Impor Komoditas Pertanian Sebabkan Petani Ndlosor


Tak habis pikir. Ketika produksi beras meningkat signifikan, pasokan beras bisa memenuhi kebutuhan pangan, dengan logika apa pemerintah kembali melakukan impor beras? Negeri ini seperti hilang kendali dalam mengamankan pangan dalam negeri. Pemerintah seperti tidak punya grand design dalam mewujudkan kemandirian pangan. Teringat pesan Presiden beberapa waktu lalu terkait himbauan menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri. 

Dilansir dari cnnindonesia.com (04/03/2021), Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Dalam bahan paparannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.

Selain beras, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menjaga ketersediaan daging dan gula. Dalam bahan paparannya, kebijakan penyediaan daging baik kerbau dan sapi ditempuh melalui tiga langkah. Kebijakan tersebut sudah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 6 Januari 2021 lalu. 

Pertama, impor 80 ribu ton daging kerbau India dan impor 20 ribu ton daging sapi Brasil. Kedua, penyerapan sapi siap potong di peternak. Ketiga, percepatan realisasi impor oleh pelaku usaha. Sementara itu, kebijakan penyediaan gula meliputi impor gula untuk konsumsi dalam bentuk raw sugar dan impor kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri.

Selanjutnya, impor penggantian gula eks impor yang diekspor dan impor sebesar 150 ribu ton GKP melalui penugasan BUMN untuk mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Sementara itu, diwartakan Tempo.co (04/03/2021), Jokowi meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga, masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri.

"Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi juga benci. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri," ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.

Lantas, mengapa sampai detik ini kebijakan impor masih saja jadi solusi andalan mengamankan stok pangan nasional? Meski hanya untuk cadangan, separah itukah produksi beras nasional kita sampai tidak mampu memproduksi lebih untuk iron stock bagi Bulog? 

Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis liberal yang diterapkan negeri ini. Maraknya kebijakan impor berdampak negatif bagi para petani.  Produk pertanian dalam negeri tak mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri. Karena produk petani lokal mangkrak tak terbeli.  Hal ini mengakibatkan harga panen menjadi  anjlok.  Kondisi ini sangat berbahaya karena tidak sekedar melemahkan sektor pertanian dalam negeri saja juga mematikan sumber ekonomi para petani.  

Padahal, kondisi potensi kekayaan lahan yang sumber dan musimnya sangat mendukung terwujudnya ketahanan pangan tanpa tergantung pada aktifitas impor.  Dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pertanian tentu kedaulatan dan ketahanan pangan pun akan terwujud.

Sayangnya kondisi potensi yang luar biasa ini masih kalah dengan ambisi masif impor pangan. Terlebih kondisi ini diperkuat dengan lahirnya perpres No 58 tahun 2020. Perpres tersebut mengatur penyederhanaan impor untuk kebutuhan pangan pokok,  cadangan pangan pemerintah serta bahan baku.  Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tidak  berpihak dan serius dalam  mengurusi rakyat. 


Akibat Penerapan Kapitalisme-Liberalisme

Inilah gambaran ketika sebuah negeri diatur dengan sistem kapitalis liberal. Sektor ekonominya akan fokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas.  Posisi penguasa yang ada hanya sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas.  Sistem ini pula yang menyediakan peluang bagi para spekulan atau para korporasi untuk menguasai hajat pangan dan pertanian dari produksi, distribusi dan konsumsi. 

Selama sistem kapitalis liberal yang berorientasi pada materi dan kebebasan tetap dibiarkan mengatur kehidupan manusia,  maka jangan berharap kesejahteraan petani dan kemandirian pangan akan terwujud.


Khilafah,  Sistem Negara yang Membawa Berkah

Kondisi yang demikian ini sungguh sangat berbeda tatkala sistem hidup manusia diatur oleh Islam. Islam bukan hanya sekedar sebuah agama,  tetapi Islam juga wujud sebuah ideologi yang secara praktis menerapkan syariat dalam institusi negara yaitu khilafah. 

Orientasi kepemimpinan khilafah adalah riayah su'unil ummah atau mengurusi kebutuhan rakyat sebagaimana perintah dalam hukum syariat.  Maka semua kebijakan yang akan dibuat oleh khilafah adalah semata mata untuk kepentingan rakyat. 

Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, sistem Islam akan mewujudkan kemandirian pangan dari jaminan pasokan pangan dengan mengoptimalkan daerah kekuasaannya yang bagus untuk pertanian, seperti peningkatan produktifitas lahan dan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian. 

Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah yang mati.  Dalam Islam tanah-tanah yang mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan.  Tanah-tanah yang mati bisa dihidupkan oleh siapa saja, baik dengan cara memagarinya dengan maksud memproduktifkannya atau menanaminya.  Dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu.  Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, " Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

Jika terdapat tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun, maka kepemilikan terhadap tanah tersebut menjadi hilang. Negara akan mengambil alihnya dan mendistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya.  Dengan begitu tak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatan untuk kemaslahatan rakyat. 

Sistem Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian, yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi dan membekali petani dengan ilmu yang mumpuni. 

Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam menerapkan sistem pasar yang sehat.  Negara melarang penimbunan barang,  penipuan, praktek ribawi dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan suply dan demand bukan dengan kebijakan sistem pematokan harga. 

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam kemandirian pangan. Dalam sistem tata kelola negara khilafah, ketahanan dan kemandirian pangan bukanlah sekedar retorika, bukan slogan kosong melompong laksana tong kosong yang nyaring bunyinya saja. Karena mewujudkan sebuah kemandirian dan ketahanan pangan adalah satu dari sekian banyak visi hidup dan mati seorang penguasa. Wallahu a'lam bish shawwab.[]

Oleh: Venni Hartiyah

Posting Komentar

0 Komentar