WNA Masuk di Tengah Munculnya Covid-19 Varian Baru, Bagaimana Negara Melindungi Rakyat?


Sudah hampir setahun kita hidup dalam pandemi, sudah 1 juta lebih rakyat Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 dan 30.277 rakyat termasuk petugas kesehatan yang meninggal disebabkan virus ini. Akan tetapi sepertinya kita masih akan berhadapan dengan virus yang ternyata ditemukan lagi varian barunya. Virus corona varian baru itu bernama B117, di temukan pertama kali di Inggris, virus tersebut lebih cepat menular dibandingkan dengan yang sebelumnya bahkan menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, varian baru Covid-19 dari Inggris itu diduga telah menyebar ke Indonesia. Oleh karenanya pemerintah melarang masuknya WNA dari seluruh dunia seiring dengan meningkatnya penularan Covid-19.

Namun pada Sabtu (23/1/2021), terpantau 153 WNA dari China masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-harta, Tangerang, Banten. Informasi tersebut dibenarkan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh ketika menanggapi isu kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang beredar di media sosial.

"Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan 18 WNI," kata Nursaleh, Senin (25/1/2021).

Kejadian serupa pun pernah terjadi, pada akhir Juni hingga awal Juli 2020, 500 WNA asal China masuk ke Indonesia melalui Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka tiba secara bertahap di Bandara Haluoleo untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.

Masuknya WNA dari China di tengah larangan WNA dari seluruh dunia memasuki Indonesia menjadi perbincangan dan mendapat reaksi keras dari publik, bagaimana tidak di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di gencarkan sebagai salah satu bentuk memutuskan mata rantai penularan virus, justru WNA melenggang masuk negeri ini dengan pintu resmi pula.

Sejak awal, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah sudah salah kaprah. Kebijakan untuk mengendalikan kasus positif Covid-19 terkesan setengah hati. Menghindari istilah lockdown, mereka menggantinya dengan PSBB. Padahal para ahli kala itu mendesak untuk diterapkan karantina wilayah. Namun, desakan itu seperti angin lalu bagi pemerintah. 

Juga dengan dalih penanganan ekonomi, akhirnya PSBB ditarik, diganti dengan new normal yang membuat lonjakan kasus dimulai. Masyarakat mulai abai dengan pandemi. Pelonggaran kegiatan masyarakat dijalankan agar ekonomi tetap berjalan sehingga masyarakat tidak terpuruk tapi semua kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, PHK tetap ada, pedagang-pedagang kecil juga masih kesulitan untuk bangkit kembali.
Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mulai dari PSBB, new normal, PPKM hingga vaksinasi tidak jelas ketegasannya. 

Rakyat diminta patuhi protokol kesehatan, tapi nafkah mereka tidak dijamin negara. Bantuan sosial yang mestinya menjadi hak mereka malah dikorupsi berjamaah oleh elite partai dan pejabat negara. Kurangnya edukasi ke masyarakat juga menimbulkan informasi-informasi yang salah sehingga ada sebagian masyarakat menganggap virus ini hanya konspirasi dan akal-akalan bagi yang berkepentingan.

Demikian pula dengan dalih kepentingan ekonomi, pemerintah mengizinkan sejumlah WNA masuk ke Indonesia meski di sisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi mengumumkan memperpanjang pelarangan Warga Negara Asing ( WNA) masuk ke Indonesia mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Seperti yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Press Briefing terkait Program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta Bantuan dan Solidaritas Bencana, Kamis (21/1/2021).

Ini menunjukkan sikap plinplan pemerintah dalam menangani pandemi, memang tidak bisa dipungkiri semuanya buah dari penerapan kapitalisme. Semua kebijakan diambil berdasar untung rugi para pemodal bukan untuk kepentingan rakyat. 

Perlindungan rakyat bukan menjadi prioritas utama negara dalam menghadapi serangan virus varian baru ini, seharusnya dengan tembusnya angka 1 juta kasus makin membuka mata pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi pandemi, serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan terkait karantina wilayah. 

Peran negara dalam pandangan Islam
Di dalam Islam, negara atau Daulah memiliki peran penting dalam mengurus rakyat karena memang fungsi negara sebagai raa’in (pemelihara urusan masyarakat) dan junnah (pelindung dari segala kerusakan). Termasuk ketika terjadi pandemi, negara seyogyanya mencari solusi dengan melibatkan para ahli yang paham tentang pandemi, dengan begitu kebijakan yang diambil bisa menyelesaikan akar masalahnya dengan tuntas.

Daulah menjaga setiap nyawa rakyatnya, jangankan ribuan nyawa ,satu nyawa pun jangan sampai hilang akibat kelalaian Daulah. Karena Khalifah menyadari betul bahwa amanah yang diemban akan dia pertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Karakteristik pemimpin yang lahir dari Sistem Islam senantiasa akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, peduli dan sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya karena semua didasari ketakwaan kepada Sang pemilik alam semesta ini, sangat jauh berbeda dengan pemimpin yang dihasilkan oleh sistem Kapitalisme di mana orientasi tujuan mereka hanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan kesejahteraan rakyat. Jadi tak heran perlindungan pada rakyat mudah diabaikan.

Begitu juga perbedaan sikap dan kebijakan dari pemimpin yang mengutamakan visi keselamatan rakyat dengan pemimpin yang hanya mementingkan keselamatan ekonomi. Pemimpin dengan sistem Islam akan memandang suatu persoalan dengan teliti dan saksama dan senantiasa kebijakan yang diambil bertumpu pada Al-Qur'an dan As-sunnah.


Kebijakan Daulah Mengatasi Pandemi 

Dalam mengatasi wabah atau pandemi, Daulah akan mengutamakan pendapat para ahli. Sebab, dengan pendapat merekalah, khalifah akan memberlakukan kebijakan dengan sudut pandang kesehatan demi menyelamatkan nyawa rakyat. Adapun kebijakan tersebut adalah:

Pertama, menghentikan penyebaran wabah dengan lockdown atau karantina wilayah. Di zaman Rasululullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya.Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar.

Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Penerapan lockdown dilakukan dengan tegas, tidak ada tawar menawar, tidak ada kompromi dan tidak ada  deal-deal yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Pemberian sanksi jika ada pelanggaran pun harus adil, tidak pandang bulu. Sedangkan untuk kebutuhan pokok rakyat selama pemberlakuan lockdown akan di penuhi oleh negara yang dananya diambil dari kas negara bukan hasil utangan. Lalu memastikan penyaluran bantuan tersebut cepat, tepat dan tidak ada penyelewengan dana.

Kedua, percepatan vaksinasi. Vaksinasi adalah pengobatan untuk mencegah penyakit. Vaksinasi bukanlah pengobatan yang asing dalam Islam.  Vaksinasi telah dilakukan pada masa Kekhilafahan Utsmani untuk mencegah smallpox (cacar), sebuah penyakit mematikan yang disebabkan virus, lama sebelum “ditemukan” Edward Jenner pada 1796 di Inggris.

Dalam upaya penanganan pandemi, vaksinasi jelas memiliki peran yang sangat penting, untuk itu negara mengupayakan pengadaan vaksin yang benar-benar aman, halal, efektif, dan efisien. Evaluasi apakah sebuah vaksin aman atau tidak, dilakukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Negara juga harus memfasilitasi pengembangan vaksin dan memfasilitasi distribusinya, sehingga vaksin tersebut menyentuh ke semua lapisan masyarakat. 

Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyelenggarakan penelitian, mendukung inovasi di bidang kesehatan, termasuk memproduksi vaksin secara mandiri dan yang terpenting pengadaan vaksin tidak di bisnis kan sehingga seluruh rakyat mendapatkan vaksin secara gratis dan tentunya dengan kualitas yang bagus.

Ketiga, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan primer bagi setiap individu muslim maupun non muslim. Negara bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan publik, gratis serta berkualitas terbaik yang diberikan merata ke semua rakyat tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit, dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitulmal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.
Apalagi saat terjadi pandemi, negara betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Negara dengan berbagai aspek mewujudkan standar pelayanan medis terbaik. Baik aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian terkini, ketersediaan obat dan alat kedokteran terbaik hingga gaji dan beban kerja yang manusiawi. Termasuk didalamnya adalah jaminan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

Keempat, pemerintah mengoptimalkan upaya 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) untuk memutus rantai penularan Covid-19 selain melakukan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).3T yang dimaksud yaitu pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Pemeriksaan dini menjadi penting agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat, dengan mengetahui lebih cepat, potensi penularan ke orang lain bisa di hindari. Kemudian pelacakan dilakukan pada orang yang pernah kontak dengan pasien positif Covid-19. Selanjutnya, yang positif terinfeksi harus segera diisolasi dan diobati hingga benar-benar sembuh di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. Sedangkan orang yang sehat di areal wabah hendaklah menghindari kerumunan. Sebagaimana perintah dalam Islam untuk menjaga jarak (social distancing) dan mengisolasi diri dari penyakit, sebagaimana masukan sahabat ‘Amru bin Ash r.a, yang dibenarkan Khalifah Umar bin Khaththab. Wabah ibarat api, kuman yang penularannya antar manusia akan menjadikan kerumunan manusia sebagai sarana penularan.

Jika sejak awal upaya 3M dan 3T yang selaras dengan upaya sistem Islam di laksanakan dalam menangani wabah maka penularannya bisa diminimalisir. 
Inilah gambaran Daulah Islam dalam menanganai pendemi , penanganan wabah akan berjalan baik sepanjang sistem yang ada saling mendukung, baik itu sistem ekonomi, politik, pendidikan dan sosial yang ke semuanya bersumber dari Alquran dan Assunah. Begitulah Daulah Islamiyah memberikan perlindungan menyeluruh kepada rakyatnya. Wallahualam bishawwab.[]

Oleh: Ema Darmawaty

Posting Komentar

0 Komentar