Mampukah Muslimah Bekerja Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak?


Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa ekonomi merupakan langkah dasar untuk pemberdayaan diri perempuan. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah acara webinar dalam rangka peluncuran kampanye "Muslimah bekerja". Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa berdayanya perempuan di sektor ekonomi akan mampu membuat perempuan lebih mandiri. Selain itu, Bintang mengklaim bahwa hal tersebut dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan (nasional.kompas.com, 25/03/2021).

Para aktivis perempuan berpendapat bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan ini memiliki tantangan yang harus diselesaikan. Kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, etos kompetisi dan peningkatan kualitas bagi perempuan, serta pemahaman keagamaan yang sempit dan dangkal. Beberapa tantangan tersebut harus berhasil dituntaskan agar program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi ini berhasil.


Menilik Sejarah Lahirnya Gerakan Kesetaraan Gender

Gerakan kesetaraan gender yang digaungkan oleh para aktivis perempuan ini bermula di kawasan Eropa dan Amerika yang menerapkan kapitalisme-sekularisme, sekitar awal abad ke-19. Gerakan ini muncul karena adanya penindasan terhadap hak perempuan. Perempuan dianggap sebagai budak dan hanya dipandang sebagai objek seksual. Selain itu, para perempuan juga tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Berbagai konvensi dan perjanjian internasional pun diadakan agar negara-negara di dunia turut mengadopsi ide kesetaraan gender ini. Cedaw (1979), ICPD (1994), BPfA (1995), MDGs (2000), dan SDGs (2015) adalah sejumlah konvensi/perjanjian internasional yang berisi kampanye kesetaraan gender.

Hanya saja, seiring massifnya gerakan kesetaraan gender ini, ternyata angka kekerasaan terhadap perempuan juga semakin meningkat. Bukan semakin berkurang. Masuknya wanita ke dunia kerja, terjunnya para perempuan dalam dunia politik, ternyata tidak berkorelasi terhadap turunnya angka kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan perempuan pada 2020 mencapai 299.911 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan drastis sebesar 60% dari tahun 2019 ke 2020 (komnasperempuan.go.id, 05/03/2021).


Belajar Kesetaraan Gender dari Negara-Negara Nordik

Negara-negara nordik (Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, dan Pulau Faroe) adalah negara-negara yang diklaim sebagai negara penerap kesetaraan gender terbaik. Kebijakan berbasis kesetaraan gender mulai diterapkan di negara-negara nordik ini sejak tahun 60an atau tahun 70an. Negara-negara nordik ini dibanggakan karena beda upah antara pekerja laki-laki dan perempuan relatif kecil. Selain itu, beda beban kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan paling rendah di dunia. Ditambah lagi, negara-negara ini juga memiliki kebijakan izin melahirkan paling baik di dunia.

Hanya saja, amnesti internasional melaporkan bahwa di negara-negara nordik ini terdapat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual tingkat tinggi. Pada 2017, di Denmark, terdapat setidaknya 24.000 perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau upaya pemerkosaan. Di Finlandia tercatat sekitar 50.000 perempuan mengalami kekerasan seksual (insider.com, 16/04/2021).

Selain tingginya angka kekerasan seksual, ternyata kondisi keluarga di negara-negara nordik pun rapuh. Tingginya angka perceraian mewarnai pernikahan pasangan di negara-negara nordik. Selain itu, angka kelahiran di negara nordik ini pun semakin hari semakin berkurang. Rata-rata angka kelahiran di Swedia dan Norwegia berada di bawah rata-rata angka kelahiran Uni Eropa (1,5). Sementara rata-rata angka kelahiran di Finlandia adalah 1,76 dan di Denmark adalah 1,72. Sedangkan Islandia, hanya dalam kurun waktu 10 tahun, rata-rata angka kelahirannya menurun dari 2,2 menjadi 1,7. Pulau Faroe, sebagai satu-satunya negara nordik yang angka kelahirannya melebihi rata-rata angka kematian (norden.org, 04/02/2020).

Dari negara-negara nordik kita belajar bahwa program kesetaraan gender justru menambah angka kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dari negara-negara nordik kita juga belajar bahwa agenda kesetaraan gender tersebut telah menjadikan keluarga di negara-negara nordik menjadi keluarga yang rapuh. Lebih lagi, potensi kehilangan generasi sangat terlihat dengan diterapkannya kebijakan berbasis kesetaraan gender ini.

Dengan demikian, patut kiranya kita mengevaluasi kembali kampanye "Muslimah bekerja" yang baru diluncurkan ini. Penerapan kebijakan berbasis kesetaraan gender di negara-negara nordik selama sekitar 6 dekade ini, sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa agenda kesetaraan gender ini hanya akan membawa malapetaka bagi negeri kita. Tidak seharusnya kita masuk ke dalam lubang yang mengantarkan pada kebinasaan. Tetapi, yang kita butuhkan adalah mencoba mencari alternatif solusi yang mampu mengentaskan negeri ini dari kemiskinan, tetapi melindungi dan memuliakan perempuan.


Islam Mengentaskan Kemiskinan, Memuliakan Perempuan

Penerapan Islam secara sempurna selama sekitar 1400 tahun telah membawa kesejahteraan kepada rakyat, termasuk perempuan. Tidak ditemukan adanya catatan penindasan terhadap perempuan. Tidak ditemukan pula adanya pelecehan terhadap perempuan.

Tetapi, akan banyak dijumpai rekaman sejarah bagaimana khilafah menjaga kemuliaan seorang perempuan. Akan banyak pula dijumpai kesaksian bagaimana khilafah menjamin kesejahteraan para perempuan tanpa harus membebankan berputarnya roda perekonomian di pundak mereka.
Munculnya kemiskinan dan pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan bermula dari diterapkannya sistem kapitalisme sekularisme. 

Jika kita ingin menyelesaikan permasalahan ini, tentu kita harus mencabut akar yang menyebabkan kerusakan ini, yaitu kapitalisme sekularisme. Selama sistem ini masih ada, maka menghapuskan kemiskinan adalah sesuatu yang utopis. Karena kemiskinan dalam kamus kapitalisme adalah sebuah keniscayaan.

Penerapan kebijakan berbasis kesetaraan gender tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan maupun kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya, negeri kita saat ini menjadi miskin bukan karena pengambil kebijakannya adalah laki-laki atau perempuan. Bukan pula karena kebijakannya lebih berpihak kepada laki-laki dan bias terhadap perempuan. Akan tetapi kemiskinan di negeri disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme yang menghalalkan penguasaan hajat hidup orang banyak di tangan segelintir orang.

Dengan demikian, hanya dengan mengambil Islam secara keseluruhan dan mencampakkan sistem kapitalisme sekularisme lah yang akan mampu menyelamatkan kita dari himpitan ekonomi. Selain itu, perlindungan dan kemuliaan perempuan pun dapat diwujudkan.

Dengan sistem Islam, para perempuan bisa mengenyam pendidikan secara gratis sebagai bentuk pelayanan negara. Perempuan juga bisa turut aktif dalam berbagai kegiatan politik, termasuk memberikan nasihat kepada penguasa. Perempuan juga boleh bekerja, tetapi nafkah tidak akan dibebankan dipundaknya. Karena bagi perempuan, nafkah adalah tanggungan wali, suami, kerabat atau negaranya. Terlebih lagi, perempuan bisa mendedikasikan dirinya untuk mendidik generasi untuk masa depan negeri yang lebih baik. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Lilik Mutrofin, M.Pd. 
(Komunitas Pena Ideologis Mojokerto)

Posting Komentar

0 Komentar