Kapitalisme, Pengundang Bahaya Lingkungan dan Umat


Pemerintah menghapus Fly ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (bahan tambang berbahaya). Kategori FABA baru ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja. aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penghapusan FABA dari jenis limbah terlampir dalam lampiran XIV. (detiknews, 12/03/2121).

Dikeluarkannya FABA atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap, boiler, dan tungku industry untuk bahan baku atau keperluan sektor kontruksi (katadata, 12/03/2021).

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti hal ini. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/3/2121) ICEL mencatat upaya untuk menyederhanakan ketentuan pengelolaan abu batu bara tidak terjadi sekali ini. Berdasarkan catatan ICEL, sebelumnya pada 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10 Tahun 2020, yang memberikan penyerdahanaan prosedur uji karakteristik Limbah B3, termasuk apabila ingin melakukan pengecualian fly ash sebagai limbah B3. 

ICEL mengingatkan bahwa dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 bisa memicu resiko pencemaran. Abu batu bara bisa dimanfaatkan tanpa diketahui potensi pencemarannya. ICEL juga menyoroti ancaman kesehatan bagi warga yang dekat dengan PLTU yang tidak mengelola FABA. FABA sangat berbahaya bagi kesehatan karena beracun. “Bentuk  Pelonggaran regulasi pengelolaan abu batu bara ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Hingga saat ini, studi membuktikan bahwa bahan beracun dan berbahaya yang ditemukan dalam abu batu bara dapat merusak organ utama dalam tubuh manusia,” jelas ICEL. Berdasarkan ancaman tersebut, ICEL mendorong pemerintah untuk mencabut pelonggaran aturan pengelolaan limbah batu bara ini. (detiknews, 12/02/2021).

Limbah seharusnya menjadi perhatian utama bagi pengusaha. Haruslah hal itu dikelola dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan dan membahayakan nyawa manusia. Penguasa hendaknya meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengaturan limbah agar tidak menimbulkan bahaya berkelanjutan. 

Peraturan pemerintah tentang dikeluarkan FABA dari katagori limbah B3 ini agaknya  sangat wajar terjadi saat ini. penerapan sistem kapitalis yang menjunjung asas liberalisme menjadikan pengelolaan  kekayaan alam hanya sesuai dengan keinginan para pemilik modal saja, dan mengkesampingkan dampak buruk yang akan didapatkan oleh rakyat.

Selain itu sistem yang menjadikan agama harus terpisah dari kehidupan agaknya menghilangkan tanggung jawab penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya terhadap rakyat. Mengundang bahaya  membiarkan rakyat menerima dampak buruk dari limbah yang beracun, dan merusak lingkungan hanya demi memuluskan keinginan para koorporat.
 
Saat ini memang tidak ada aturan yang mampu mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Kapitalis memang tak pernah memihak sepenuhnya kepada umat. Membiarkannya dalam bahaya jika itu dihadapkan dengan tuntutan koorporasi.

Islam jelas melarang keras hal tersebut. Abu Hayyan dalam buku tafsirnya Al-Bahru al-Muhith membahas hal ini dengan menafsirkan surah Al-araf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan. Seungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik”. Ayat ini menegaskan larangan atas segala kerusakan. Membunuh jiwa, keturunan, harta benda akal dan agama merupakan perbuatan terlarang, didalamnya termasuk merusak lingkungan. Oleh sebab itu Islam akan menjauhkan segala hal yang dapat mengancam umat dan lingkungan.

Di masa para khalifah juga pernah dikisahkan bahwa mereka selalu berupaya melestarikan lingkungan dan takkan mengambil keuntungan. Jangankan membahayakan umatnya, mengorbankan alam dan hewan tak sanggup mereka lakukan. Karena mereka yakin ada Allah yang mengawasi setiap tindakan dan yakin akan adanya pertanggungjawaban yang besar yang menanti di akhirat kelak.

Hal itu pernah terjadi pada masa kekhalifahan Islam di Semenanjung Arab. Di sana mereka memiliki kawasan konservasi yang selalu di jaga yang disebut hima. Hima adalah tempat untuk kehidupan binatang liar dan tumbuhan. Hima haruslah sesuai dengan hukum Islam yaitu harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan yang rasulullah dan para khalifah ajarkan. Pertama, haruslah berada di bawah perlindungan kekuasaan pemerintahan Islam, kedua, wajib dikembangkan di jalan Allah demi terwujud kesejahteraan umat. Ketiga, lokasi yang dijadikan hima tidak boleh terlalu luas dan keempat, haruslah hima lebih menguntungkan bagi umat daripada merugikan mereka.

Khalifah Umar pernah mengatakan, “Semua properti  milik Allah SWT. Dan semua makhluk di muka bumi ini tiada lain adalah hamba Allah, jika bukan karena Allah, aku tidak akan melindungi tanah ini”.

Begitulah seharusnya penguasa sebuah negara. Senantiasa menjaga umat dan lingkungan. Tidak akan mengundang hal yang membahayakan umat dan lingkungan apapun taruhannya. Karena mereka yakin bahwa Allah SWT telah memberikan amanah kepemimpinannya terhadap umat yang dipimpinnya. Allahu a’lam bis-shawwab.[]

Oleh: Murni

Posting Komentar

0 Komentar