Kemelut Inventasi Miras di Negeri Mayoritas Muslim

Pencabutan Peraturan Presiden (Perspres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memunculkan kemelut. Pencabutan Perpres ini menegaskan miras kembali masuk dalam bidang usaha yang tertutup investasi, yang awalnya mengatur pembukaan investasi baru di empat provinsi yaitu Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari sejumlah organisasi muslim dan usulan Wakil Presiden. Perpres ini di anggap memunculkan peluang pengembangan industri miras lokal dan mendorong masyarakat menjadi pengkonsumsi alkohol secara masif. Namun, bagi sebagian kalangan menganggap investasi akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara dan mengendalikan peredaran yang saat ini sembuyi-sembuyi. 

Jadi, jika di cabut Perpres ini, maka akan mengurangi peluang tersebut bahkan di anggap akan membunuh pariwita. Investasi miras masih di anggap sangat menguntungkan bagi sebagian kalangan walaupun pengaruh buruknya jauh melebihi manfaatnya. 

Persoalan miras tidak berhenti di titik penanaman modal atau investasi saja, tetapi mirasnya sendiri masih ada, produksi masih diizinkan bahkan distribusinya masih ada. Kenapa investasi di tutup tapi produksi dan peredaran masih ada? Karena miras adalah salah satu pendonor pendapatan negera. Maka sudah jelas, dicabut atau tidaknya Perpres investasi miras tersebut tidak mampu menjamin hilangnya peredaran dan pengaruh buruk miras yang akan ditimbulkan. 

Kebijakan pencabutan yang seolah-olah pro Islam itu justru tidak menjadi solusi. Kebijakan ini hanya kebijakan tebang pilih dilihat mana yang paling menguntungkan. Keuntungan atau manfaatlah yang menjadi standar kebijakan ini. Inilah sekularisme-kapitalisme, sistem yang menjadikan manfaat sebagai asas kehidupan. Apalagi negara ini masih menjadikan sarana hiburan/tempat karoke, café sebagai bagian dari keperluan sektor pariwisata. Di tempat-tempat inilah miras akan diperjualbelikan dengan keuntungan yang besar.

Tatanan hidup hedonis semakin melanggengkan keberadaan miras. Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) mereka bisa berdalih kebebasan beragama, berpendapat, berkepemilikan bahkan kebebasan berprilaku. Akhirnya memproduksi, menjual bahkan meminum miras akan mereka lakukan dan dipertahankan untuk tetap ada. Wajar saja, karena sistem kapitalis menganggap suatu barang dari sisi nilai gunanya, walaupun barang itu haram dan menimbulkan banyak keburukan.

Berbeda halnya dengan Islam, yang menjadikan standar halal dan haram sebagai penentu dilakukan atau tidaknya sebuah perbuatan. Dalam Islam, miras dianggap sama sekali tidak memiliki nilai guna. Miras telah dihukumi haram oleh syariat. Miras atau khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar “Siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya“(HR. Ath-thabrani).

Minuman yang memabukkan yang menjadi jalan kejahatan lain muncul. Dengan tegas, Islam menyampaikan khamr adalah haram “Setiap yang memabukkan adalah haram, apa saja yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya pun adalah haram” (HR. Ahmad). 

Bukan hanya bagi pengkonsumsi tapi juga bagi siapa saja yang memproduksi dan mendistribusikan “Rasullullah saw telak melaknat tentang khamar sepuluh golongan, pemerasnya, yang meminta diperaskan, peminumnya, pengantar, yang minta diantarkan khamar, penuangnya, penjualnya, yang menikmati harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan.” (HR. At-Tirmdzi).

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan. Maka mentaati syariat-Nya adalah sebuah konsekuensi dari keimanan seorang Muslim apapun profesinya, termasuk ketentuan khamr atau minuman keras (miras). Namun ketaatan seorang individu Muslim harus didukung oleh ketaatan masyarakat dan penerapan Islam secara kaffah. Penerapan inilah yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bukan hanya mempertimbangkan untung rugi tapi standarnya adalah halal dan haram menurut syariat Islam. Wallaahu a’lam bishshawab.[]

Oleh: Siti Jubaedah

Posting Komentar

0 Komentar