Kritik Kurikulum Pendidikan, Kritik Dasar Arah Pembangunan Generasi


Mau dibawa ke mana sebenarnya arah pendidikan negeri ini?

Rencana perubahan kurikulum yang akan dilakukan Mendikbud ini semakin menguatkan persepsi masyarakat di Indonesia, kalau “Ganti Menteri, Ganti Kebijakan, Ganti Kurikulum”.

Realitasnya, selama ini Indonesia memang telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka. Yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2015 ( kemendikbud.go.id.).

Jika tahun depan kurikulum berubah lagi, maka genaplah 12 kali perubahan kurikulum selama 76 tahun Indonesia merdeka, artinya rata-rata sekitar 6 tahun sekali negeri ini berganti kurikulumnya.

Dengan cepatnya pergantian kurikulum ini, jelas yang akan terkena dampaknya adalah para siswa. Mereka seolah menjadi “kelinci percobaan” akibat perubahan kebijakan pendidikan ini.

Selain para siswa, para guru juga terkena dampak yang cukup signifikan. Para guru dituntut memahami dan mengimplementasikan kurikulum baru, bahkan mengejar target kurikulum baru, sementara proses pelatihan guru tidak terjadi dengan optimal.

Hal ini seperti yang terjadi saat implementasi kurikulum 2013. Betapa banyak curhatan para guru yang di ambang dilema. Pelatihan guru yang terlalu singkat, kurang praktik, sampai ketiadaan buku pegangan mewarnai keluh kesah mereka. Walhasil, banyak guru yang mengajar dengan ketidaksiapan.

Kini, sebelum “kurikulum 2013 revisi” terevaluasi capaian keberhasilannya, wacana perubahan kurikulum sudah bergulir. Wajar kalau tercetus pertanyaan besar, mau dibawa ke mana sebenarnya arah pendidikan negeri ini?

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi terselenggaranya sebuah kegiatan pendidikan. Adanya pendidikan berbasis vokasi dan konsep link-match telah menjelma menjadi pemandangan baru di dalam dunia pendidikan saat ini. Meskipun hal ini menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebut, sistem pembelajaran berbasis proyek atau project based learning mesti digalakkan. Hal ini agar kolaborasi antar pelajar terus terbangun melalui proyek pembelajaran tersebut. Selain itu, Nadiem mengatakan, kemampuan berkolaborasi di dunia pendidikan itu sendiri semakin dibutuhkan saat ini. Kolaborasi dan membangun kreativitas pula lah yang menjadi esensi dari kebijakan Merdeka Belajar (medcom.id, 16/01/2021).

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar segera diganti. Dia melihat saat ini krisis atau darurat yang terjadi sepanjang pandemi Covid-19 belum bisa tertangani dengan baik dan belum ada terobosan yang dilakukan Nadiem sebagai solusi dalam mengatasi darurat pendidikan nasional.

Permasalahan pendidikan di Indonesia memang menjadi problem yang belum terselesaikan sampai saat ini. Apalagi dengan adanya pandemi, membuat dunia pendidikan diwarnai dengan berbagai kebijakan pendidikan yang juga belum mampu memberikan solusi tuntas untuk menyelesaikan problematika pendidikan.

Kurikulum pendidikan vokasi sendiri disusun untuk membekali lulusannya dengan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan program link and match adalah perjodohan aspek pendidikan dan industri. Menyelaraskan kurikulum dengan industri merupakan hal yang berbahaya, karena paradigma pendidikan yang seperti ini rawan disalahgunakan oleh pihak yang menginginkan keuntungan sendiri. Yaitu, tidak lain adalah para penguasa dan korporasi. Sebaliknya, masyarakat luas tidak banyak mendapat manfaat dari mereka.

Pendidikan kurikulum vokasi haruslah dirancang untuk menghasilkan tenaga ahli yang terampil dalam berbagai bidang kehidupan. Bukanlah sebagai alat para penguasa dan industri yang dimana tenaganya diambil secara murah dan sekadar kemajuan yang bernilai materi.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kurikulum pendidikan haruslah diselenggarakan sesuai syariat Islam dan harus dijalankan dalam naungan Daulah Islam. Kurikulum pendidikan sistem pemerintahan Islam adalah membentuk pola pikir dan pola sikap Islam dengan demikian akan menghasilkan generasi yang cemerlang dan bangkit dari keterpurukan. Tujuan pendidikan untuk membetuk kepribadian Islam serta membekali berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan.

Karenanya, kurikulum dalam sistem pemerintahan Islam tidak mudah berganti-ganti karena telah digali dari proses berpikir yang cemerlang, yang bersumber dari akidah dan hukum syariat, bukan karena pesanan pihak mana pun. Bahkan tidak boleh dikendalikan pihak asing dalam penerapan kurikulumnya.

Allah berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141).

Maka, satu-satunya harapan kita dalam mencari solusi pendidikan hari ini adalah pada sistem yang sempurna, yang diciptakan oleh Dzat yang Maha Sempurna. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Ima Isnawati
(Aktivis Dakwah)


Sumber:
- https://www.jpnn.com/news/ormas-keagamaan-kompak-menyoroti-peta-jalan-pendidikan-kemendikbud
- https://nkriku.com/desak-nadiem-dicopot-cak-imin-saya-sudah-berteriak-kehancuran-pendidikan-di-depan-mata/
- https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yKXDLGEK-nadiem-ingin-project-based-learning-jadi-nyawa-pembelajaran
kemendikbud.go.id.

Posting Komentar

0 Komentar