Ilusi Sistem Kapitalisme, Kebijakan dengan Kenyataan Jauh dari Ekspektasi

Dilansir dari KumparanBisnis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia membenci produk-produk asing. Jokowi bahkan meminta produk asing ditaruh di tempat yang sepi pembeli. "Produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemendag secara virtual, Kamis (4/3). 

Dan juga, seperti yang diwartakan Tempo.co (4/3/21), Jokowi meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga, masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri.

Namun pernyataan ini tak sesuai fakta, nyatanya impor tetap terus berlangsung dalam jumlah besar di sektor vital dan strategis. Bahkan bukan hanya impor di bidang industri saja, impor kebutuhan bahan pokok juga masih menjadi kebiasaan dan sepertinya malah menjadi agenda di negeri ini. Dan nampak jelas, kebijakan yang digaungkan tidak sesuai dengan aktivitas yang ada di lapangan.

Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia (4/03/21), Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Selain import beras pemerintah juga akan mengimport 3 item beberapa kebutuhan pokok lainya yakni: Pertama, impor 80 ribu ton daging kerbau India dan impor 20 ribu ton daging sapi Brasil. Kedua, penyerapan sapi siap potong di peternak. Ketiga, percepatan realisasi impor oleh pelaku usaha. Sementara itu, kebijakan penyediaan gula meliputi impor gula untuk konsumsi dalam bentuk raw sugar dan impor kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri.

Seruan benci produk luar negeri juga tidak diimbangi terhadap ketahanan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan gempuran banjirnya produk luar negeri.

Nasib pengusaha dalam negeri seolah tanpa pelindung, karena pemerintah harus tunduk pada aturan yang membebaskan pajak barang yang masuk ke wilayah Indonesia, melalui kesepakatan-kesepakatan bilateral antar negara. Sementara di dalam negeri, pengusaha lokal dipungut pajak dan aneka pungutan yang menjadikan harga produk sulit bersaing. Produk lokal dilepas ke pasar bebas untuk bersaing dengan perusahan besar dunia, sungguh persaingan yang tidak seimbang. 

Padahal jika mau pemerintah bisa menolak kesepakatan bilateral yang jelas-jelas merugikan rakyatnya, jadi seruan benci produk luar negeri nampaknya hanya retorika politik memikat hati rakyat.

Ini akan berbeda jika diatur dengan sistem Islam yakni khilafah. Negara akan mengurusi perdagangan sesuai syariat Islam, sehingga tidak akan terjadi dominasi pedagang asing terhadap pedagang lokal di dalam negeri, yang berakibat rakyat tidak ikut menikmati keuntungan dari perniagaan di negeri sendiri seperti yang terjadi saat ini. Karena Islam datang dengan seperangkat aturan yang jelas dan sempurna, seperti yang telah tertulis dalam Al Qur'an:

Dan Kami telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS Al-Maidah: 48)

Negara dalam Islam yaitu khilafah menjamin sehatnya persaingan usaha, memberi dukungan terhadap segala bentuk pengembangan produk dalam negeri. Selain itu juga memberi peluang bagi rakyat sendiri untuk memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula negara akan dengan tegas menolak tekanan global perdagangan bebas dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai Muslim.

Maka, sudah selayaknya pemerintah mendukung rakyat dengan memberikan fasilitas pertanian dengan maksimal. Misalnya mulai benih yang berkualitas, pupuk dengan harga terjangkau, ketersediaan air, juga kebutuhan lain yang mendukung produksi segala bentuk hasil pertanian melimpah. Selain itu juga menjaga lahan tetap luas dengan mengurangi pembangunan infrastruktur secara berlebihan yang mengurangi lahan pertanian. Untuk sektor peternakan, misalnya dengan memperhatikan harga dan kualitas pakan. Sehingga hewan ternak tumbuh dan berkembangbiak dengan maksimal. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Siti Hajar

Posting Komentar

0 Komentar