Kisruh Parpol, Demi Siapa?


Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat semakin memanas setelah kubu Kongres Luar Biasa ( KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5/3/2021 menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menjadi Ketua Umum Partai Demokrat peroide 2021-2025.

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum PD versi KLB ini pun menimbulkan banyak persepsi. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sandra Luky, menilai bahwa hal itu merupakan manuver Moeldoko sebagai bentuk strategi beliau untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Demokrat dipilih sebagai kendaraan oleh Moeldoko karena sudah teruji menang di dua pemilu, yaitu 2004 dan 2009 (BBC.com, 8/3/2021).

Sementara itu, dilansir dari BBC.com (8/3/2021), Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, Imelda Sari, dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut KLB Deli Serdang tidak sah dan ilegal. Alasannya, karena penyelenggara bukan lagi kader Demokrat lantaran sudah dipecat dengan tidak hormat. Selain itu, KLB tersebut tidak didukung oleh 2/3 pengurus DPD dan setengah DPC sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

Oleh karenanya, Imelda meminta Presiden Jokowi menindak tegas terhadap anak buahnya, yakni Kepala Staf Presiden, atas semakin memanasnya kisruh di Demokrat dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum oleh KLB Deli Serdang.

Jika kita cermati, kisruh di tubuh partai politik bukan kali ini saja terjadi. Tak hanya PD, hampir rata-rata partai pernah mengalaminya yang kemudian memunculkan partai baru. Di antaranya, PAN yang memunculkan Partai Ummat dan PBB yang melahirkan Partai Masyumi Reborn.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi sarat dengan kepentingan yaitu meraih kekuasaan, bisa demi kepentingan pribadi atau kelompok. Maka, perselisihan antar kubu dalam suatu partai politik menjadi sebuah keniscayaan.

Tak dipungkiri, bahwa keanggotaan parpol dalam sistem demokrasi kemungkinan besarnya dibangun karena adanya kesamaan tadi yaitu kepentingan. Hal ini merupakan landasan yang sangat rapuh dan berbahaya. Mengapa? Karena jika manfaat itu tidak bisa didapatkan lagi dari parpol tersebut, maka kisruh lah yang akan terjadi. Atau sebaliknya, anggota parpol akan berbondong-bondong meninggalkannya dan mencari atau mendirikan partai baru.

Praktis, dalam sistem demokrasi, fungsi parpol sebagai pemberi nasihat dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa tidak berjalan lagi. Parpol lebih sibuk mengurusi kepentingan internal dari pada melakukan kontrol terhadap kebijakan penguasa yang zalim terhadap rakyat. Padahal, keberadaan parpol harusnya bisa menjadi penyeimbang dan pengingat bagi penguasa agar dapat menjalankan amanahnya mengurusi urusan rakyat dengan baik dan adil.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, tugas parpol jelas yaitu melakukan amar makruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104).

Partai politik dalam Islam didirikan dalam rangka untuk melakukan koreksi atas kebijakan penguasa yang dinilai zalim terhadap rakyat dan bertentangan dengan Islam. Karenanya, ikatan keanggotaan dalam parpol tidak boleh didasarkan pada kepentingan semata tapi harus berlandaskan akidah yaitu akidah Islam. Dengan ikatan akidah inilah maka parpol akan terhindar dari konflik internal yang sarat dengan kepentingan.

Dalam Islam, keberadaan parpol juga bukan merupakan kendaraan politik dalam rangka meraih kekuasaan semata. Fungsi utama parpol adalah melakukan kontrol dan muhasabah baik terhadap penguasa maupun rakyat. Menyeru para penguasa dan rakyat agar tetap berada dalam koridor hukum syara. 

Parpol Islam tidak boleh memihak, baik kepada penguasa ataupun rakyat. Kedudukan parpol Islam adalah sebagai penyeimbang antara penguasa dan rakyat dalam rangka meluruskan pelaksanaan hukum syara. Maka, dengan Islam kisruh dalam tubuh parpol akan bisa diminimalisir karena seluruh anggotanya memiliki pemahaman yang sama bahwa tugas parpol adalah amar makruf nahi mungkar.

Oleh karenanya, satu-satunya harapan umat agar partai politik dapat kembali menjalankan fungsinya dengan benar yaitu memberi nasihat dan kritik adalah dengan menjadikan Islam sebagai landasannya bukan demokrasi. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Ana Mujianah, S.sos.I

Posting Komentar

0 Komentar