Advokat Muslim: Kerugian dan Keuntungan Negara Diamputasi oleh LPI



TintaSiyasi.com-- Munculnya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja  (UU Ciptaker) penuh kontroversi, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin mengatakan kerugian dan keuntungan negara diamputasi oleh LPI.

“Di LPI, kerugian, keuntungan negara itu diamputasi, dengan ketentuan bahwa ketika negara merugi, bahkan di atas 50 persen,” tuturnya dalam acara PKAD: Antara Markobar, LPI dan Korupsi di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (24/02/2021).

Ia menjelaskan, di dalam ketentuan LPI, negara yang menjadi penjamin. Namun, jika ada kerugian negara akan menggelontorkan uang dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Jika, kerugian itu terus-menerus sampai diatas 50 persen, penyelesaiannya adalah negara dapat menambah Penyertaan Modal Negara. Nah, ini kan garong APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” tegasnya.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut menghilangkan urgensi definisi tentang kerugian keuangan negara, melalui ketentuan pasar. “Kalau dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi) keuntungan dan kerugian negara itu kan berkurang atau hilangnya keuangan negara entah itu dari APBN (atau) APBD. Jadi, semua sektor usaha yang mendapat dana dari APBN atau APBD itu adalah bagian dari objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan),” jelasnya.

Ia mengungkapkan, orang-orang yang menggunakan LPI, patut diduga, sebagai sarana atau instrumen menggarong uang dan setelah itu membiarkan negara untuk bertanggung jawab. 

“Kalau itu diambil dari APBN siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita-kita rakyat ini. Kebijakan tersebut menghilangkan unsur kerugian keuangan negara yg itu merupakan hal yang penting diatur dalam ketentuan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,” bebernya.

Ia mencontohkan, sebenarnya menghilangkan unsur kerugian negara sudah banyak terjadi. Misalkan, menggunakan dalih keadaan pandemi, kerugian keuangan negara dan hukum besi anggaran sudah tidak berlaku lagi. 

“Jika, di dalam UU no 2 tahun 2020 mengenai penanganan pandemi dan keungan di situasi pandemi tidak ada lagi batasan maksimum,” imbuhnya. 

Ia mengatakan, dinamakan defisit anggaran APBN terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Bahwa, sebelumnya diberikan batas 3 persen, namun, untuk sekarang tidak boleh lebih dari 3 persen, dan itu tidak ada ketentuan batasannya.

“Wajar kalau hari ini APBN kita di desain dengan defisit sampai 1.000 triliun kira-kira 5,6 atau 7 persen terhadap PDB kalau menggunakan pendekatan UU keuangan Negara," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menilai, kebijakan tersebut sebenarnya bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Namun, kemudian dibuatlah legalitas atau legitimasi untuk menerapkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal.

“Ini Pak Jokowi sudah bisa dimakzulkan, tetapi karena mereka itu ingin melindungi dirinya maka dibutalah legalitas atau legitimasi untuk menerapkan tindakan-tindakan yang sebenranya tidak masuk akal,” pungkasnya. [] Aprilia Soga

Posting Komentar

0 Komentar