WNA Bisa Menang Pilkada, Praktek Buruk Pemerintahan

Kita tentu ingin mewujudkan Pemerintahan yang Baik “Good Governance”. Namun, pilkada langsung yang digelar di tengah wabah corona itu tak sekedar menuai pro kontra. Bahkan ada fakta lain terungkap, ada kepala daerah yang menang pilkada itu ternyata Warna Negara Asing (WNA). Nah lho, kok bisa? Siapa yang mesti tanggungjawab? 

Ini kejadian super langka di muka bumi ini. Bisa saja masuk Musium Rekor Indonesia (MURI). Bahkan mungkin bisa diusulkan masuk rekor dunia. Bagaimana mungkin ada WNA bisa ikut pilkada dan menang? Kita pilih Ketua RT saja harus dari warga anggota RT setempat. Kita pilih Ketua Kelas juga harus dari anggota kelas itu. Ini pilih kepala daerah, kenapa bisa dari WNA?

Tapi kenyataan pahit itu benar-benar terjadi. Ya, KPU Sabu Raijua menetapkan Orient Patriot Riwukore sebagai peserta pemilihan bupati tahun 2020. Selanjutnya KPU juga sudah menetapkan Orient sebagai calon bupati Sabu Raijua terpilih, karena telah mengantongi suara terbanyak.  

Kegaduhan publik terjadi ketika tersiar kabar ada surat Kedutaan AS kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Dalam suarat itu, Kedutaan AS menginformasikan bahwa Orient P Riwukore adalah benar warga negara AS. Lalu bagaimana mungkin Warga AS bisa lolos ikut pilkada? Bukankah ada amanah UU bahwa calon kepala daerah haruslah WNI?

Terkait masalah ini, penulis memberikan tiga catatan penting sbb;

Pertama, Kasus ini wujud Praktek Pemerintahan yang Buruk. Bisa terjadi karena Sistem yang lemah dan aparat yang tak amanah. Bagaimana mungkin negara dengan segenap kewenangan dan aparat terbaiknya bisa kecolongan? Apalagi di era modern dengan teknologi canggih saat ini. Semestinya hal itu tak terjadi. 

Kasus ini bisa terjadi karena adanya celah atau kelamahan pada dua persoalan mendasar. Pertama, adanya kelemahan sistem yang dibangun. Kedua, adanya aparat yang tidak profesional dan tidak amanah. 

Jika sistem administrasi kependudukan kita Biak, mestinya tidak akan ada WNA bisa dapat KTP, apalagi bisa ikut pilkada. Sistem politik dan kepartaian juga mestinya bisa mengantisipasi dan tidak mengusung calon Kepala daerah dari WNA atau yang diragukan statusnya. Sistem hukum dan pintu imigrasi yang lemah juga mengakibatkan WNA bisa lolos, bahkan ikut pilkada. Lebih jauh, Ini juga indikasi lemahnya sistem kepemimpinan pemerintahan.

Tentu selain sistem yang lemah, adanya aparat yang tidak profesional dan amanah juga memberi andil penyebab lolosnya WNA bisa ikut pilkada. Termasuk respon yang lambat menyikapi polemik pasca pilkada. 

Kedua, Pemerintah harus segera hadir, minta maaf dan mengoreksi kesalahan itu. Para pejabat berwenang dan yang terkait, harus dengan gagah berani segera tampil ke hadapan publik. Menyatakan bertanggungjawab atas kesalahan, lalu memohon maaf kepada publik dan mengundurkan diri secara terhormat. Setidaknya itulah yang dicontohkan para pejabat yang berdedikasi dan berintegritas tinggi dinegara maju. 

Sebagai wujud tanggungjawab kepada publik, Pejabat yang berwenang mesti mengoreksi kekeliruannya lalu menyatakan mundur. Ini sebagai cerminan wujud ketinggian peradaban yang memegang teguh nilai-nilai etika. 
Dalam perspektif pemerintahan islam (khilafah), seorang Khalifah yang kehilangan salah satu syarat sah saja maka ia dengan cepat bisa diajukan ke Mahkkamah Mazhalim (mirip Mahkamah Konstitusi era kini). Lalu Mahkamah Mazhalim menetapkan bahwa Khalifah itu kehilangan syarat sah sebagai Khalifah. Dengan begitu maka batal dan gugurlah segala kewenangan yang melekat padanya dan kembali seperti rakyat biasa. 
Dalam kasus WNA saat ini semestinya pejabat yang berwenang bisa segera memutuskan demi menghentikan kegaduhan ditengah publik.
 
Ketiga, Proses hukum ditegakkan dengan adil. Sebagai negara hukum, semestinya semua masalah diselesaikan dalam koridor hukum. Lolosnya WNA ikut pilkada tentu patut diduga ada pelanggaran hukum dan harus diproses hukum.

Seorang WNA memang seharusnya tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada PKPU nomor 1  tahun 2020. Terkait persyaratan Calon Kepala Daerah. Dalam PKPU itu menegaskan calon Kepala Daerah haruslah seorang warga negara Indonesia (WNI).  Dia bisa lolos tentu ada pejabat yang punya kewenangan untuk menentukan lolos dan tidak lolos. Oleh karenanya hal ini kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum yang adil.
 
Lalu bagaimana jika ada orang yang memegang dua kewarganegaraan? Jika itu terjadi maka statusnya akan langsung menjadi WNA lantaran Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda.

Oleh karena itu, sesuai pasal 23 huruf h UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika ada WNI yang pemegang kartu identitas resmi dari negara lain maka takkan diakui lagi sebagai WNI. Jika ada WNA yang bisa mendapat KTP maka ini yang harus diproses secara hukum. Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum.

Walhasil, adanya WNA bisa ikut pilkada merupakan praktek buruk pemerintahan. Ini kejadian langka dimuka bumi ini. Pemilihan ketua kelas saja harus dari anggota kelas yang ada. Bagaimana mungkin ini pemilihan level kepala daerah malah dari WNA? 
Smoga tak terulang lagi. Tabiiik.[]

Oleh: Wahyudi al Maroky
(Dir. PAMONG Institute)

NB: Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

Posting Komentar

0 Komentar