempererat antar manusia berdasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan dan kesukuan. Mereka ingin mendominasi satu sama lain guna mempertahankan eksistensinya. Nasionalisme tidak dapat menyatukan umat, sebab ikatan ini didasarkan pada naluri mempertahankan hidup dan keinginan untuk menguasai tampuk kepemimpinan. Kelemahan lainnya adalah mendorong munculnya rasisme.

Jika seperti itu, apakah nasionalisme mampu menghalau separatisme? Jawabannya sudah jelas, yaitu tidak mampu.

Sebagai seorang Muslim, sudah menjadi suatu keharusan menerapkan ikatan yang shahih, yaitu ikatan ideologi Islam yang didasarkan atas keyakinan akidah aqliyah, yaitu keyakinan yang kuat dan pasti, yang muncul dari proses berfikir yang mendasar.

Lalu, bagaimana Islam mengatasi separatisme?

Di dalam buku berjudul Mukhtashar Fiqih Jihad yang ditulis oleh Dr. Muhammad Khair Haikal, separatisme termasuk dalam pengacau keamanan (quththa' at-thariq aw al-hirabah). Mereka memisahkan diri dengan menggunakan kekuatan dan senjata yang mereka miliki dengan tujuan merampas, menjarah, membunuh, meneror, dan menebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Umumnya berada di luar kota, di kampung-kampung, gunung-gunung, padang, gurun atau di mana saja yang jauh dari pengamanan, atau sulitnya pertolongan datang dengan segera.

Sikap negara Islam terhadap muharibin (pengacau keamanan) adalah menyeru mereka untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri, dengan cara memberi nasehat dan peringatan. Jika mereka kembali, mereka dibebaskan. Dan jika tidak, mereka harus diperangi. Negara wajib mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka, serta ancaman mereka terhadap kaum Muslim. Setelah mereka ditangkap atau mereka menyerah, diperlakukan dengan hukum-hukum tersendiri, dipilah bentuk-bentuk kesalahan yang mereka lakukan, dan dihukum sesuai dengan jenis-jenis kesalahannya, sesuai dengan syariat Islam.

Sikap tersebut hanya bisa dilakukan apabila institusi khilafah ditegakkan kembali. Maka, keberadaan khilafah sudah sangat dibutuhkan untuk bisa memberantas separatisme dan memberi perlindungan pada umat.[]

Oleh: Fatimatuz Zahrah
(Mahasiswa di Surabaya)

Posting Komentar

0 Komentar