WNA Lolos dan Menang Pilkada, Direktur Pamong Institut: Praktik Pemerintahan yang Buruk



TintaSiyasi.com-- Direktur Pamong Institute Wahyudi al Maroky mengatakan, lolos dan terpilihnya Warga Negara Amerika Serikat Orient P Riwukore dalam Pilkada kabupaten Sabu Raijua merupakan bentuk praktek buruk dari pemerintahan.

"Kasus ini merupakan praktek pemerintahan yang buruk," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (13/2/2021).

Ia menilai, hal itu terjadi dikarenakan sistem yang dibangun cukup lemah dan juga aparat yang yang tidak profesional dan amanah dalam menjalankan tugasnya termasuk respon yang lambat menyikapi kasus tersebut pasca pilkada. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika sistem administrasi kependudukan dalam negara itu baik, mestinya tidak akan ada Warga Negara Asing (WNA) yang bisa dapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) demgam mudah, apalagi bisa ikut pilkada. 

"Sistem politik dan kepartaian juga mestinya bisa mengantisipasi dan tidak mengusung calon Kepala daerah dari WNA atau yang diragukan statusnya. Sistem hukum dan pintu imigrasi yang lemah juga bisa mengakibatkan WNA tak terdeteksi, bahkan ikut pilkada. Lebih jauh, Ini juga indikasi lemahnya sistem kepemimpinan pemerintahan," jelasnya.

Dalam kasus tersebut, ia mengatakan, pemerintah dan pejabat terkait yang harus segera hadir untuk meminta maaf dan mengoreksi kesalahan itu sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

"Sebagai wujud tanggungjawab kepada publik, Pejabat yang berwenang mesti mengoreksi kekeliruannya lalu menyatakan mundur. Ini sebagai cerminan wujud ketinggian peradaban yang memegang teguh nilai-nilai etika," ujarnya.

Ia menegaskan, dalam kasus tersebut proses hukum harus ditegakkan dengan adil, karena sebagai negara hukum, semua masalah harus diselesaikan dalam koridor hukum. "Lolosnya WNA ikut pilkada itu patut diduga ada pelanggaran hukum dan harus diproses hukum," imbuhnya.

"Seorang WNA memang seharusnya tidak bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada PKPU nomor 1 tahun 2020. Terkait persyaratan Calon Kepala Daerah. Dalam PKPU itu menegaskan calon Kepala Daerah haruslah seorang warga negara Indonesia (WNI)," jelasnya.

Ia menjelaskan, tidak bisanya Warga Negara Asing (WNA) ikut pilkada di negri ini karena sesuai dengan pasal 23 huruf h UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

"Jika ada WNI yang pemegang kartu identitas resmi dari negara lain maka takkan diakui lagi sebagai WNI. Jika ada WNA yang bisa mendapat KTP maka ini yang harus diproses secara hukum," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar