Viral Aisha Wedding,Teriakan Kriminalisasi Syariah Kian Nyaring


Media sosial tengah digemparkan dengan adanya kampanye nikah muda oleh salah satu wedding organizer (WO) pada Selasa (9/2/2021). Topik perihal Aisha Wedding bahkan menjadi salah satu trending topic di Twitter hingga Kamis (11/2/2021) siang. Aisha weddings menjadi trending salah satu alasannya karena dalam unggahan pada laman websitenya disebutkan bahwasanya seorang wanita harus menikah pada usia 12-21 tahun dan tidak lebih.

Merespons hal ini, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengecam promosi perkawinan anak, nikah siri dan poligami yang dipromosikan wedding organizer, Aisha Weddings di internet.

Ketua Majelis Musyawarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan dalam keterangannya, Jumat (12/2/2021), “Promosi kawin anak, nikah siri dan poligami yang dinarasikan sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan adalah pelecehan agama, karena memanfaatkan agama untuk tujuan bisnis dan eksploitasi seksual anak perempuan."

Ia melanjutkan, "Perkawinan anak, nikah sirri dan poligami dalam realitanya juga lebih banyak membawa kemadlaratan, kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan sehingga upaya promosi kawin anak, nikah sirri dan poligami ini semestinya tidak terjadi."

Bila dicermati, kesalahan terbesar kita kaum muslim adalah masih mempercayai standar nilai yang dipromosikan Barat melalui propaganda "ending child marriage". Tidakkah kita menyadari bahwa ada upaya dari Barat dan musuh-musuh Islam melalui generasi yang lambat memiliki kematangan berpikir dan lambat dalam kesiapan memikul tanggung jawab yang lebih besar di masyarakat.

Berbagai UU yang digulirkan justru berupaya memperlambat kedewasaan anak. Istilah "anak" pun dikaburkan. UU Perkawinan yang berlaku saat ini pun telah "memundurkan" target usia "Akil baligh" menjadi 16 tahun. Bahkan saat ini semakin diperlambat lagi menjadi 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.

Aroma menyudutkan dan mengkriminalkan syariat Islam terkait nikah dan poligami sebagaimana disebut di atas jelas tercium. Mereka kaum liberal menempatkan syariat sebagai biang masalah, menindas dan mengekang perempuan. Mereka lebih tergiur mengkampanyekan bahwa syariah mendiskriminasi perempuan, dibandingkan memikirkan solusi untuk jutaan perempuan Indonesia yang terampas haknya untuk mendapat sesuap nasi hingga tereksploitasi menjadi jutaan TKW di negeri orang.

Mereka juga rabun terhadap kekerasan massal yang menimpa perempuan di Barat tiap menitnya. Mereka juga menutup mata pada ratusan perempuan korban diskriminasi di Uighur, Rohingya, India dan lain-lain. Mereka benar-benar paranoid terhadap syariah Islam.

Kasus Aisha Weddings telah dieksploitasi untuk memanas-manasi dan membangun kembali mitos kuno bahwa syariah Islam menindas perempuan dan merampas hak-hak mereka dan bahwa para perempuan membutuhkan 'pembebasan' ala Barat. Bukankah ini narasi lawas yang mereka pakai dalam beberapa dekade, lalu berlanjut ke zaman modern? Semua itu tak lain dalam rangka mempertahankan hegemoni sekuler Barat atas dunia Islam.

Namun bukan Islam, melainkan kebijakan Baratlah yang justru telah merampas hak-hak perempuan di banyak negeri muslim dari kehidupan yang layak. Akibat derasnya sekularisme Barat yang merusak, telah merampas hak dan martabat perempuan.

Sekularisme, yakni menihilkan unsur agama dalam mengatur kehidupan mengakibatkan sebagian besar generasi muslim terutama di negeri ini minim literasi terhadap ajaran islam. Ditambah sistem pendidikan sekuler, nyata-nyata gagal mendewasakan pemikiran. Sistem sosial yang cenderung liberal begitu masif menstimulasi rangsangan seksual. Akibatnya, lahir generasi yang terlalu cepat baligh (dewasa biologis) namun lambat aqil (berakal).

Ada baiknya kita berkaca pada keberhasilan peradaban Islam di masa lalu sebelum tergesa-gesa mengkambinghitamkan pernikahan dini atau sekadar menyalahkan pelaku dan juga para orang tua pelaku. Sebab mereka adalah korban sistem yang tegak sekarang.

Pernikahan di usia "anak" tidak pernah menjadi problema sepanjang sejarah peradaban Islam tegak. Syaratnya, merujuk kepada standar syariah yang sejak awal telah clear menetapkan batas dewasa seseorang, yakni ketika memasuki fase aqil baligh secara biologis. Pada fase ini, semestinya kematangan berpikir bisa berfungsi optimal sehingga seseorang sudah "siap" memikul taklif hukum syariah dan  bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatannya. Tak heran, di era peradaban Islam, banyak dijumpai generasi yang shalih semenjak usia belia.

Kondisi ini juga didukung sistem pendidikan yang visioner, yakni menjadikan peserta didik memiliki kepribadian Islam yang kuat dan bertakwa pada Allah, juga menjadi para ahli di berbagai bidang kehidupan dan siap mengabdikan ilmunya di masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Output pendidikan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena pendidikan diselenggarakan negara dan dijamin sepenuhnya dari aspek biaya, fasilitas, dan sarana penunjangnya. Beban pendidikan tidak akan ditanggung oleh budget individu-individu sehingga para peserta didik dapat fokus menimba ilmu tanpa beban memikirkan biayanya.

Di samping itu, sistem ekonomi Islam bersifat menyejahterakan dengan pengelolaan SDA yang amanah. Negara hadir sebagai pengelola untuk rakyat dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan rakyat. Dengan pengelolaan secara mandiri, memungkinkan setiap individu rakyat menikmati hasilnya bahkan tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Sistem ekonomi Islam terbukti mampu menekan angka kemiskinan, menangkal kelangkaan lapangan kerja dan kesenjangan.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis sakit dengan model keuangan berbasis riba, mentolelir penimbunan kekayaan atau privatisasi SDA serta ditopang investasi asing dalam setiap pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan teknologinya. Walhasil, kesenjangan terbuka lebar diiringai kemiskinan, dan kelangkaan lapangan kerja bagi para pencari nafkah. Hingga akhirnya memaksa perempuan bekerja bahkan sebagiannya harus terlunta-lunta di negeri orang.

Lebih dari itu, yang terpenting, fondasi keimanan dan ketakwaan Islam dan syariahnya mempromosikan pernikahan dalam rangka beribadah kepada Allah bukan sekadar memuaskan naluri seksual atau status sosial. Karena itu, Islam sangat menekankan paradigma dan mentalitas bertanggung jawab dalam mendidik istri dan generasi oleh suami.

Dengan seperangkat hukum berkeluarga, Islam menata pembagian peran antara suami dan istri dan mengatur pola hubungan persahabatan di antara keduanya. Dalam pandangan Islam, kedudukan perempuan cukup bergengsi, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dan ibu peradaban.

Di sini sekaligus menegaskan posisi vital negara sebagai perisai sejati yang akan menjamin ketahanan keluarga, kehormatan perempuan, dan kemuliaan generasi muslim yang bermartabat. Islam menjadikan negara berfondasi iman kepada Allah satu-satunya perisai yang akan mampu membangun benteng kokoh keluarga dari badai disrupsi yang melanda. 

Inilah jalan terang untuk kita bahwa negara sekuler tidak mampu melindungi keluarga-keluarga hari ini dari badai krisis akibat keserakahan ekonomi kapitalisme. Negara berformat sekuler juga gagal mencegah maraknya kasus kekerasan dan perilaku hewani suka sesama jenis yang melanda generasi hari ini. Dan negara sekuler juga akan tetap gagal meski gembar-gembor menuntut pengesahan undang-undang PKS sebagai jalan keluar problematik kekerasan perempuan. Pasti.[]

Oleh: Pipit Agustin
(Koordinator JEJAK)

Posting Komentar

0 Komentar