Food Estate di Kalimantan Tengah, Mungkinkah Tercapai?

Pemerintah Pusat menargetkan 30 ribu hektare luas lahan untuk Food Estate dengan komoditas singkong sudah tergarap secara maksimal pada tahun 2021, guna mendukung program cadangan pangan strategis nasional. Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional food estate di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (republika.co.id, 6/03/2021).

Kebijakan pembukaan lahan untuk food estate sepertinya kurang tepat sebagaimana yang disampaikan oleh para Ahli diantaranya Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, program food estate (lumbung pangan) akan berdampak buruk jika dilakukan dengan mengalihfungsikan hutan alam secara besar-besaran. Menurutnya, food estate tidak menjawab persoalan pangan justru menimbulkan masalah lain yang jauh lebih berbahaya yaitu dampak deforestasi (Kompas.com, 04/03/2021).

Lahan gambut bukanlah lahan yang bagus untuk pertanian. Jika lahan ini dibuka maka bisa menambah kerusakan lingkungan di Kalimantan. Karena lahan gambut memiliki karakteristik ekosistem dengan satu kesatuan, jika lahan gambut terganggu maka itu berpengaruh ke lahan gambut lainnya. Lahan gambut yang dikeringkan akan menjadikan kurangnya resapan air yang bisa mengakibatkan banjir dan gambut yang kering juga rentan terbakar. Hal ini tentu bukanlah langkah yang tepat jika ingin membuka lahan pertanian baru. Harusnya negara memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dan struktur tanah yang cocok untuk pertanian. 

Agaknya nalar kita juga sedikit terganggu dengan adanya kebijakan ini, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi bukan singkong. Sehingga terkesan 'memaksa' jika kebijakan ini malah menjadikan singkong sebagai food estate (lumbung pangan). Tercium adanya kapitalisasi pertanian dalam proyek besar ini. Para korporat bisa mengambil andil dalam peran ketahanan pangan. Dan negara hanya sebagai regulator dan fasilitator sementara pengelolaan lahan diserahkan kepada swasta dan BUMN sebagaimana dalam sektor yang lain. Inilah bentuk dari sistem kapitalis dalam menangani food estate. 

Hal ini tentu tidak akan kita dapati di dalam sistem Islam, kedaulatan dan kemandirian pangan mutlak diwujudkan oleh negara. Negara akan menjalankan politik pertanian dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani. Negara akan memberikan bantuan, dukungan juga fasilitas yang memadai untuk petani, sehingga petani akan mudah dalam menggarap lahan pertaniannya. Mereka akan diberikan bantuan berupa benih, pupuk, teknologi pertanian, teknik budidaya, obat-obatan dan modal. Bahkan negara akan memberikan informasi terkait dengan pertanian.

Di samping itu, negara juga menyediakan infrastruktur pertanian berupa jalan dan komunikasi agar distribusi pertanian lancar. Sehingga petani tidak akan mengalami kerugian ketika panen. Mereka bisa dengan mudah menjual hasil pertaniannya dan dengan harga yang sesuai. Tentu hal ini akan membuat petani menjadi sejahtera dan kesenjangan sosial akan terhindar di masyarakat. 

Islam sebagai mabda juga memiliki 3 status kepemilikan tanah diantaranya: Tanah yang dimiliki oleh individu seperti tanah pertanian; Tanah milik umum seperti jalan raya, rel kereta dan lain-lain; Tanah milik negara seperti tanah mati, tanah yang ditelantarkan. 

Untuk lahan pertanian bisa dengan menghidupkan tanah mati. Dan itu bisa menjadi milik yang bersangkutan. Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang seperti pagar, tanaman dan lain-lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dari Aisyah ra. Rasulullah saw. bersabda: 

"Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu." (HR. al Bukhari). 

"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu miliknya." (HR. al Bukhari) 

Dalam hal ini Muslim maupun kafir dzimmi memiliki hak yang sama, karena hadis tersebut bersifat mutlak. Sehingga dengan kebijakan ini membuat petani tidak hanya menjadi buruh tani akan tetapi mereka juga sebagai pemilik lahan, tentu hal ini sangat menguntungkan para petani. Hal ini tentu menjadikan lahan pertanian menjadi produktif karena didukung oleh fasilitas dan teknologi pertanian yang memadai. Sehingga kemandirian pangan akan terwujud tanpa harus melakukan impor dari negeri lain. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Diah Deridyna

Posting Komentar

0 Komentar