Demokrasi Biang Kerok Perebutan Tahta di Tubuh Parpol


Demokrasi tidak bosan-bosannya menunjukkan keburukannya. Kali ini cacat demokrasi bisa kita lihat jelas dengan kekisruhan yang baru-baru ini menimpa salah satu partai politik di Indonesia. Partai berasaskan demokrasi tersebut tengah mengalami perebutan kursi kekuasan yang melibatkan anggota-anggota di dalamnya. Partai tersebut terbelah ke dalam dua kubu berbeda dengan pendukungnya masing-masing. Salah satu pihak mengklaim legal untuk mengangkat ketua umum baru dengan mengadakan KLB (Kongres Luar Biasa) tanpa melibatkan kubu lawannya yang dipimpin oleh ketua umum partai resmi.

Pihak yang berkepentingan untuk menggeser jabatan ketua umum saat ini dinilai telah menyalahgunakan kekuasan yang mana pihak tersebut memang dekat dengan pemilik kekuasaan, yaitu pihak istana. Sehingga hal tersebut menjadi suatu kecurigaan yang pantas ditujukan bagi pihak terkait.

Belum lagi aksi pembiaran pemerintah terhadap konflik ini dengan berkilah bahwa hal serupa pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, juga dinilai sebagai tindakan berbelit-belit oleh beberapa pengamat politik. Memang benar bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan inti dari demokrasi, namun juga ada hukum yang mengatur mengenai KLB yang dilakukan secara sepihak ini. Yaitu UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. UU tersebut dipersiapkan untuk mengatasi konflik internal parpol. Pada pasal 32 disebutkan masalah internal partai diselesaikan dengan pembentukan mahkamah partai. Jika tidak selesai di mahkamah partai, Pasal 33 UU Parpol menyebutkan ada mekanisme gugatan ke pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Sehingga pengadaan KLB merupakan tindak pelanggaran menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. “Pada dasarnya segala proses yang kemudian mengabaikan ketentuan undang-undang ya tidak bisa dibenarkan. Misalnya, tidak boleh langsung ada KLB,” kata Feri (Tempo.co, 7/3 2021, red).

Kecacatan sistem demokrasi ini menghasilkan pemikiran rancu dan tumpang tindih antara satu hukum dan hukum lainnya. Ini tercermin dari tanggapan pemerintah terhadap permasalahan tersebut, melalui Menko Polhukam, Prof. Mahfud Md berbicara mengenai KLB tersebut. Prof. Mahfud Md mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengadakan tindakan apapun hukum memperbolehkan hal tersebut dan sudah diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (news.detik.com, 7/3 2021, red).

Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat dagelan semacam ini terjadi persis ketika rakyat menjerit karena ekonomi yang semakin menghimpit. Resesi ekonomi yang “katanya” terjadi akibat pandemi yang melanda negara ini, lagi-lagi harus memaksa rakyat menonton pertunjukkan gonjang-ganjing kekuasaan oleh Parpol yang konon ketika musim kampanye dulu berjargon selalu mengedepankan kepentingan rakyat.
Namun kini kita tahu, bahwa jargon tinggal manis dimulut belaka. Abai dengan penderitaan rakyat dan malah kisruh sesama mereka demi sepetak kekuasan merupakan fakta yang menyedihkan. Sebenarnya mengapa hal ini rentang dialami oleh sebuah Partai Politik? Ikatan apa yang menyatukan para anggota partai sehingga sedemikian rapuh dan mudah berkonflik antar sesama anggota?

Dalam ranah kapitalistik demokrasi ini, sudah dengan pasti bahwa ikatan politik kepentingan lah yang paling dominan dalam menyatukan para anggota partai politik. Hal ini sarat dengan kepentingan-kepentingan pihak lain yang bermain didalamnya. Ketika kepentingan itu telah terpenuhi atau ada kepentingan lain yang menggiurkan maka “kepentingan” awal akan mudah terlupakan. Tidak ada kesepakatan dan ikatan yang permanen dalam dunia politik demokrasi.

Pun kita tidak bisa berharap pada hati nurani manusia, karena sistem kapitalistik yang memuja uang telah menggantikan hati nurani dengan hawa nafsu yang tidak terbendung keserakahannya. Lalu apakah kita berharap ada partai politik yang akan berjuang mengurus rakyat? Dalam kasus ini kita belajar, bahwa mengurus anggotanya sendiri saja tidak bisa apalagi harus mengurus rakyat luas.

Bagaimana seharusnya partai politik bekerja?
Islam punya solusi tuntas atas segala problem hidup manusia. Islam yang menempatkan hukum syariat dan ketundukkan kepada Allah SWT sebagai hukum mutlak bagi seluruh umat manusia tidak memberikan ruang sedikit pun untuk manusia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pun orientasi akhirat dalam sistem Islam akan menjadikan manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan amalan-amalan yang disukai Allah dan bukannya berlomba-lomba dalam mengumpulkan materi belaka seperti yang terjadi saat ini.

Sebuah Partai Politik dalam Islam mengharuskan sebuah partai berlandaskan pada akidah Islam dan mengemban ide dan tujuan yang jelas. Kesadaran para anggota partai dituntut dalam mengemban ide dan mewujudkan tujuan tersebut. Persatuan yang timbul diantara anggota pun berlandaskan dengan akidah islamiyah ini, sehingga ikatan yang murni karena Allah ta’ala ini tidak akan menciptakan konflik kepentingan diluar penyimpanan terhadap hukum-hukum Syariat.

Allah SWT berfirman, “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imran (3): 104)

Ayat ini merupakan landasan bagi berdirinya sebuah partai politik. Yaitu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, amar ma’ruf nahi mungkar. Sehingga jelas bahwa Partai dalam Islam merupakan kelompok yang bergerak untuk mengkoreksi dan mengawasi penguasa dalam kepemimpinannya. Serta menjaga keadilan itu sendiri, peran penting partai dalam meluruskan penguasa yang menyimpang dibutuhkan bagi keseimbangan jalannya sebuah negara. 

Memang dalam sistem Islam, urusan mengkoreksi penguasa tidak dulu diwajibkan mendirikan sebuah partai baru boleh melaksanakan koreksi tersebut. Kita individu per individu pun jika menemukan tindak menyimpang penguasa boleh langsung mengingatkannya dalam rangka menjaga syariat Islam tetap berada dalam jalur yang benar.

Namun, suara individu ini akan lemah dan rentan menjadi sasaran kriminalisasi. Sehingga keberadaan Partai Politik sebagai wabah berjama’ah dalam mengingatkan penguasa akan lebih efektif dan memiliki kekuatan. Sehingga keadilan yang diimpi-impikan oleh rakyat dapat dikoordinir dengan baik dan benar. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]

Oleh: Andita Mayang Sina

Posting Komentar

0 Komentar