Food Estate Singkong, Solusi Kedaulatan Pangan?


Singkong telah ditetapkan sebagai prioritas proyek food estate (lumbung pangan) sebagai komoditas cadangan dalam upaya mengatasi krisis pangan akibat pandemi. Seperti dilasir dari iNews.id (12/03), baru-baru ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, dalam rangka meninjau lokasi pengembangan Food Eatate komoditi singkong. 

Singkong memang merupakan bahan makanan yang lazim dikonsumsi masyarakat di Indonesia, bahan yang terbilang murah dan mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Maka dengan maksud menjadikan komoditi singkong sebagai program cadangan pangan strategis yang  menghasilkan berbagai aneka jenis turunan dari singkong seperti tapioka dan mie yang bisa dijadikan bahan pokok menjadi pertimbangan.

Program tersebut tentu saja menuai kritik. Bila pangan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya padi maka semestinya padi menjadi prioritas lumbung pangan. Demikian pula terkait urgensitasnya dimana pilihan tempat serta pilihan komoditas dan tidak adanya keselarasan dengan kebijakan lain terkait pertanian dan impor.

Indonesia merupakan negeri agraris yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Jika kita menengok ke belakang pernah mampu menjadi negeri swasembada pangan penghasil padi berkualitas dan memenuhi bahkan kebutuhan cadangan pangan untuk beberapa tahun ke depan. Menjadi contoh dalam bidang pertanian hingga membuat negara tetangga belajar ilmu bercocok tanam dari Indonesia.

Namun kondisi yang terjadi saat ini sangat berbeda. Ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan negara. Padahal seharusnya pemerintah lebih mengupayakan dan memaksimalkan pengelolaan lahan dan peningkatan petani sebagai sumber daya Indonesia. Saat ini kedaulatan pangan tak mampu terealisasi akibat demikian kuatnya kapitalisme sekuler mencengkeram negeri.

Memunculkan kekhawatiran, proyek besar seperti food estate ini rentan didomplengi kepentingan segelintir investor. Seyogianya, jangan sampai program tersebut ramai diawal dan menggelontorkan dana besar tanpa bisa mencapai target kedaulatan pangan, di tengah maraknya praktik korupsi dan kartel yang masih menggelayuti negeri.

Dalam Islam kemandirian pangan adalah isu strategis bagi kemandirian bangsa. Maka negara/khilafah wajib membuat kebijakan demi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Khalifah akan melihat jenis makanan pokok wilayah tersebut, bila pangan pokoknya adalah padi, maka sudah semestinya lumbung pangan diprioritaskan pada tanaman padi. Apabila terkendala akibat kurangnya lahan yang sesuai karena penguasaan oleh swasta, maka harus ada kebijakan tegas menghentikan alih fungsi lahan agar lahan yang cocok bisa ditanami padi. Juga harus ada kebijakan yang menyokong pertanian dan menghentikan impor.

Penerapan teknologi modern bisa menjadi alternatif dalam rangka menjaga ketahanan, kualitas dan kuantitas pangan. Oleh karena pertanian merupakan salah satu bagian penting,  negara harus memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara optimal. Negara juga harus memiliki cadangan lumbung padi. Dan langkah strategi dalam mempersiapkan kemungkinan buruk yang akan terjadi, seperti halnya pandemi yang saat ini melanda berbagai negeri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 47-49. 

Mencukupi pangan setiap warga sampai kemiskinan dan kelaparan mampu teratasi dengan memberi dukungan aktivitas pertanian. Sehingga tercipta kemandirian pangan dengan hasil melimpah tanpa bergantung pada impor. Demikianlah jika sistem Islam tegak dalam sebuah negara/khilafah maka akan sempurna pengaturan dan periayahannya di tangan seorang khalifah yang menjalankan aturan Allah Sang Pencipta alam dan seisinya. Walhasil, menjadi negeri Rahmatan Lil Allamiin yang menjamin keberkahan bagi seluruh alam. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Sri Suarni

Posting Komentar

0 Komentar