Cara Islam Mengelola Sumber Daya Alam

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah membuka kembali impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Hal itu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. Ia menjelaskan, pada dasarnya garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mendag, kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. "Garam itu kualitasnya berbeda. Di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri tersebut," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual (Kompas.com, 19/3/2021)

Indonesia sejatinya memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Garam salah satu hasil sumber daya alam negeri ini. Bahkan hampir semua penduduk pesisir pantai mereka mampu produksi garam dengan kualitas cukup baik. Petani garam mampu menghasilkan berton-ton garam saat masa panen. Namun ternyata kehidupan para petani di negeri ini cukup memprihatinkan. Mereka hidup dalam garis kemiskinan yang luar biasa akut tanpa mampu menikmati kekayaan alam yang mereka miliki. Jika garam dalam negeri melimpah kenapa harus impor? Jika benar pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat maka mereka tidak akan melakukan impor barang yang mampu di produksi dalam negeri. Seharusnya pemerintah memberi penyuluhan kepada para petani supaya mampu menghasilkan garam kualitas terbaik dan mampu bersaing dengan produk asing dan layak ekspor.

Tetapi faktanya dalam sistem demokrasi rakyat selalu menjadi tumbal kebijakan penguasa. Mereka selalu mengatakan ini semua demi rakyat, supaya kebutuhan rakyat tercukupi. Jika benar pemerintah mengurusi rakyat maka mereka akan turun ke lapangan dan akan memperjuangkan produk-produk lokal serta menolak produk-produk asing supaya produk lokal mampu bersaing. Regulasi kebijakan global melalui mekanisme perdagangan bebas telah mengikat negeri-negeri di dunia ini. Maka investasi asing, banjirnya produk asing hingga tenaga asing seakan tak mampu dihindari. 

Dalam Islam sumber daya alam akan dikelola oleh negara dan akan dikembalikan untuk kebutuhan rakyat. Tidak ada privatisasi atas sumber daya alam karena sejatinya semua sumber daya alam adalah milik umum dan negara hanya memiliki hak untuk mengelola dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat.
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas) dan jika tidak ada maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya. Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput dan api sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Sifat ini merupakan ‘illat istinbâth[an] perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Maka sudah saatnya kaum Muslim untuk kembali kepada aturan yang telah Allah berikan untuk mengatur semua urusan manusia. Hukum Islam sudah terbukti mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia sejak zaman Rasulullah hingga masa khilafah terakhir. Bukankah Rasulullah sudah memberi contoh bagaimana cara menerapkan hukum tersebut? Wallahu a'lam.[]

Oleh: Lutiatul Khasanah

Posting Komentar

0 Komentar