Ketua LBH Pelita Umat Nilai Surat PGI Ke Kemenag Berpotensi Melanggar Hukum



TintaSiyasi.com-- Terkait surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kepada Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. menilai hal itu berpotensi melanggar hukum.

"Saya menilai bahwa ada perbuatan, ada dugaan pelanggaran hukum," ujarnya dalam Islamic Lawyer Forum (ILF) Ke-30 dengan tema PGI Mempersoalkan Pendidikan Agama Islam, Potensi Langgar Hukum? di kanal Youtube LBH Pelita Umat, Kamis (25/3/2021).

Ia menjelaskan, konstitusi memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh warga negara untuk menganut, meyakini, dan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sehingga semestinya antar pemeluk agama tidak diperbolehkan masuk pada ketiga ranah tersebut (menganut, meyakini, dan menjalankan keyakinan agama).

Sehingga ia menyayangkan, langkah PGI yang melayangkan surat kepada Kemenag untuk meninjau materi pendidikan agama Islam di sekolah. Padahal, menurutnya konstitusi sudah menjamin dan melindungi pemeluk agama untuk memeluk, meyakini, dan menjalankan keyakinannya.

Iapun menjelaskan bahwa ketika seseorang membaca kitab agama lain, selama itu ada dasar argumentasinya yang kemudian disampaikan berdasarkan agama tersebut, maka pemeluk agama lain tidak boleh masuk ke ranah itu. Sebab, menurutnya jika memaksa masuk, maka bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

"Kalau dia memaksakan masuk, maka saya berpendapat dapat dinilai dalam perbuatan melawan hukum, dan dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi," jelasnya.

Ia mempertanyakan, jika surat itu berisi anjuran untuk menanamkan nilai-nilai universal, maka harus jelas nilai universal apa yang dimaksud? "Jika maksud universal adalah toleransi, maka apakah surat itu dapat dinilai sebagai bentuk toleransi? Atau malah bentuk intoleransi?" katanya. 

Menurutnya, toleransi adalah membiarkan dan tidak masuk kepada ranah-ranah privat agama lain. Sehingga ia menilai, surat PGI kepada Kemenag adalah bentuk inkonsistensi terhadap apa yang diminta.

Ia mengatakan batu uji konstitusi dan batu uji toleransi sudah cukup untuk menilai surat yang dilayangkan PGI terhadap Kemenag tersebut.

"Saya memberikan batu uji di dua hal tadi. Pertama batu uji konstitusi. Kedua, apabila surat itu mengajarkan nilai universal toleransi, maka saya menilai, dapat dinilai itu suatu bentuk inkonsistensi," pungkasnya.[] Nurwati

Posting Komentar

0 Komentar