Food Estate Singkong, Pilihan Tepat?


Aku suka singkong, kau suka keju.
Siapa yang ketika membaca kalimat di atas tanpa sadar mengikuti nada lagunya? Ya, kalimat tersebut adalah cuplikan lagu yang berjudul 'Singkong dan Keju'. Lagu yang menceritakan perbedaan kasta antara orang kaya dan orang sederhana. Mengibaratkan orang kaya digambarkan suka dengan keju (makanan mewah) sedang orang tak punya digambarkan suka dengan singkong (makanan sederhana). 

Singkong yang selama ini dianggap sebagai makanan orang tak punya, ternyata sedang ditargetkan menjadi priotitas food estate (lumbung pangan).  Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan Food Estate ini sudah menjadi Keputusan dari Presiden RI. Maksud dan tujuannya untuk mengatasi semua kemungkinan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia terkait krisis pangan dunia sebagai akibat dari pandemi yang terjadi saat ini. 

Tak tanggung-tanggung, Direncanakan lahan untuk pengembangan komoditi singkong di Kalteng seluas kurang lebih 1 Juta Hektare (Ha), pengembangan komoditi singkong dimulai dari Kabupaten Gunung Mas. Tepatnya di Desa Tewaibaru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dalam rangka mendukung program pengembangan food estate ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,422 triliun atau sebesar 9,4 persen dari total anggaran kementerian itu di tahun 2021.

Food estate merupakan pengembangan pusat pangan, yang tidak hanya mengembangkan pusat pertanian padi, tapi juga pusat-pusat pertanian pangan lainnya, seperti singkong, jagung dan lainnya sesuai dengan kondisi lahan. Food estate ini akan dikembangkan dengan dua tujuan. Pertama sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara. Berikutnya, yakni sebagai cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara (republika.com). 


Pertahanan Negara Melalui Ketahanan Pangan 

Sistem pertahanan negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 2/2002 tentang Pertahanan Negara, mengidentifikasi dua potensi ancaman bagi pertahanan negara, yaitu ancaman militer dan non militer. Dan ketahanan pangan merupakan bentuk pertahanan negara dalam bidang non militer. Negara berkewajiban untuk membuat kebijakan agar terwujud kedaulatan dan ketahanan pangan ini.

Islam yang sempurna telah mencontohkan penerapan kebijakan ketahanan pangan, bahkan sejak jaman Nabi. Dalam Al Quran dicontohkan bagaimana Nabi Yusuf  membangun ketahanan pangan. Nabi Yusuf berhasil menterjemahkan mimpi raja Mesir tentang 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, dengan tafsiran siklus ekonomi 7 tahunan negeri Mesir saat itu, yaitu akan terjadi 7 tahun masa panen yang subur dan disusul 7 tahun masa kering paceklik dan kemudian subur kembali. Oleh Nabi Yusuf, tidak semua produk pangan di masa subur akan dikonsumsi, tetapi ada yang disimpan untuk cadangan. Untuk itu perlu dikembangkan teknik pengawetan pangan, sistem sirkulasi, standar bangunan penyimpanan pangan, serta pegaturan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, merupakan komponen yang harus diperhatikan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan negara.

Pemerintah saat ini perlu belajar banyak tentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan kepemimpinan Islam sejak dulu kala. Dimana langkah yang diambil adalah langkah yang tepat dan sempurna untuk mewujudkan ketahan pangan. Ketika yang menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras, maka lumbung pangan (food estate) ini semestinya diprioritaskan pada padi.

Setidaknya ada lima prinsip pokok tentang ketahanan pangan yang digagas dan diterapkan oleh Nabi Yusuf AS yang pernah dijalankan di masa Kekhilafahan Islam, yang tetap relevan hingga masa-masa mendatang. 

Pertama, optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Kedua, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Nabi juga mengajarkan agar seorang mukmin baru “makan tatkala lapar, dan berhenti sebelum kekenyangan”. Ketiga, manajemen logistik, dimana masalah pangan beserta yang menyertainya (irigasi, pupuk, anti hama) sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang. Keempat, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembaban udara, penguapan air permukaan serta intesitas sinar matahari yang diterima bumi. Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.  

Kebijakan yang benar-benar solutif. Menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang baru. Hal ini amat sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan saat ini, dimana ketika kondisi pertanian di  Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, solusi praktis yang diambil adalah impor. Jika impor dilakukan dengan dalih keterbatasan lahan yang sesuai untuk ditanami padi karena telah dikuasai oleh swasta, maka perlu ada kebijakan tegas untuk menghentikan alih fungsi lahan agar lahan yang cocok bisa ditanami padi.  Bagaimana negara ini akan berdaulat, jika untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya masih bergantung pada asing? 

Ditambah pula dengan fakta bahwa yang dijadikan lumbung pangan (food estate) adalah singkong, yang notabene bukan merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Kebijakan yang tidak selaras dengan permasalahan masyarakat ini jangan sampai dijadikan lahan empuk untuk kepentingan investor. Yang pada akhirnya target kedaulatan pangan untuk ketahanan negara tidak terwujud. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh: Fildareta F. Auliyah, S.Pd

Posting Komentar

0 Komentar