Islam Menumpas Gerakan Separatis

Ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) OPM kian beringas. Baru-baru ini mereka menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. Aksi KKB itu dipicu rasa kecewa lantaran tak diberi dana desa oleh kepala kampung setempat.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan KKB tidak berhak mendapatkan dana desa. Menurutnya, dana Desa itu untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Bukan untuk KKB atau KSB. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak menerima dana desa (indoglobenews.co.id, 13/3/2021).

Menurut Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, KKB kerap mengintimidasi kepala kampung atau desa. "Ada beberapa kepala desa mengakui kalau mereka diminta memberikan dana desa dan terpaksa memberikan dari pada mereka ditembak," kata Natalis. 
Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G Antara sering  mendapat laporan mengenai perampasan dana desa yang dilakukan KKB. Wayan menyebutkan, dana desa yang dirampas itu dipakai KKB untuk membeli senjata api dan amunisinya (kompas.com, 9/2/2021).

Keberingasan yang berulangkali dilakukan KKB ini tidak lepas dari sikap negara yang melunak terhadap gerakan pengacau keamanan satu ini. Padahal sudah tak terhitung berapa nyawa anak negeri, termasuk TNI-Polri, melayang di tangan mereka. Akibatnya, mereka semakin bebas melakukan teror terhadap warga kapan saja dan di mana saja. 

Secara historis, Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah gerakan yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia.  
Menurut tokoh Papua Nicolaas Jouwe, OPM dibentuk pada 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September, oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur dan paling baru negara Indonesia.

Dari sini jelas, OPM adalah gerakan pengacau keamanan dan separatis. Maka, sejatinya gerakan ini harus ditumpas. Alih-alih negara bertindak tegas menumpasnya. Media dan pemerintah malah tidak menyebut OPM sebagai teroris,  melainkan hanya melabelinya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) sejak tahun 2017. Tindakan yang dilakukan pun sebatas pendekatan diplomatis yang tak berpengaruh pada perilaku biadab OPM. 

Di satu sisi, OPM lahir dari propaganda Belanda yang menebar kebencian terhadap Indonesia. Di sisi lain, eksistensi mereka dari tahun ke tahun juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi kezaliman yang dialami warga Papua. Selama puluhan tahun bergabung dengan NKRI, warga Papua memiliki kekayaan alam melimpah tapi tertinggal jauh  dalam berbagai bidang. Pembangunan di Papua jauh tertinggal, baik pembangunan dari sisi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya (SDM). Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, Papua mengalami ketertinggalan dalam berbagai sektor, meliputi  pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan budaya. Kemiskinan di Papua juga sangat tinggi. Selain itu, banyak kasus kematian disebabkan penyakit, kelaparan dan kekerasan. Namun, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, sama sekali belum menyentuh akar persoalan ketertinggalan Papua dari provinsi lainnya. Sebaliknya, kebijakan pemerintah pusat malah memunculkan rasa frustrasi pada sebagian besar masyarakat Papua. (republika.co.id)

Demikianlah realita miris yang dihadapi warga Papua di era demokrasi sekuler. 
Islam telah lama datang sebagai solusi baik preventif maupun kuratif. Secara preventif, Islam menutup semua peluang yang memungkinkan kelahiran bibit separatisme untuk memisahkan diri dari negara. Hal ini tampak pada perlakuan syariat Islam yang adil terhadap semua warga negaranya, muslim dan non muslim. Semua warga negara, apapun agama dan suku bangsanya, berhak mendapatkan pelayanan urusan hidup yang setara, dalam segala bidang: politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, kesehatan dan hukum. 

Hak kepemilikan individu akan senantiasa dijaga dan dilindungi undang-undang negara. 
Hak kepemilikan umum akan sepenuhnya dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Distribusi kekayaan alam dilakukan secara merata. Akibatnya, keadilan akan nampak dan hal ini tidak akan memunculkan kecemburuan sosial di antara warga negaranya. Sebab kemakmuran dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata. Rasulullah saw. bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud). Perserikatan manusia dalam tiga hal ini hanya mampu dikelola dengan baik oleh negara berasaskan Islam. 

Secara kuratif, jika nampak benih disintegrasi dengan adanya gerakan separatis, Islam yang dinaungi oleh negara khilafah, akan segera bertindak tegas dengan menumpas gerakan separatis hingga ke akar-akarnya, tanpa nanti atau tapi. Sebelum ia tumbuh dan berkembang menjadi beringas seperti OPM. 

Bersama Islam, kita bisa merasakan hidup damai dan tenteram. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Dian Puspita Sari
(Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)

Posting Komentar

0 Komentar