Hilangnya Frasa Agama, Salah Satu Gerbang Kehancuran Generasi Muda


Baru ini terjadi polemik akibat dari kebijakan  dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Nadiem Anwar Makarim  merancang draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang di mana disebutkan visi pendidikan Indonesia 2035 adalah 'Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila'. Hilangnya frasa “agama” dari draft mutakhir tanggal 11 Desember 2020 ini menimbulkan polemik, apakah suatu kealpaan atau kesengajaan. 

Polemik penghilangan frasa agama dalam peta jalan pendidikan yang terus bergulir di Kemendikbud, memunculkan berbagai sikap ormas Islam dan tokoh pendidikan berkomentar terkait visi pendidikan 2020-2035 yang sedang di rancang di kementerian yang di nahkodai Nadim Makarim. 

Haidar Nasir Ketua Umum Muhammadiyah menanyakan hal ini "Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Haedar dalam keterangan resmi yang dikutip CNN Indonesia.com Senin (8/3/2021).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muzammil Yusuf bahkan meminta draf peta jalan pendidikan yang sedang disusun agar dicabut oleh Kemendikbud. Dikutip dari lama republika.co.id (9/3/2021)

Wajar saja penghilangan frasa agama dalam peta jalan pendidikan 2020-2035 ini menuai polemik sebab selain bertentangan dengan konstitusi juga bertentangan dengan falsafah berkehidupan masyarakat Indonesia yang menganut agama dalam menjalankan kehidupan. Karena terjadi kericuhan dari berbagai ormas terhadap kebijakan terhadap frasa agama, akhirnya Nadiem kembali memberikan klarifikasi terhadap kebijakan yang dibuat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi terkait polemik hilangnya frasa agama dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Ia mengaku sempat bingung atas polemik yang mencuat.

"Karena alasan kenapa kita mengeluarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah esensi tertinggi dari keagamaan, saya kira itu adalah yang terpenting," ucap Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Nadiem menjelaskan, agama dan Pancasila sangat esensial bagi pendidikan bangsa Indonesia. Peta jalan pendidikan pun dirancang dengan ekosistem pendidikan agar mampu menghasilkan anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

Jauh dari pada itu rancangan ini juga menunjukan sebenarnya peta pendidikan yang ada di sistem kapitalisme adalah untuk mensekulerismekan  pendidikan di negeri ini, dan sudah menancap tajam sehingga menganggap agama tak lagi penting untuk di jadikan dasar pendidikan. Memang pada dasarnya tujuan dari sistem sekuler adalah memisahkan agama dari kehidupan umat. Agama dianggap sebagai penghambat kreativitas siswa bahkan sering sekali agama disebut sebagai kemunduran dalam ilmu dan teknologi. 

Padahal pada faktanya sekulerisme lah biang kemunduran dan penghambat kemajuan ilmu dan pengetahuan. Sistem sekuler-kapitalisme memaksa siswa untuk mengejar nilai dan menyiapkan siswa sebagai komoditas yang siap bersaing di berbagai bidang namun pada hakikatnya mereka telah kehilangan karakter dan fitrah sebagai manusia yang terhormat di hadapan Allah. Jika rancangan ini benar-benar direalisasikan maka dapat dipastikan wajah pendidikan Indonesia ke depan semakin buram dan kelam. 

Begitu histeri melihat kebijakan dari pemerintah yang semakin acuh terhadap masa depan bangsa, padahal ketika masih ada frasa agama saja generasi yang ada seperti orang yang tidak mempunyai agama, banyak melanggar peraturan dalam beragama. Apalagi jika frasa agama di hapuskan akan berdampak fatal pada generasi muda penurus agama dan bangsa.

Kita sebagai umat yang sadar dan berpikir tentu tidak menginginkan wajah pendidikan Indonesia hancur dan menghancurkan generasi tanpa didikan agama. Maka sudah seharusnya kita terus ikut andil menyuarakan penolakan keras terhadap wacana ini. Melakukan penyadaran umat bahkan pendidikan tanpa pengaruh agama akan menuai celaka di kemudian hari. Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna bukan hanya mengatur perkara kecil tentang ibadah tapi juga pembentukan karakter yang khas bagi peserta didik. Tujuan nya agar mereka bukan saja pintar dalam perkara ilmu pengetahuan tapi juga beriman dan bertakwa kepada Allah.
 
Beda halnya jika dengan sistem Islam dalam membangun tujuan pendidikan untuk generasi muda, Peta Jalan Pendidikan dalam sistem Islam. Pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, berstruktur serta sistematis untuk menyukseskan misi penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifah Allah di muka bumi. Asas pendidikan dalam Islam adalah akidah Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah menguasai tsaqafah Islam dan membentuk syakhsiyyah Islamiyyah dan menguasai ilmu kehidupan. Visi pendidikan dalam Islam adalah membangun dan memajukan peradaban Islam. Negara bertanggung jawab penuh dalam mengarahkan potensi peserta didik dan calon intelektual, serta mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok.

Rasulullah SAW. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Jika Daulah Khilafah Islamiyah tegak, hal pertama yang harus dibenahi pada kebijakan pendidikan adalah sebuah ilmu. Ilmu yang dipelajari dan apa pun yang diteliti akan menghasilkan satu kesadaran prioritas dan urgensi dalam pandangan hukum syara’. Khalifah akan memperbanyak program studi dan mencetak SDM yang cukup agar segera dapat menyelesaikan masalah umat dan membatasi/menutup program studi yang berasas tsaqafah asing. Memanggil tenaga-tenaga pendidik yang bersedia mengajar di mana saja dan dibukakan sekolah agar tidak ada warga negara Khilafah Islamiyah yang tidak terdidik.

Semua menjadi berjalan optimal jika ada pembagian peran yang jelas antara kesadaran individu dalam beramal, kontrol dari masyarakat dan partai politik karena mereka memahami hukum syara dan yang paling penting adalah peran negara dalam membina akidah umat, menetapkan kebijakan, menyediakan sarana prasarana, pendanaan yang cukup dengan sistem ekonomi Islam dan suasana yang mendukung keoptimalan tersebut. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Siti Hajar

Posting Komentar

0 Komentar