Limbah Sang Kapitalis Buat Rakyat Meringis


Belum lama pemerintah menarik lampiran perpres yang telah disahkan terkait legalisasi miras. Penolakan dari rakyat membuat dibatalkannya kebijakan tersebut. Belum lagi rakyat bernapas lega, kembali rakyat dikejutkan dengan diterbitkannya aturan yang mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah B3 (Beleid).

Diketahui bahwa beleid merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selama ini para ahli lingkungan hidup dan bahan kimia telah mengkategorikan salah satunya limbah batu bara ini menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Sehingga, para pelaku bisnis tambang wajib mengolah limbah batu baranya dengan baik, aman dan sesuai dengan prosedur dan aturan ketat yang telah ditentukan, sehingga pembuangan akhir dari limbah ini aman dari segi kesehatan dan keamanan. 

Adapun yang dikeluarkan dari kategori Limbah B3 itu adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi. 

Disebutkan dalam sebuh media nasional, Koordinator JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Meraj Johansyah mengatakan, fly ash dan bottom ash memiliki potensial untuk mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir. Limbah ini kalau tercemar ke air membuat biota ikan mati, itu terjadi baik di masyarakat yang hidup di pesisir sungai dan laut (kompas.com, 15/3/2021).

Diterbitkannya aturan ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Namun, jika kita menelaah lebih dalam lagi, ketika hidup dalam naungan sistem yang terbentuk dari hasil pemikiran manusia, seperti kapitalis saat ini, berbagai urusan dan aturan akan selalu disandingkan dengan kepentingan kelompok semata. Para pelaku elit ekonomi global telah memanfaatkan fasilitas politik melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di setiap negara yang ditujunya. Dengan maksud tetap melanggengkan “empire” cengkraman kapitalis yang mereka sebarkan, demi menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat walaupun ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada “menghalalkan” segala cara demi tercapainya tujuan, tanpa melihat dampak akibat pada makhluk hidup lainnya.

Diibaratkan, limbah batu bara ini seakan menjadi bagian dari kebijakan kapitalistik yang membebaskan korporasi dari tanggung jawab pengolahan limbah dan mengalihkan ke beban biaya negara yang berdampak membahayakan rakyat serta merusak lingkungan alam yang ada di sekitar limbah tersebut dengan racun yang dihasilkannya.

Berbeda dengan sistem Islam, dalam pengaturan lingkungan pengelolaan sumber daya alam telah terikat pada aturan syariah yang ada. Menurut syariah kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Daulah Islam tidak akan menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing. 

Dan di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api." (HR Ibnu Majah).

Rasul saw. juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

"Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api." (HR Ibnu Majah).

Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw. dalam masalah padang rumput, api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang. 

Alhasil, menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas san sebagainya, semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Sungguh luar biasa, bagaimana negara melindungi dan menjaga kepemilikan umum milik umat dengan sangat tegas tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada yang mampu dan berani menentang penguasa dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Bagaimana seorang pemimpin umat melaksanakan tanggung jawabnya mengurus, melindungi dan memastikan kemaslahatan rakyat.  

Sehingga “limbah kapitalis” seperti limbah batu bara ini tidak akan sampai membuat rakyat meringis. Khawatir akan keselamatan dan kesehatan rakyat,  terhadap bahaya limbah yang mengandung racun dan berpotensi besar merusak lingkungan. Sejatinya, hanya sistem Islam lah yang mampu memberi solusi setiap persoalan umat manusia di muka bumi ini. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh: Desi Wulan Sari, M.,Si.
(Pegiat Literasi Komunitas Revowriter)

Posting Komentar

0 Komentar