Jurus Mabok Kebijakan Miras

Kembali publik tersentak akan peristiwa penembakan yang dilakukan oknum polisi pada Kamis, 25 Februari 2021 menjelang subuh hari. Peristiwa mengerikan dilakukan oknum polisi ketika disodori bill 3,3 juta, usai minum di MR kafe di Cengkareng. Tiga orang tewas tertembak, salah satunya adalah anggota TNI AD dan satu orang luka parah dan dirawat di rumah sakit. Peristiwa berdarah ini menambah daftar kengerian kita. Sungguh kehidupan kita sangat jauh dari kata aman. 

Ironi!  Pemerintah mengeluarkan kebijakan melegalkan industri miras. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI). Sebelumnya, industri minuman beralkohol merupakan bidang industri tertutup. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Lampiran III Perpres Nomor 10/2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. (Republika.co.id, 26/2/2021).

Penembakan oleh oknum polisi dan keluarnya Peraturan Presiden ini sekaligus mengonfirmasi beberapa hal:
Pertama, di saat negeri ini tengah menghadapi persoalan pelik, mengapa justru penguasa mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang membuka pintu berbagai tindak kejahatan? Bukankah sudah sangat cukup bukti kejahatan dipicu miras, termasuk kasus penembakan oleh aparat di atas? Miris kita melihat video yang beredar luas di wa, seorang anak umur sekitar 5 tahun sedang mabuk dan merokok ditanya, kalau anak baik mengapa mabuk, merokok? Jawaban anak itu membuat kita menangis, kurang lebih seperg ini: “Yang minum saya, yang merokok saya, kenapa abang yang ribut? Saya minum pake uang saya, itu hak asasi saya kan Bang?”, katanya sambil mabuk. Innalillahi, apa seperti ini generasi yang dikehendaki?  Generasi diasuh dan dididik para pemabuk? Tak cukupkah kita belajar dari Cina, yang dijajah Jepang dengan membuat rakyat Cina mabuk? Apakah memang penguasa menginginkan generasi mabuk, tak berakal, hina, terjerumus dalam kerusakan permanen dunia akhirat? Seperti itukah? 

Di sekolah guru menanamkan agar menjauhi narkoba itu. Narkoba (Narkotik, Alkohol dan Obat-Obatan terlarang) dalam pelajaran IPA SMP dan jenjang lainnya dijelaskan sebagai sesuatu yang merusak terlarang baik oleh agama maupun negara. Katanya Pancasila tapi mengapa melegalkan miras? Miras yang sudah jelas-jelas membahayakan generasi dan keamanan negara malah diizinkan. Mau jadi apa? Bukankah banyak sekali industri yang halal yang dapat menjadi sumber pemasukan? 

Mengapa deretan kasus kriminal yang terjadi dipicu miras,  tak membuat penguasa melarang miras, justru melegalkannya? Seakan tak peduli persoalan negeri yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya mencari solusi. Karena pemimpinlah yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan rakyat dan generasinya. Sungguh miras merusak dan membahayakan ketahanan negara. Siapa yang bertanggung ketika generasi dan rakyatnya mabuk? Mampukah pemabuk menjaga negaranya? Sekali lagi mengapa penguasa malah membuka lebar industri miras bahkan menetapkan  kategori usaha terbuka?

Untuk kesekiankalinya kebijakan penguasa membuat rakyat kecewa. Bagaimana tidak? Rakyat hanya ingin kehidupan ini aman tenteram dan berkah. Bagaimana bisa diraih kalau miras diberi tempat?
Tak heran MUI pun menyampaikan kekecewaannya. Melaui pernyataan wakil ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, menyatakan:

"Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/2/2021).  Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa bangsa Indonesia ini dilihat dan diposisikan oleh pemerintah serta dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya.

Innalillahi, kebijakan ini kian menegaskan negeri kita, sebagai negeri Muslim terbesar nyatanya hanya menjadi objek eksploitasi demi materi. Lantas bagaimana nasib generasi kita? Jika memang menginginkan generasi terbaik bagi negeri kita, tentu penguasa seharusnya mengambil kebijakan yang menjaga dan membentengi generasi dari kerusakan, salah satunya melarang miras! Baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Atau memang penguasa menghendaki kehancuran negeri ini kian luas? Logikanya sangat sederhana. Seharusnya segera buang aturan rusak dan merusak, tetapkan kebijakan yang melindungi rakyat dari segala mara bahaya dan kehancuran generasi. 

Kedua, miras salah satu jenis barang haram perusak akal.  Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang larangan meminum khamr. Sesuatu yang dilarang dipastikan membawa mudharat bagi manusia. Demikianlah Islam telah menjaga agar manusia tetap menjadi hamba Allah yang mulia. Kemuliaan pada manusia sangat ditentukan oleh kesehatan akal pikirannya. Sehingga tetap berfungsi dengan baik, mampu berfikir, merenung, memahami dan membedakan antara haq dan bathil. Terjaganya fitrah dan akal, akan membuat manusia mengasah potensi akalnya menghasilkan kebaikan luar biasa. Alangkah banyak kemajuan sain teknologi hasil karya manusia ketika menggunakan potensinya berupa akal.

Ketiga, kehidupan yang lahir dari pondasi ideologi sekularisme melahirkan kerusakan akhlak begitu luas. Tindakan kriminal tak dapat dibendung. Karena aturan yang ada memang tak punya kapasitas untuk menghilangkan berbagai tindak kriminal. Karena aturan buatan manusia tentu dibuat sesuai kepentingan pembuatnya. Termasuk aturan ini, untuk siapa? Untuk rakyat, untuk penguasa atau untuk korporasi?

Kebijakan seringkali dibuat bukan untuk melindungi rakyatnya, tetapi melindungi kepentingan korporasi. Sangat bertolak belakang dengan pemimpin yang lahir dari ideologi Islam. Pemimpin berfungsi sebagai raa’in ( pengatur urusan rakyat) dan sebagai ‘junnah’, artinya pemimpin itu adalah perisai itu sendiri yang dalam Islam dinamakan khalifah.

Keempat, lantas kebijakan seperti apa yang mampu menjaga manusia?  kita tak perlu repot merancang aturan untuk manusia. Selain itu bukan kapasitas seorang hamba, sebenarnya perangkatnya telah disiapkan oleh pencipta untuk manusia.

Aturan dari pencipta dijamin menjaga dan melindungi manusia. Menjaga nyawa, harta, kehormatan, nasab, akal, agama, keamanan dan kesejahteraan pastinya. Pemimpin negara (khalifah) sebagai pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana ketetapan syara. Pemimpin sebagai sosok yang harus bertanggungjawab terhadap semua yang dipimpinnya. Keselamatan jiwa, harta, akal, agama, negara, nasab, kehormatan, keamanan dan semua menjadi tanggungjawabnya. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki kapasitas, kemampuan, jiwa negarawan dan keimanan yang kokoh karena kebaikan dan kerusakan masyarakat ada ditangannya. Jika pemimpin menerapkan kebijakan yang merusak, rusaklah semua. Tetapi jika pemimpin menerapkan kebijakan yang digali dari panduan hidup yang sudah diturunkan oleh pencipta manusia, maka pemimpin mampu menjaga masyarakat dan negaranya dengan baik. 

Semoga di bulan Rajab ini, saat kaum Muslimin telah 100 tahun kehilangan junnah semakin menyadari kita butuh khilafah. Hanya pemimpin yang menerapkan syariat Islam yang mampu melindungi, menjaga rakyatnya sehingga baldatun thoyibatun warrabun ghafur terwujud dengan tegaknya khilafah Islamiyah yang dengannya Islam sebagai rahmatan lil alamin terpancar ke seluruh penjuru bumi. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Sri Rahayu

Posting Komentar

0 Komentar