KKB Kembali Berulah, Di Mana Tindakan Tegas Negara?


Terkabar, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Kabupaten Puncak, Papua. Dilansir dari kompas.com pada Jumat (12/3/2021) pagi, berawal dari kekesalan mereka karena tidak mendapat jatah dana desa dari kepala kampung, mereka kemudian melakukan aksi teror berupa penyanderaan terhadap pilot dan tiga penumpang pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe Kabupaten Puncak, Papua.

Dalam insiden tersebut, diketahui ada 30 anggota KKB yang melakukan penyanderaan. Dua di antaranya membawa senjata laras panjang. Tak tanggung-tanggung, peneroran itu juga disebut-sebut juga mengancam keselamatan nyawa warga kampung walaupun pada akhirnya tidak menimbulkan korban jiwa.

Sementara, dari keterangan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, KKB tidak berhak mendapatkan dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa, juga untuk peningkatan kapasitas perangkat desa Rp55 juta dan penanganan keadaan mendesak BLT dana desa Rp504 juta. Terangnya kepada detikcom, Sabtu (13/3/2021).

Yang lebih mengejutkan dari penyelidikan polisi, ternyata ditemukan fakta terkait pemasukan keuangan KKB. Yakni, salah satu sumber dana yang digunakan KKB untuk melakukan pembelian senjata api dan amunisi dalam menggencarkan berbagai aksi brutalnya, ternyata berasal dari rampasan anggaran dana desa. Begitulah fakta kebrutalan dari kelompok separatis ini, berkali-kali dan terus menerus mereka bertindak meresahkan, dan dalam melancarkan setiap aksinya, KKB tidak segan melukai warga sipil maupun aparat keamanan. Dan kini tindakannya semakin beringas hingga mengancam penerbangan sipil. 

Namun tahukah kita, aksi KKB yang terus-menerus meresahkan ini tersebab karena sikap negara yang tidak mampu bertindak tegas. Meski kelompok separatis ini telah begitu nyata melakukan sejumlah aksi kekerasan dan kekacauan, pemerintah selalu terkesan diam. Pemerintah tidak berusaha meletakkan persoalan kelompok separatis ini kepada permasalahan urgen yang harus segera dituntaskan. 

Padahal pada faktualnya, kelompok separatis KKB ini tiap saat terus-menerus melancarkan aksi terornya melalui operasi militer pada warga dan aparat keamanan di Papua, serta dalam setiap aksinya pun selalu terbilang brutal, hingga tak jarang telah banyak mengorbankan nyawa masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Selama ini teror demi teror kerap mereka lakukan, namun selama itu juga pemerintah selalu memperlihatkan sikap lunak dan tanpa ada tindakan tegas untuk memberantasnya.

Sungguh apabila kita amati secara mendalam, ada perbedaan sikap yang diperlihatkan pemerintah dalam menangani kelompok separatis ini dengan penanganan terhadap isu radikalisme dan terorisme yang sering diopinikan telah dilakukan oleh umat atau kelompok Islam. Melalui satuan Densus 88, mereka tak segan-segan melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, bahkan dengan tindakan extra judicial killing yang menganiaya atau langsung menembak mati yang diduga sebagai teroris, tanpa memperhatikan adanya kesempatan hak untuk membela diri dan aturan perlindungan HAM sebagaimana yang digembar-gemborkan di dalam sistem pemerintahan demokrasi ini.

Begitulah perlakuan yang sangat berbanding terbalik ditunjukkan antara kepada kelompok teroris separatis KKB dengan kelompok umat Islam. Kepada kelompok umat Islam yang dituding terduga teroris, pemerintah bersikap keras hingga sampai harus menembak mati, walau belum ada bukti terhadap tuduhan sebagai terduga teroris tersebut kepada seseorang atau kelompok Islam. Sedangkan dengan kelompok separatis ini, jangankan melakukan tindakan extra judicial killing, untuk sekedar reaktif dan bersikap represif pun tidak. 

Begitu pun dengan keberadaan peran media massa, tampak absen dan tidak pernah menyebut kelompok separatis ini sebagai pelaku terorisme sebagaimana yang kerap mereka alamatkan kepada individu dan kelompok umat Islam yang diduga teroris. Media mainstream dan pemerintah tampak kompak dengan hanya menyebut kelompok separatis ini sebagai kelompok kriminal saja hingga saat ini.

Di sisi lain, perlakuan berbeda juga ditunjukkan oleh pemerintah terhadap individu atau kelompok Islam yang kritis, terhadap mereka yang punya pendapat atau pandangan yang berseberangan dengan pemerintah, yang secara aktif dalam aktivitas dakwah beramar makruf nahi mungkar, serta konsisten memperjuangkan kembali tegaknya Islam. Terhadap kelompok ini rezim tampak begitu tegas dan sigap dalam menciduk atau mengamankan tokoh-tokohnya, membubarkan wadah organisasinya bahkan ada yang sampai dibunuh anggotanya. 

Begitupun kepada simbol-simbol Islam, seperti bendera tauhid yang mereka opinikan sebagai bendera HTI yang diarahkan kepada perbuatan radikal terorisme. Namun sebaliknya, mereka tampak tidak ada reaksi apa-apa terhadap pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh kelompok separatis ini, bahkan sekalipun pengibaran bendera tersebut dibentangkan di depan istana negara. Demikianlah fakta yang siapa pun  yang dapat berpikir jernih tentu juga dapat melihat dan menilai perbedaan sikap dari pemerintah atas persoalan ini.

Kendati demikian, adanya perbedaan sikap dari pemerintah atas persoalan kelompok separatis dan isu radikalisme ini karena adanya peran ketiga di belakangnya. Yakni, adanya peran, dukungan, sekaligus tekanan dari pihak luar agar pemerintah lebih fokus kepada penanganan isu-isu radikalisme dan terorisme yang diarahkan ke umat Islam tersebut daripada menangani kelompok separatis ini. Karena sejatinya isu radikalisme dan terorisme terhadap kelompok umat Islam adalah agenda yang didukung bahkan diduga kuat dibiayai oleh negara-negara Barat seperti AS dan sejumlah negara Eropa sekutunya. 

Tidak terkecuali bagi gerakan separatisme ini juga tidak terlepas dari keterlibatan Barat yang membekinginya. Barat dengan segala kepentingannya menjadikan kelompok separatis sebagai bumper dan alatnya dalam menguasai dan menjajah negeri-negeri kaum muslimin, khususnya dalam menguasai kekayaan alam di Papua. Sehingga dapat kita nilai bahwa sampai kapanpun pemerintah dalam sistem kapitalisme demokrasi yang di bawah tekanan dan kendali Barat ini, tidak akan pernah mampu bertindak tegas untuk menghentikan aksi kelompok KKB separatis di Papua.

Berbeda dengan Islam, di dalam Islam gerakan separatisme atau kelompok separatis termasuk kepada golongan penentang dan ditentang keras oleh negara. Maka otomatis Islam mewajibkan negara menindak tegas kelompok separatis dari benih hingga ke akar-akarnya, sehingga rakyat dan negara dapat terbebas dari rongrongan internal. Karena keberadaan kelompok separatis tidak ubahnya seperti penumpang gelap, yang selalu berbuat brutal dan menebar konflik yang dapat merongrong persatuan. Dan adalah mimpi buruk bagi Barat penjajah ketika persatuan tercipta kuat di antara negeri-negeri kaum Muslimin.

Adapun langkah tegas yang akan dilakukan oleh negara dalam perspektif Islam untuk menindaklanjuti kelompok atau gerakan separatis ini adalah: Pertama, jika memungkinkan masih bisa dinasihati, maka negara akan menasihatinya agar bertaubat dan taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara sehingga tidak kembali melakukan aksi separatisme.

Yang kedua, apabila mereka sudah tidak mampu untuk dinasihati dan tidak mau bertaubat, maka melalui perintah khalifah kelompok separatis ini akan diperangi sampai mati. Selain itu, negara khilafah dalam Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Yang dapat menjaga dan mengolah kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan lainnya. Yang tidak akan memberi celah bagi negara Barat penjajah dalam menguasai negeri-negeri Muslim dengan menggunakan segala cara, termasuk melalui gerakan kelompok separatis ini.

Wallahu a'lam bishshawwab.[]

Oleh: Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar