Isi SE KPI poin Keempat, Ustaz Zainul Arifin: Menimbulkan Kegaduhan di Masyarakat



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Surat Edaran (SE) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan Penyiaran di bulan Ramadhan, Ustaz Zainul Arifin menilai, pada poin keempat isinya menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

"Komisi Penyiaran Indonesia pada poin keempat menyampaikan bahwa untuk kegiatan ceramah dan lain sebagainya mengutamakan penggunaan da'i atau pendakwah yang kompeten, kredibel, ada redaksi tidak terkait organisasi terlarang sesuai hukum dan standar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," tuturnya dalam acara Kajian Malam Surat Edaran KPI: Adakah Politik Kepentingan? di kanal Youtube Majelis Baitul Umma TV, Rabu (24/03/2021).

Ia melanjutkan, inilah yang kemudian beberapa kalangan dan opini yang berkembang di masyarakat mempertanyakan, apakah surat edaran ini mencantumkan redaksi tertulis bahwa penceramah itu tidak terkait organisasi terlarang.

"KPI sendiri tidak menjelaskan secara rinci terkait organisasi mana yang dimaksud?" bebernya.

Ia menjelaskan, komisaris KPI Irsal Ambiya ketika diwawancarai CNN Indonesia menyebutkan secara spontan bahwa yang dimaksud organisasi terlarang diantaranya adalah "Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonedia (HTI)," jelasnya.

Menurutnya, inilah yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apakah pelarangan dua organisasi ini tercantum dan ada redaksinya bahwa organisasi ini dilarang, padahal di dalam bunyi pernyataan terkait dua organisasi ini "bukan pada persepsi dilarang, tetapi karena memang dua organisasi ini secara badan hukum atau BHP-nya tidak diperpanjang," bebernya.

Ia menambahkan, tidak masalah sebuah ormas tidak memiliki badan hukum  tidak ada konsekuensinya sama juga dengan ormas- ormas yang lain, tidak berarti yang tidak memiliki badan hukum kemudian dinyatakan sebagai ormas terlarang.

Kegaduhan juga terjadi ketika "KPI menyebut bahwa kalau ada penceramah terkatagori background-nya berada di dua organisasi ini maka dilarang dan sebagainya," tuturnya.

Ia menyampaikan, bisa jadi tidak hanya FPI dan HTI yang disebut organisasi terlarang itu tidak disebutkan secara redaksional di dalam surat edaran bisa juga menyasar ke organisasi-organisasi lain yang tidak disebutkan tapi diindikasikan sebagai organisasi terlarang.

Selanjutnya kalau standar MUI yang dipakai, standar MUI yang seperti apa juga tidak jelas. "Apakah dalam konteks substansi bahwa dakwahnya itu tidak boleh keras, tidak menyinggung soal- soal politik dan ini menjadi persoalan lagi kedepannya," pungkasnya.[] Faizah

Posting Komentar

0 Komentar