Wahyudi: Harusnya Meningkatkan Kualitas Pendidikan, bukan Membuat SKB Tiga Menteri Seragam Sekolah

Foto: Wahyudi al Maroky (kiri) dan Prof. Suteki (kanan)


TintaSiyasi.com-- Menyorot Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah, Direktur Pamong Institute Wahyudi al Maroky mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pendidikan, bukan membuat SKB tentang seragam sekolah.

"Yang seharusnya pemerintah lakukan, justru meningkatkan kualitas pendidikan kita. Bukan mengurusi urusan baju, jilbab, dan sejenisnya itu (yang) mau diatur-atur supaya tidak diwajibkan. Bukan membuat SKB yang mengurusi pakaian yang itu," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Ahad (7/2/2021).

Menurutnya, masalah seragam sekolah harusnya diselesaikan di level sekolah dengan menyesuaikan kearifan lokal yang mengarah kepada ketakwaan. "Sebenarnya bisa diselesaikan di level sekolah dan level pemerintah setempat, sehingga bisa terwujud kebhinekaan dan kearifan lokal masing-masing daerah yang mengarah kepada ketakwaan individu, ketakwaan kepada ajaran agama, membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Kita harus mendorong ke arah sana," bebernya.

Jadi, ia menilai, SKB tersebut suatu kebijakan yang tidak fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Kenapa orang ingin bertakwa, ingin menjalankan kewajiban beragama kok malah tidak boleh? Bahkan diancam kalau aturan-aturannya tidak dicabut bisa diberikan sanksi dan sejenisnya," tanyanya. 

Menurutnya, hal itu justru tidak mendidik, malah merusak ketakwaan individu maupun ketakwaan kepada Allah SWT. "Jadi, tidak ingin menciptakan hamba-hamba yang bertakwa, manusia yang bertakwa, dan manusia yang taat. Hak ini sangat berbahaya," ujarnya.

Ia mengatakan, rangking pendidikan Indonesia kalah dengan Malaysia, yaitu Indonesia di peringkat 70 dari 93 negara, "kalah dari negara-negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, ini sangat menyedihkan."

"Jadi, mestinya pendidikan itu fokus ke arah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat kebijkan," tandasnya.


SKB Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Perlu

Menurutnya, tidak perlu ada SKB untuk menyikapi persoalan pakaian yang terjadi polemik jilbab di Sumatera Barat. Kalau sampai level SKB, menurutnya, hal ini justru hanya menimbulkan atau berpotensi atau memicu kegaduhan publik. "Padahal urusan seperti itu bisa diselesaikan di level sekolah, mungkin paling banter (tinggi) pada level pemda (pemerintah daerah)," imbuhnya. 

"Enggak perlu sampai diurusi pusat, bahkan sampai tiga menteri turun tangan," tegasnya. Menurutnya, SKB itu sangat tidak perlu dan tidak porposional, sangat berlebihan, sehingga tidak perlu. "Karena bisa diselesaikan di level sekolah, bahkan di level pemda setempat, tidak perlu sampai ke level nasional," pungkasnya.[] Anita Puspasari

Posting Komentar

0 Komentar